Dikutip dari LensaIndonesia.com, Minggu
(15/11/2026), Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra,
menegaskan bahwa penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta
Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) telah mengumpulkan sejumlah bukti
dan alat bukti untuk mendalami perkara tersebut.
Henry meminta dukungan masyarakat agar proses
penegakan hukum dapat berjalan demi menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan bagi semua pihak.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus
dalam penanganan perkara tersebut. Seluruh proses penyidikan akan berpedoman
pada fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan penyidik.
Penyidik Periksa
Korban dan Sejumlah Saksi
Dalam perkembangan penanganan kasus ini, Direktur
Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, mengungkapkan
bahwa penyidik telah meminta keterangan korban serta sejumlah saksi yang
mengetahui atau memiliki informasi terkait dugaan peristiwa tersebut.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga telah
mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER) dan berkoordinasi dengan Rumah
Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis terhadap korban.
Polda NTT turut menyiapkan pendampingan psikologis
melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT. Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban
memperoleh perlindungan dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.
Sebelumnya, laporan dugaan kekerasan seksual
tersebut diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, dengan nomor
LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Berdasarkan keterangan awal kepolisian, dugaan
peristiwa itu terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah
dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Pelapor merupakan seorang perempuan berusia 21
tahun. Dugaan peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi
mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Namun, dalam pertemuan tersebut, korban mengaku
mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak
terlapor.
Seluruh keterangan tersebut masih menjadi bagian
dari materi penyelidikan dan harus diuji melalui proses hukum.
Jabatan Bukan
Alasan untuk Menghindari Hukum
Penegasan Polda NTT menjadi ujian penting bagi
komitmen penegakan hukum yang berkeadilan. Publik tentu berharap agar
penanganan perkara ini tidak berhenti pada pernyataan normatif, tetapi
benar-benar diwujudkan melalui penyelidikan dan penyidikan yang terbuka,
profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki
kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jabatan publik tidak boleh menjadi tameng
untuk menghindari pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran
hukum.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus
dihormati. Pihak yang dilaporkan juga berhak mendapatkan proses hukum yang adil
sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Polda NTT mengajak masyarakat dan media massa untuk
mengawal perkembangan perkara ini sekaligus menghormati proses penyidikan.
Identitas dan privasi korban juga harus dijaga agar tidak menimbulkan tekanan
psikologis tambahan.
Kini, publik menunggu keseriusan aparat penegak
hukum dalam mengungkap fakta yang sebenarnya. Sebab, keadilan tidak boleh
tunduk pada kekuasaan, dan hukum tidak boleh kehilangan keberanian ketika
berhadapan dengan pejabat publik.
***
Setapak Rai
Numbei – Jernih Melihat Fakta.
Sumber:
LensaIndonesia.com dan ANTARA News NTT.
