 |
| Foto: Bupati Kupang, Yoseph Lede (Ist.) |
Laporan tersebut disampaikan pada Kamis, 12 November
2026. Dugaan peristiwa itu disebut berlangsung sejak Rabu malam, 11 November
2026, hingga Kamis dini hari, 12 November 2026.
Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta
Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi
Nova Irone Surentu, membenarkan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan
tersebut.
"Betul. Laporan sudah kami terima dan kini
sedang dalam proses penyelidikan," ungkap Nova, Jumat (13/11/2026).
Menurut informasi yang disampaikan, laporan tersebut
dibuat oleh korban bersama keluarganya dengan pendampingan petugas dari
instansi yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Berawal dari
Janji Pekerjaan
Berdasarkan keterangan dalam pemberitaan NTT
Express, peristiwa tersebut bermula ketika korban diajak oleh seorang rekannya
berinisial EK, sekitar pukul 20.00 WITA. Korban disebut dijanjikan kesempatan
memperoleh pekerjaan dan kemudian diajak bertemu dengan terlapor di Rumah
Jabatan Bupati Kupang.
Setibanya di lokasi, terlapor diduga meminta EK
meninggalkan ruangan sehingga korban hanya berdua dengan terlapor.
Dalam laporan yang disampaikan, korban mengaku
mengalami tindakan pencabulan sebelum ditarik ke kamar tidur dan mengalami
dugaan pemerkosaan secara paksa sebanyak dua kali. Peristiwa tersebut disebut
berlangsung pada Rabu malam dan berlanjut hingga Kamis dini hari.
Setelah kejadian pertama, korban sempat menghubungi
rekannya yang lain, berinisial STM (20), untuk meminta dijemput. Namun,
rekannya belum tiba hingga tengah malam.
Dugaan Ancaman
dan Uang Rp3 Juta
Dalam kronologi yang diberitakan, korban juga
mengaku bahwa setelah kejadian tersebut, terlapor memberikan uang sebesar Rp3
juta yang dimasukkan ke dalam tas korban.
Korban kemudian dijemput oleh EK yang sebelumnya
menunggu di luar rumah jabatan. Korban juga mengaku mendapat ancaman agar tidak
menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain.
Bahkan, EK disebut mengancam akan memutuskan
hubungan persahabatan apabila korban berani mengungkap kejadian itu. Uang Rp3
juta yang berada di dalam tas korban juga diduga diambil oleh EK.
Selanjutnya, STM datang menjemput korban dan
mengantarkannya pulang ke rumah.
Seluruh rangkaian peristiwa tersebut masih merupakan
keterangan dan pengakuan yang tercantum dalam laporan, sehingga harus diuji
melalui proses penyelidikan dan pembuktian hukum.
Polda NTT
Diminta Mengusut Secara Profesional
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, terutama
karena menyangkut dugaan kekerasan seksual dan posisi terlapor sebagai pejabat
publik di Kabupaten Kupang.
Penanganan perkara semacam ini membutuhkan
keseriusan, transparansi, profesionalitas, serta keberpihakan pada perlindungan
korban tanpa mengabaikan hak-hak hukum pihak yang dilaporkan.
Polda NTT diharapkan mengungkap fakta secara
objektif, memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti, serta memastikan korban
memperoleh perlindungan dan pendampingan yang layak.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat kesimpulan
hukum mengenai kebenaran dugaan tersebut. Pihak Bupati Kupang juga perlu
diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Setapak Rai Numbei menegaskan bahwa setiap dugaan
tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan opini
publik. Keadilan bagi korban harus diperjuangkan, sementara asas praduga tak
bersalah tetap menjadi prinsip yang tidak boleh diabaikan.
Dilansir dari
NTT Express dan sejumlah pemberitaan media nasional.