Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tanggapi hasil quick count Pilpres 2024, Rabu (14/2/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan |
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar
pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta
meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu
tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto
kepada wartawan, Kamis (15/4).
Lebih lanjut, dia
menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT),
hingga akhirnya DPR membentuk hak angket. Saat itu, kata Hasto, muncul
kesadaran untuk melindungi hak konstitusional warga negara.
“Kecurangan dari hulu
ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama,
pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa
intervensi mana pun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini
diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” ucap dia.
Karena itu, kata dia, PDIP
juga akan berjuang melalui jalur partai selain DPR. Dia menegaskan PDIP akan
berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini, menurut
Hasto, jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.
“Karena apa pun yang
terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan
apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjut Hasto.
“Polanya mirip, apalagi
kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi
dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya. *** kumparan.com