Juru Bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika
Aprianti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan video tersebut
merupakan kejadian tahun 2024, dan penghuni rumah dinas berinisial RB telah
dijatuhi sanksi tegas. "Video tersebut adalah video lama yang terjadi pada
November 2024," katanya.
Dia menyebut, RB yang saat itu menjabat sebagai
Kalapas Waingapu, langsung diberikan tindakan pencopotan dari jabatan,
dilakukan pemeriksaan serta tindakan administratif.
Saat ini, kata dia, RB berstatus sebagai ASN di
Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenpas Provinsi Jambi yang diberhentikan sementara.
Tindakan ini dilakukan, karena yang bersangkutan
sedang menjalani proses hukum dan telah ditahan oleh Polda Jambi.
"Dia (RB) diduga terlibat peredaran narkoba,
sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Rika menekankan, bahwa video yang beredar saat ini
merupakan video lama yang terjadi di tahun 2024, namun diunggah kembali oleh
akun-akun media sosial dengan narasi yang tidak tepat, di antaranya terkait
waktu kejadian.
"Komitmen Ditjenpas tetap sama, tidak ada
toleransi terhadap terjadinya pelanggaran. Apabila terbukti maka sanksi tegas
akan diterapkan," katanya menegaskan.
Rika pun mengapresiasi masukan yang membangun dari
masyarakat, dan meminta dukungannya untuk mengoreksi informasi yang salah.
Dia mendorong masyarakat bersikap bijak dalam
menerima informasi, tidak terburu-buru membentuk opini, tanpa didukung fakta
yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami berharap dukungan masyarakat untuk
senantiasa mengedepankan informasi yang telah terverifikasi, memahami konteks
suatu peristiwa secara utuh, serta tidak menyebarluaskan informasi yang
berpotensi menimbulkan disinformasi maupun kesalahpahaman di ruang
publik," ujar Rika.
Sebuah video berdurasi 3 menit beredar luas di
sejumlah media sosial dengan narasi penggerebekan di Rumah Dinas Kalapas
Waingapu. Di mana dalam video tersebut, petugas menemukan seorang perempuan
yang mengenakan pakaian minim, yang diduga bukanlah penghuni resmi.
Adapun penggerebekan dilakukan karena petugas
menerima laporan penyalahgunaan wewenang dalam menempati rumah dinas milik
negara. *** republika.co.id