![]() |
SOSIALISASI- Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bagi Kepala Sekolah dan Bendahara se-Kabupaten Belu |
Penguatan pengawasan tersebut diwujudkan melalui
kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bagi kepala sekolah
dan bendahara se-Kabupaten Belu. Kegiatan berlangsung di Gedung Wanita
Betelalenok, Atambua, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan Inspektorat Daerah
Kabupaten Belu bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Belu dan Kepolisian Resor
Belu. Sosialisasi dibuka oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T.
Dalam kegiatan tersebut, perhatian utama diarahkan
pada pengelolaan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai puluhan miliar
rupiah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Belu, Marselus Akoli, S.Sos., menjelaskan bahwa alokasi Dana BOS
untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Belu pada tahun 2026 mencapai sekitar
Rp34 miliar. Sementara itu, anggaran program revitalisasi sekolah tercatat
lebih dari Rp26 miliar.
Besarnya anggaran tersebut, menurutnya, membutuhkan
pengawasan dan pendampingan agar seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai
ketentuan.
Sosialisasi kali ini menyasar satuan pendidikan
penerima Dana BOS serta sekolah penerima program revitalisasi tahun 2026.
Kepala sekolah
dan bendahara diminta tertib mengelola anggaran
Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves,
mengingatkan kepala sekolah dan bendahara agar mengelola Dana BOS secara
tertib, transparan, dan akuntabel.
Ia juga meminta para pengelola sekolah tidak ragu
berkonsultasi dengan Inspektorat maupun Kejaksaan apabila menghadapi kendala
atau belum memahami ketentuan pengelolaan anggaran.
Menurutnya, tertib administrasi dan
pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik
terhadap pengelolaan dana pendidikan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif
Mirra Kanahau, S.H., mengajak kepala sekolah dan bendahara memahami regulasi
serta memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan peserta didik harus
tetap menjadi prioritas, termasuk pemenuhan fasilitas pendidikan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia guru, dan kelengkapan identitas anak.
Pengawasan harus
berujung pada perbaikan mutu pendidikan
Penguatan pengawasan terhadap Dana BOS dan
revitalisasi sekolah menjadi penting karena anggaran pendidikan bukan sekadar
angka dalam dokumen perencanaan maupun laporan pertanggungjawaban.
Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan
manfaat nyata bagi sekolah dan peserta didik. Pengawasan tidak cukup berhenti
pada pemeriksaan kelengkapan kuitansi, nota, dan laporan administrasi, tetapi
juga perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan pekerjaan,
hasil fisik, serta manfaat yang diterima satuan pendidikan.
Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas
tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi landasan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Rangkaian kegiatan pencegahan dan pemberantasan
korupsi di Kabupaten Belu selanjutnya direncanakan mencapai puncaknya melalui
peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 12 Desember 2026.
Penguatan pengawasan ini diharapkan dapat membangun
tata kelola anggaran pendidikan yang lebih bertanggung jawab, sekaligus
memastikan bahwa Dana BOS dan program revitalisasi benar-benar memberikan
dampak bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Belu.
Sumber:
Tribunnews Kupang, dengan informasi pendukung dari media lokal.
Setapak Rai
Numbei – Jernih Melihat Fakta.
