banner Ketika Perempuan Berteriak Meminta Tolong, Di Mana Wajah Kemanusiaan Kita?

Ketika Perempuan Berteriak Meminta Tolong, Di Mana Wajah Kemanusiaan Kita?

Tragedi kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar persoalan kriminalitas, melainkan cermin retak peradaban, lemahnya perlindungan hukum, dan krisis empati dalam masyarakat.

Suara Numbei News - Ada jeritan yang seharusnya membuat sebuah bangsa berhenti sejenak. Ada tangisan yang semestinya mengguncang nurani, bahkan ketika kita tidak mengenal siapa pemilik suara itu. Namun, ketika seorang perempuan berteriak meminta pertolongan, sementara orang-orang di sekitarnya justru sibuk mengabadikan peristiwa melalui kamera telepon genggam, kita patut bertanya: sesungguhnya, ke mana perginya kemanusiaan?

Kisah Palomita Gusmão Guterres, yang menurut artikel Aldo Jlm di Bengkel Narasi menjadi korban kekerasan di Dili pada 18 November 2026, menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa pelakunya. Artikel tersebut mengangkat persoalan lemahnya penegakan hukum, keterlibatan individu dalam kelompok seni bela diri, sikap pasif masyarakat yang menyaksikan kekerasan, serta kecenderungan menyalahkan perempuan sebagai korban.

Peristiwa ini harus dibaca secara hati-hati, dengan tetap menghormati proses penyelidikan dan asas praduga tak bersalah. Namun, satu hal tidak boleh ditawar: keselamatan, martabat, dan hak hidup perempuan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh dikalahkan oleh pembiaran.

Kita sering menyebut masyarakat sebagai ruang persaudaraan. Kita mengagungkan adat, kehormatan keluarga, solidaritas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi, semua itu kehilangan makna ketika kekerasan terhadap perempuan masih dianggap sebagai persoalan pribadi, urusan rumah tangga, atau konflik hubungan yang tidak perlu dicampuri.

Kekerasan bukan persoalan domestik semata. Ia adalah persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial.



Kekerasan dan akar budaya yang belum selesai

Kekerasan terhadap perempuan tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dalam lingkungan sosial yang terkadang masih memberikan tempat bagi dominasi laki-laki, relasi kuasa yang timpang, serta pemahaman keliru bahwa perempuan harus tunduk pada kehendak pasangan atau kelompok tertentu.

Dalam perspektif sosiologi, kekerasan dapat dipahami sebagai gejala relasi kuasa yang tidak setara. Ketika seseorang merasa berhak mengendalikan tubuh, pilihan, kebebasan, bahkan kehidupan orang lain, di situlah martabat manusia mulai direndahkan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan kesehatan masyarakat sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Dampaknya tidak berhenti pada luka fisik. Korban dapat mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, gangguan tidur, kehilangan rasa aman, hingga kesulitan membangun kembali kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya.

Karena itu, pendekatan terhadap kekerasan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi. Masyarakat harus membangun sistem pencegahan melalui pendidikan kesetaraan, penguatan karakter, literasi hukum, dan perubahan cara pandang terhadap perempuan.

Pendidikan keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, serta organisasi kemasyarakatan harus menjadi ruang pembentukan kesadaran bahwa menghormati perempuan bukanlah bentuk kemurahan hati laki-laki. Itu merupakan kewajiban moral dan hukum.

Kita perlu mendidik anak laki-laki agar memahami bahwa kekuatan bukanlah alat untuk menaklukkan, melainkan kemampuan untuk melindungi tanpa merendahkan. Sementara anak perempuan harus tumbuh dengan kesadaran bahwa dirinya memiliki hak, suara, kebebasan, dan martabat yang tidak boleh dirampas siapa pun.

Ketika kamera lebih cepat daripada pertolongan

Salah satu bagian paling menggugah dari artikel Bengkel Narasi adalah kritik terhadap masyarakat yang menyaksikan kekerasan, tetapi lebih memilih merekam daripada menolong.

Fenomena ini memperlihatkan paradoks masyarakat digital. Kita hidup pada zaman ketika hampir setiap orang memiliki kamera, tetapi belum tentu memiliki keberanian untuk bertindak. Kita begitu cepat membagikan video penderitaan orang lain, tetapi sering terlambat mengulurkan tangan.

Dalam psikologi sosial, fenomena tersebut berkaitan dengan bystander effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk tidak segera memberikan pertolongan ketika berada di tengah banyak saksi. Tanggung jawab seolah-olah terbagi kepada semua orang, sehingga tidak seorang pun merasa harus mengambil tindakan pertama.

Namun, teori ini tidak boleh dijadikan pembenaran atas sikap diam. Justru, masyarakat perlu memahami bahwa pertolongan dapat dimulai dari tindakan sederhana: meminta bantuan orang lain secara spesifik, menghubungi aparat berwenang, mencari perlindungan bagi korban, dan melakukan intervensi secara aman tanpa memperbesar risiko.

Kita perlu mengubah budaya merekam penderitaan menjadi budaya menyelamatkan kehidupan.

Sebab, video kekerasan mungkin menjadi bukti, tetapi kamera tidak memiliki tangan untuk mengangkat korban. Rekaman mungkin menyebarkan informasi, tetapi tidak otomatis menghadirkan pertolongan.

Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang paling cepat mengunggah penderitaan, tetapi paling lambat menyelamatkan manusia.

Negara tidak boleh hadir hanya setelah perempuan menjadi korban

Di tengah tragedi semacam ini, negara tidak cukup hanya menyampaikan belasungkawa. Kehadiran negara harus terlihat sebelum kekerasan terjadi, ketika ancaman muncul, saat korban membutuhkan perlindungan, dan ketika proses hukum sedang berjalan.

Penegakan hukum yang lamban dapat memperpanjang penderitaan korban dan keluarganya. Sebaliknya, penanganan yang profesional, transparan, dan berkeadilan dapat membangun kepercayaan publik bahwa tidak seorang pun kebal terhadap hukum.

WHO dalam lembar fakta Violence against Women yang diperbarui pada 18 Juni 2026 menyebutkan bahwa sekitar satu dari tiga perempuan di dunia, atau sekitar 840 juta perempuan dan anak perempuan, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual sepanjang hidupnya. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah persoalan sporadis, melainkan masalah struktural yang membutuhkan intervensi lintas sektor.

Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan beberapa hal.

Pertama, setiap laporan kekerasan harus ditangani secara serius, cepat, profesional, dan berpihak pada perlindungan korban. Kedua, korban dan saksi harus memperoleh jaminan keamanan agar tidak mengalami intimidasi maupun tekanan sosial. Ketiga, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan sosial harus tersedia secara memadai.

Keempat, organisasi kemasyarakatan, termasuk kelompok seni bela diri, harus memiliki mekanisme disiplin internal yang tegas. Seni bela diri seharusnya membentuk karakter, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap sesama, bukan menjadi ruang pembenaran bagi tindakan intimidasi dan kekerasan.

Tidak adil apabila sebuah organisasi langsung diberi stigma karena perbuatan individu. Namun, tidak pula dapat dibenarkan apabila organisasi berlindung di balik nama dan kebesarannya ketika anggotanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Kepemimpinan diuji bukan ketika organisasi memperoleh penghormatan, melainkan ketika berani menertibkan anggotanya sendiri.

Jangan wariskan budaya diam kepada generasi berikutnya

Kita perlu menyadari bahwa kekerasan yang dibiarkan hari ini berpotensi menjadi pelajaran buruk bagi generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi penghinaan, ancaman, dan kekerasan dapat memandang perilaku tersebut sebagai sesuatu yang lumrah.

Di sinilah pendidikan memiliki tanggung jawab yang sangat besar.

Sekolah tidak boleh hanya mengajarkan peserta didik membaca, menulis, berhitung, dan mengejar angka akademik. Pendidikan harus membentuk manusia yang mampu menghargai perbedaan, mengendalikan emosi, menghormati tubuh dan hak orang lain, serta berani menolak segala bentuk kekerasan.

Kurikulum tentang kesetaraan, pendidikan karakter, kesehatan reproduksi yang sesuai usia, dan perlindungan anak perlu diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata. Guru, orang tua, tokoh agama, dan tokoh adat harus berjalan bersama membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Kerangka pencegahan WHO melalui program RESPECT Women juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, penguatan layanan, penciptaan lingkungan aman, pencegahan kekerasan sejak masa kanak-kanak, serta perubahan norma dan sikap sosial yang melanggengkan ketimpangan gender.

Artinya, mengakhiri kekerasan bukan hanya pekerjaan polisi dan pengadilan. Ini adalah pekerjaan kebudayaan, pendidikan, keluarga, dan seluruh institusi sosial.

Kita tidak boleh membesarkan anak laki-laki dengan keyakinan bahwa maskulinitas berarti dominasi. Kita juga tidak boleh membesarkan anak perempuan dengan pesan bahwa mereka harus menerima penderitaan demi mempertahankan hubungan atau kehormatan keluarga.

Cinta tidak membutuhkan kekerasan. Kehormatan tidak membutuhkan penindasan. Dan keluarga tidak boleh menjadi tempat seseorang kehilangan kebebasannya.

Kemanusiaan harus lebih keras daripada suara kekerasan

Kematian seorang perempuan bukan sekadar kehilangan satu nyawa. Ia meninggalkan ruang kosong dalam keluarga, luka dalam ingatan orang-orang terdekat, dan pertanyaan besar bagi masyarakat yang gagal menghadirkan perlindungan.

Kita boleh membangun gedung-gedung tinggi, memperbaiki jalan, mengembangkan teknologi, dan berbicara tentang kemajuan bangsa. Namun, seluruh pencapaian itu kehilangan makna apabila perempuan masih harus berjalan dengan ketakutan, menimbang setiap langkah, dan merasa tidak aman di ruang publik maupun di rumahnya sendiri.

Peradaban tidak diukur hanya dari kemegahan pembangunan fisik, tetapi juga dari cara masyarakat memperlakukan manusia yang paling rentan.

Artikel Aldo Jlm di Bengkel Narasi patut menjadi ruang refleksi bersama. Seruan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan tidak boleh berhenti sebagai kalimat emosional yang ramai dibagikan di media sosial. Ia harus berubah menjadi keberanian melapor, kesediaan menolong, ketegasan menegakkan hukum, dan komitmen membangun budaya yang menghormati martabat manusia.

Kita tidak bisa menghidupkan kembali mereka yang telah kehilangan nyawa. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan perempuan lain dari nasib yang sama.

Pada akhirnya, ukuran kemanusiaan bukan terletak pada seberapa lantang kita mengutuk kekerasan setelah tragedi terjadi, melainkan seberapa cepat kita bertindak ketika seseorang membutuhkan pertolongan.

Jangan biarkan jeritan perempuan menjadi suara yang hilang di tengah keramaian. Jangan biarkan kamera menggantikan nurani. Dan jangan biarkan hukum hanya menjadi tulisan yang kehilangan keberanian untuk melindungi.

Sebab, perempuan bukan objek kekuasaan, bukan milik siapa pun, dan bukan manusia kelas dua. Mereka adalah manusia seutuhnya yang memiliki hak untuk hidup, bermimpi, menentukan pilihan, dan menikmati kebebasan tanpa ancaman.

Jika sebuah masyarakat masih membiarkan perempuan hidup dalam ketakutan, sesungguhnya masyarakat itu belum selesai belajar menjadi manusia.

Referensi utama dan bacaan pendukung:

1.    Aldo Jlm. (19 November 2026). Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan. Bengkel Narasi. Baca artikel sumber.

2.    World Health Organization (18 Juni 2026). Violence against women. WHO – Violence against women.

3.    World Health Organization (2025). RESPECT Women: Preventing Violence Against Women, Second Edition. WHO – RESPECT Women.

4.    UN Women. Global Database on Violence Against Women and Girls. UN Women – Global Database



 



Suara Numbei

Setapak Rai Numbei merupakan media informasi dan opini yang menyajikan berita-berita aktual, akurat, dan terpercaya mengenai berbagai dinamika kehidupan, mulai dari isu lokal, nasional, hingga internasional. Kami percaya bahwa setiap peristiwa memiliki makna, setiap fakta layak disampaikan dengan jernih, dan setiap opini harus dibangun di atas data, etika, serta tanggung jawab. Jernih Melihat Fakta. Tajam Menganalisis. Bijak Menginspirasi.

Posting Komentar

Silahkan berkomentar hindari isu SARA

Lebih baru Lebih lama