Tragedi kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar persoalan kriminalitas, melainkan cermin retak peradaban, lemahnya perlindungan hukum, dan krisis empati dalam masyarakat.
Kisah Palomita Gusmão Guterres, yang menurut artikel
Aldo Jlm di Bengkel Narasi menjadi korban kekerasan di Dili pada 18 November
2026, menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa
pelakunya. Artikel tersebut mengangkat persoalan lemahnya penegakan hukum,
keterlibatan individu dalam kelompok seni bela diri, sikap pasif masyarakat
yang menyaksikan kekerasan, serta kecenderungan menyalahkan perempuan sebagai
korban.
Peristiwa ini harus dibaca secara hati-hati, dengan
tetap menghormati proses penyelidikan dan asas praduga tak bersalah. Namun,
satu hal tidak boleh ditawar: keselamatan, martabat, dan hak hidup perempuan
merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh dikalahkan oleh pembiaran.
Kita sering menyebut masyarakat sebagai ruang
persaudaraan. Kita mengagungkan adat, kehormatan keluarga, solidaritas, dan
nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi, semua itu kehilangan makna ketika kekerasan
terhadap perempuan masih dianggap sebagai persoalan pribadi, urusan rumah
tangga, atau konflik hubungan yang tidak perlu dicampuri.
Kekerasan bukan persoalan domestik semata. Ia adalah
persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial.
Kekerasan dan
akar budaya yang belum selesai
Kekerasan terhadap perempuan tidak lahir dari ruang
kosong. Ia tumbuh dalam lingkungan sosial yang terkadang masih memberikan
tempat bagi dominasi laki-laki, relasi kuasa yang timpang, serta pemahaman
keliru bahwa perempuan harus tunduk pada kehendak pasangan atau kelompok
tertentu.
Dalam perspektif sosiologi, kekerasan dapat dipahami
sebagai gejala relasi kuasa yang tidak setara. Ketika seseorang merasa berhak
mengendalikan tubuh, pilihan, kebebasan, bahkan kehidupan orang lain, di
situlah martabat manusia mulai direndahkan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memandang kekerasan
terhadap perempuan sebagai persoalan kesehatan masyarakat sekaligus pelanggaran
hak asasi manusia. Dampaknya tidak berhenti pada luka fisik. Korban dapat
mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, gangguan tidur, kehilangan
rasa aman, hingga kesulitan membangun kembali kepercayaan terhadap lingkungan
sosialnya.
Karena itu, pendekatan terhadap kekerasan tidak
cukup hanya dengan menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi. Masyarakat harus
membangun sistem pencegahan melalui pendidikan kesetaraan, penguatan karakter,
literasi hukum, dan perubahan cara pandang terhadap perempuan.
Pendidikan keluarga, sekolah, lembaga keagamaan,
serta organisasi kemasyarakatan harus menjadi ruang pembentukan kesadaran bahwa
menghormati perempuan bukanlah bentuk kemurahan hati laki-laki. Itu merupakan
kewajiban moral dan hukum.
Kita perlu mendidik anak laki-laki agar memahami
bahwa kekuatan bukanlah alat untuk menaklukkan, melainkan kemampuan untuk
melindungi tanpa merendahkan. Sementara anak perempuan harus tumbuh dengan
kesadaran bahwa dirinya memiliki hak, suara, kebebasan, dan martabat yang tidak
boleh dirampas siapa pun.
Ketika kamera lebih
cepat daripada pertolongan
Salah satu bagian paling menggugah dari artikel
Bengkel Narasi adalah kritik terhadap masyarakat yang menyaksikan kekerasan,
tetapi lebih memilih merekam daripada menolong.
Fenomena ini memperlihatkan paradoks masyarakat digital.
Kita hidup pada zaman ketika hampir setiap orang memiliki kamera, tetapi belum
tentu memiliki keberanian untuk bertindak. Kita begitu cepat membagikan video
penderitaan orang lain, tetapi sering terlambat mengulurkan tangan.
Dalam psikologi sosial, fenomena tersebut berkaitan
dengan bystander effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk tidak segera
memberikan pertolongan ketika berada di tengah banyak saksi. Tanggung jawab
seolah-olah terbagi kepada semua orang, sehingga tidak seorang pun merasa harus
mengambil tindakan pertama.
Namun, teori ini tidak boleh dijadikan pembenaran
atas sikap diam. Justru, masyarakat perlu memahami bahwa pertolongan dapat
dimulai dari tindakan sederhana: meminta bantuan orang lain secara spesifik,
menghubungi aparat berwenang, mencari perlindungan bagi korban, dan melakukan
intervensi secara aman tanpa memperbesar risiko.
Kita perlu mengubah budaya merekam penderitaan
menjadi budaya menyelamatkan kehidupan.
Sebab, video kekerasan mungkin menjadi bukti, tetapi
kamera tidak memiliki tangan untuk mengangkat korban. Rekaman mungkin
menyebarkan informasi, tetapi tidak otomatis menghadirkan pertolongan.
Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang paling
cepat mengunggah penderitaan, tetapi paling lambat menyelamatkan manusia.
Negara tidak
boleh hadir hanya setelah perempuan menjadi korban
Di tengah tragedi semacam ini, negara tidak cukup
hanya menyampaikan belasungkawa. Kehadiran negara harus terlihat sebelum
kekerasan terjadi, ketika ancaman muncul, saat korban membutuhkan perlindungan,
dan ketika proses hukum sedang berjalan.
Penegakan hukum yang lamban dapat memperpanjang
penderitaan korban dan keluarganya. Sebaliknya, penanganan yang profesional,
transparan, dan berkeadilan dapat membangun kepercayaan publik bahwa tidak
seorang pun kebal terhadap hukum.
WHO dalam lembar fakta Violence against Women yang
diperbarui pada 18 Juni 2026 menyebutkan bahwa sekitar satu dari tiga perempuan
di dunia, atau sekitar 840 juta perempuan dan anak perempuan, pernah mengalami
kekerasan fisik maupun seksual sepanjang hidupnya. Angka ini menunjukkan bahwa
kekerasan terhadap perempuan bukanlah persoalan sporadis, melainkan masalah
struktural yang membutuhkan intervensi lintas sektor.
Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum
perlu memastikan beberapa hal.
Pertama, setiap laporan kekerasan harus ditangani
secara serius, cepat, profesional, dan berpihak pada perlindungan korban.
Kedua, korban dan saksi harus memperoleh jaminan keamanan agar tidak mengalami
intimidasi maupun tekanan sosial. Ketiga, layanan kesehatan, pendampingan
psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan sosial harus tersedia secara memadai.
Keempat, organisasi kemasyarakatan, termasuk
kelompok seni bela diri, harus memiliki mekanisme disiplin internal yang tegas.
Seni bela diri seharusnya membentuk karakter, pengendalian diri, dan
penghormatan terhadap sesama, bukan menjadi ruang pembenaran bagi tindakan
intimidasi dan kekerasan.
Tidak adil apabila sebuah organisasi langsung diberi
stigma karena perbuatan individu. Namun, tidak pula dapat dibenarkan apabila
organisasi berlindung di balik nama dan kebesarannya ketika anggotanya
melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
Kepemimpinan diuji bukan ketika organisasi
memperoleh penghormatan, melainkan ketika berani menertibkan anggotanya
sendiri.
Jangan wariskan
budaya diam kepada generasi berikutnya
Kita perlu menyadari bahwa kekerasan yang dibiarkan
hari ini berpotensi menjadi pelajaran buruk bagi generasi berikutnya. Anak-anak
yang tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi penghinaan, ancaman, dan
kekerasan dapat memandang perilaku tersebut sebagai sesuatu yang lumrah.
Di sinilah pendidikan memiliki tanggung jawab yang
sangat besar.
Sekolah tidak boleh hanya mengajarkan peserta didik
membaca, menulis, berhitung, dan mengejar angka akademik. Pendidikan harus
membentuk manusia yang mampu menghargai perbedaan, mengendalikan emosi,
menghormati tubuh dan hak orang lain, serta berani menolak segala bentuk
kekerasan.
Kurikulum tentang kesetaraan, pendidikan karakter,
kesehatan reproduksi yang sesuai usia, dan perlindungan anak perlu
diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata. Guru, orang tua, tokoh agama, dan tokoh
adat harus berjalan bersama membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan
anak.
Kerangka pencegahan WHO melalui program RESPECT
Women juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, penguatan layanan,
penciptaan lingkungan aman, pencegahan kekerasan sejak masa kanak-kanak, serta
perubahan norma dan sikap sosial yang melanggengkan ketimpangan gender.
Artinya, mengakhiri kekerasan bukan hanya pekerjaan
polisi dan pengadilan. Ini adalah pekerjaan kebudayaan, pendidikan, keluarga,
dan seluruh institusi sosial.
Kita tidak boleh membesarkan anak laki-laki dengan
keyakinan bahwa maskulinitas berarti dominasi. Kita juga tidak boleh
membesarkan anak perempuan dengan pesan bahwa mereka harus menerima penderitaan
demi mempertahankan hubungan atau kehormatan keluarga.
Cinta tidak membutuhkan kekerasan. Kehormatan tidak
membutuhkan penindasan. Dan keluarga tidak boleh menjadi tempat seseorang
kehilangan kebebasannya.
Kemanusiaan
harus lebih keras daripada suara kekerasan
Kematian seorang perempuan bukan sekadar kehilangan
satu nyawa. Ia meninggalkan ruang kosong dalam keluarga, luka dalam ingatan
orang-orang terdekat, dan pertanyaan besar bagi masyarakat yang gagal
menghadirkan perlindungan.
Kita boleh membangun gedung-gedung tinggi,
memperbaiki jalan, mengembangkan teknologi, dan berbicara tentang kemajuan
bangsa. Namun, seluruh pencapaian itu kehilangan makna apabila perempuan masih
harus berjalan dengan ketakutan, menimbang setiap langkah, dan merasa tidak
aman di ruang publik maupun di rumahnya sendiri.
Peradaban tidak diukur hanya dari kemegahan
pembangunan fisik, tetapi juga dari cara masyarakat memperlakukan manusia yang
paling rentan.
Artikel Aldo Jlm di Bengkel Narasi patut menjadi
ruang refleksi bersama. Seruan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan
tidak boleh berhenti sebagai kalimat emosional yang ramai dibagikan di media
sosial. Ia harus berubah menjadi keberanian melapor, kesediaan menolong,
ketegasan menegakkan hukum, dan komitmen membangun budaya yang menghormati
martabat manusia.
Kita tidak bisa menghidupkan kembali mereka yang
telah kehilangan nyawa. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk
menyelamatkan perempuan lain dari nasib yang sama.
Pada akhirnya, ukuran kemanusiaan bukan terletak
pada seberapa lantang kita mengutuk kekerasan setelah tragedi terjadi,
melainkan seberapa cepat kita bertindak ketika seseorang membutuhkan
pertolongan.
Jangan biarkan jeritan perempuan menjadi suara yang
hilang di tengah keramaian. Jangan biarkan kamera menggantikan nurani. Dan
jangan biarkan hukum hanya menjadi tulisan yang kehilangan keberanian untuk
melindungi.
Sebab, perempuan bukan objek kekuasaan, bukan milik
siapa pun, dan bukan manusia kelas dua. Mereka adalah manusia seutuhnya yang
memiliki hak untuk hidup, bermimpi, menentukan pilihan, dan menikmati kebebasan
tanpa ancaman.
Jika sebuah masyarakat masih membiarkan perempuan
hidup dalam ketakutan, sesungguhnya masyarakat itu belum selesai belajar
menjadi manusia.
Referensi utama
dan bacaan pendukung:
1.
Aldo Jlm. (19
November 2026). Hentikan Kekerasan
Terhadap Perempuan. Bengkel Narasi. Baca
artikel sumber.
2.
World Health
Organization (18 Juni 2026). Violence
against women. WHO
– Violence against women.
3.
World Health
Organization (2025). RESPECT Women:
Preventing Violence Against Women, Second Edition. WHO
– RESPECT Women.
4.
UN Women. Global Database on Violence Against Women
and Girls. UN
Women – Global Database

