 |
| Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara Musyawarah Besar (Mubes) PGPI di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM) |
Ganjar
menyatakan, fasilitas kesehatan, satu desa satu puskesmas atau pustu dengan
satu nakes dan satu dokter harus segera disediakan. Sehingga kondisi ibu
mengandung hingga melahirkan dan masa kruisial 1000 hari pertama kehidupan
(1000 HPK) dapat terpantau.
Hal
ini ditekankan Ganjar, dalam rangka penurunan angka stunting di NTT yang
saat ini tertinggi di Indonesia mencapai 35 persen.
“Inilah
pentingnya pendataan dari seluruh usia kehamilan dari waktu ke waktu yang musti
dipantau. Kalau masalah kita tandai sehingga bisa dicegah. Ada bidannya, ada perangkat
desanya, bahkan seperti di Jawa Tengah, kita mendorong pelajar sebagai
pendamping ibu hamil melalui program one student one client. Jadi
sebenernya ada bank cara untuk mencegah stunting” ujar Ganjar.
Dalam
kesempatan yang sama, Ganjar juga mengutarakan terkait Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap terjadi di NTT. Kejadian TPPO yang
melibatkan 256 warga NTT pada Agustus lalu menunjukkan urgensi tindakan
preventif dan penanggulangan.
Ganjar
menyoroti pengalaman pribadinya dalam menangani kasus serupa di Semarang, ia
menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan penegak hukum
dalam menangani masalah ini.
“Kebetulan
kami pernah menangani di Semarang, dia dilatih kerja alasannya akan dikirim di
salah satu tempat di Indonesia tapi ternyata trafficking, TPPO kita handle”
kata ganjar.
“Ini
penting partisipasi antara pemerintah daerah dan penegak hukum maka butuh kerja
sama antara penegak hukum dan Pemda, kita siapkan shelter-shelter untuk
menangani dan tentu laporan masyarakat. Maka betul-betul harus ada satu layanan
yang bisa menerima laporan masyarakat sehingga kita bisa meresponnya dengan
cepat. Musti ada kesadaran di publik untuk satu momen mau bertindak dengan
cepat," pungkas Ganjar. ** jawapos.com