Tuntutan tersebut
disampaikan BKH PGRI saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Riau pada Rabu
(7/12).
Di depan Ketua Komisi V
Robin Hutagalung, wakil ketua dan sejumlah anggota DPRD Riau, BKH PGRI
menyampaikan aspirasi seluruh honorer di Riau.
Ketua BKH PGRI Eko
Wibowo saat mengatakan seharusnya kepala Dinas Pendidikan dan BKD Riau hadir
dalam audiensi tersebut, tetapi karena tugas luar kota sehingga audiensi
dijadwal ulang.
"Insyaallah Senin,
12 Desember audiensinya,'" ujarnya.
Adapun tuntutan guru
honorer Provinsi Riau :
1. Memprioritaskan
pengangkatan ASN PPPK 2023 bagi guru honorer yang tidak bisa resume pendaftaran
di SSCASN 2022. Penyebabnya antara lain salah upload, ijazah tidak linier, dan
tidak formasi sekolah induk.
2. Memprioritaskan guru
wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) Kabupaten Meranti dan Kabupaten Inhil.
3. Memprioritaskan guru
honorer usia lebih tua dan telah mengabdi 5 - 16 tahun diangkat ASN PPPK
2023.
4. Mengusulkan PPPK
2023 kepada Disdik Riau membuka formasi semua mata pelajaran adaptif, normatif,
produktif dan muatan lokal SMAN, SMKN, dan SLB.
5. Mengusulkan kepada
Disdik Riau pengangkatan PPPK 2023 tanpa tes cukup penilaian observasi.
6. Mengusulkan guru
honorer yang tak linier menjadi PPPK 2023 karena di sekolah tidak ada guru
honorer sesuai ijazahnya.
7. Mengusulkan
pengangkatan ASN PPPK 2023 bagi tenaga kependidikan yang bekerja menyelesaikan
data tenaga pendidik di sekolah.
8. Mengusulkan gaji
guru honorer dan Bosda SMAN ,SMKN, SLB dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2023
.sampai semuanya jelas diangkat ASN PPPK.
"Semoga apa yang
kami perjuangkan bisa terealisasi pada Maret 2023," ujar wakil ketua PGRI
Riau itu.
Semua Guru Honorer Harus Diangkat PPPK
Dia menambahkan Pemprov
Riau sudah mengusulkan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas
soal perekrutan guru honorer dan tendik dalam seleksi PPPK 2023.
Dia berharap semua guru
honorer di Riau sudah tuntas diangkat PPPK 2023 dan tidak ada lagi yang
tercecer.
Pemerintah harus ingat
bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Mereka bertahun-tahun
mengabdikan diri demi mencerdaskan anak bangsa dan berakhlak mulia.
"Alhamdulillah
semua fraksi di Komisi V DPRD Riau mendukung penuh tuntutan aspirasi guru
honorer diangkat PPPK 2023," kata tokoh muda pendidikan Riau ini.
3 Kebijakan Pemerintah soal PPPK 2023
Sebelumnya pada
peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Menteri Nadiem
mengungkapkan ada tiga kebijakan yang diambil pemerintah dalam perekrutan PPPK
2023, yaitu:
1. Jika pada Maret 2023
pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang
akan melengkapi formasi tersebut.
2. Kemendikbudristek
sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan
guru ASN PPPK tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan
untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran PPPK hanya untuk guru PPPK
tahun depan.
3. Anggaran PPPK akan
ditransfer kepada pemda setelah guru honorernya diangkat.