 |
| Menagih Janji Kampanye Gubernur NTT Sebelum Berakhir Masa Jabatan |
Riuh rendah perayaan
hari ulang tahun ke-61 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
kali ini juga tak kalah meriah dengan tahun 2018 karena menggema di lini massa
sejumlah media sosial saat pertama kali Gubernur Viktor B Laiskodat dan
Wakilnya Josef Nae Soi terpilih dan ditetapkan untuk memimpin NTT untuk lima
tahun ke depan.
Sampai di situ bisa
dibilang perayaan ulang tahun NTT sukses karena menghadirkan ratusan masyarakat
di Pulau Sumba untuk menyaksikan perayaan puncak HUT NTT itu.
Namun perayaan puncak
berupa pesta rakyat ini hanyalah ironi tanpa nilai, di tengah beragam masalah
akut yang menghantam provinsiNTT dalam beberapa tahun terakhir, seperti masalah kesejahteraan,
masalah human trafficking, tambang serta lingkungan yang sejak dilantik oleh
Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018 lalu gubernur tampak terus sesumbar
tentang berbagai upaya penuntasan masalah di NTT.
Satu tahun lebih
keduanya telah memimpin NTT, namun muncul berbagai tanggapan yang negatif dari
berbagai pihak terkait arogansi gubernur NTT Viktor dan anggapan bahwa janjinya
saat kampanye dan berbagai program yang direncanakannya dengan wakilnya
hanyalah sebuah narasi atau wacana belaka yang tak akan bisa terwujud.
Pengamat pertanian dari
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Zet Malelak melihat bahwa apa yang
dilakukan oleh pemimpin NTT saat ini disebutnya gagal. Dan baru kali ini NTT
dipimpin oleh para pemimpin yang hanya bisa berwacana saja.
Hal ini disampaikannya
bukan tanpa alasan. Menurut dia kedua pemimpin NTT itu tak mempunyai visi misi
atau perencanaan untuk membangun NTT seperti yang sudah dijanjikannya saat
kampanye dan pascadilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta pada
2018 lalu.
Ia memberikan contoh di
sektor pertanian, tak ada yang berjalan dengan baik. Kelor yang menjadi program
utama pun tak ada kemajuannya sampai dengan saat ini.
Sejumlah pihak yang
banyak menaruh harapan ke gubernur Viktor yang tegas dalam memimpin itu pun
perlahan-lahan mulai sirna. Kehadiran gubernur Viktor dan wakilnya yang
dianggap mampu memperbaiki NTT setidaknya ada program-program unggulan yang
sukses dijalankan di tahun pertamanya hingga saat ini tak berjalan, salah
satunya lagi adalah human trafficking.
Masih teringat
pascadilantik di Jakarta, orang nomor satu di NTT itu di hadapan para awak
media tampak terus sesumbar tentang berbagai upaya penuntasan masalah di NTT.
Ia dengan tegas
mengatakan akan membasmi mafia-mafia tambang di NTT yang hanya mampu merusak
lingkungan tanpa memberikan andil bagi NTT melalui moratorium tambang.
Bahkan pascamoratorium
tersebut gubernur justru dinilai banyak pihak hanya berfokus pada evaluasi
regulasi semata yang memberi celah pada industri tambang untuk tetap eksis
mengeruk perut bumi NTT.
Tak hanya itu, di
tempat yang sama juga ia terus-terusan mengatakan akan mematahkan tangan dan
kaki para pelaku human trafficking jika menemukan para pelakunya, bahkan ia pun
mengeluarkan moratorium penghentian pengiriman tenaga kerja dari NTT yang
menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat NTT.
Bahkan tak
tanggung-tanggung orang nomor satu itu di hadapan guru-guru honor se-NTT
menyampaikan telah memberhentikan kepala dinas tenaga kerja NTT karena tak
mengindahkan moratorium yang sudah dikeluarkannya.Tentunya ini merupakan sebuah
upaya yang amat sangat agresif.
Hal yang sama juga
diakui oleh pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang,
Lasarus Jehamat. Ia menilai pemerintah NTT belum fokus melaksanakan program
kerja pembangunan setelah satu tahun.
Ia mengatakan belum
terlihat ada perubahan yang signifikan terhadap pembangunan NTT dalam satu
tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur NTT. Rencana pinjaman dana dari
China untuk pembangunan jalan provinsi juga masih sebatas narasi.
Masyarakat NTT ujar
dia, tentu saja menagih janji yang pernah dilontarkan oleh Gubernur Viktor dan
wakilnya saat kampanye dan janjinya usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo
pada 2018 lalu.
117 PMI Meninggal
Jenazah Agustinus Nahak
(43), pekerja migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),
Sabtu (21/12) tiba di Bandara El Tari Kupang dengan ditumpangkan ke pesawat
Garuda Indonesia (GA 438).
Jenazah Agustinus yang
merupakan TKI ke-117 yang meninggal di Malaysia itu diterbangkan dari Kuala
Lumpur pada 20 Desember 2019, bertepatan dengan HUT ke-61 NTT dengan GA 821
tujuan Jakarta dan dilanjutkan dengan pesawat GA 438 tujuan Kupang.
Inilah jenasah terakhir
dari data yang diterima dari Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan TKI
(BP3TKI) Nusa Tenggara Timur.
Semakin banyaknya TKI
asal NTT yang meninggal di luar negeri dengan dugaan "human
trafficking" ini tentu semakin banyak mendapatkan banyak sorotan dari para
pemerhati masalah TKI serta sejumlah organisasi kemahasiswaan di NTT.
Gubernur NTT sendiri
beberapa waktu lalu kepada wartawan ketika ditanyai seputar semakin tingginya
angka kematian TKI NTT di luar negeri khususnya di Malaysia mengeluarkan bahasa
yang membuat banyak pihak geram.
"Ya pastilah,
nanti akan banyak lagi TKI kita yang meninggal. Inikan akibat dari kirim TKI
secara ilegal pada masa lalu. Nah, jadi kalau dia meninggal di sana ya kita
siap kubur saja, mau apalagi," katanya.
Penyataan ini
mendapatkan kecaman dari Pendeta Emmy Sahertian. Menurut salah satu pendeta
yang aktif dalam masalah "human trafficking" itu, pernyataan itu
menunjukkan bahwa orang nomor satu di NTT itu telah putus asa dalam hal
menangani masalah pekerja migran asal NTT yang semakin banyak yang meninggal.
Pernyataan gubernur
beberapa waktu lalu itu, lanjut dia, soal pekerja migran NTT yang dipulangkan
dalam wujud jenazah membuktikan ketidakmampuannya menangani masalah tersebut.
Bahkan Emmy meminta
agar orang nomor satu di provinsi berbasis kepulauan itu segera mundur dari
jabatannya sebagai gubernur jika sudah tak mampu menangani masalah pekerja
migran di provinsi termiskin ketiga nasional itu.
Penyataan orang nomor
satu di NTT itu mendapat tanggapan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik
Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang .
Presidium Gerakan
Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Kupang, Alexius Easton Ance mengatakan, pihaknya
dengan tegas mengecam keras pernyataan gubernur NTT itu.
Menurut PMKRI dari sisi
kemanusiaan, pernyataan itu mencerminkan makna bahwa gubernur NTT sama sekali tidak
mempunyai rasa empati terhadap sesama manusia. Apalagi dalam konteks ini,
pekerja migran yang dikatakannya itu adalah rakyatnya sendiri dari NTT.
Easton mengatakan,
bagaimana mungkin di tengah duka yang dialami para keluarga korban perdagangan
orang NTT yang jumlah kasusnya tinggi, lantas mengeluarkan pernyataan yang
begitu menyayat hati.
Menepis
Wakil gubernur NTT
Josef Nae Soi ketika dimintai tanggapan terkait banyaknya komentar negatif soal
kepemimpinan dirinya bersama dengan gubernur Viktor, enggan untuk memberikan
komentar.
Bahkan ia mengatakan,
buat apa memberikan komentar. Mereka hanya bekerja untuk masyarakat, tidak buat
pengamat-pengamat yang baru muncul.
Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Chris
Mboeik mengatakan pembangunan di provinsi berbasis kepulauan ini terasa semakin
berkembang dan maju dalam masa kepemimpinan Gubernur Viktor BungtiluLaiskodat dan Wakilnya Josef A Nae Soi.
Dia melihat ada
lompatan yang besar terhadap pembangunan di NTT dalam setahun kepemimpinan
Gubernur ViktorBungtilu Laiskodat dan Wakilnya Josef A Nae Soi. Banyak keputusan yang
sifatnya strategis dilakukan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan
masyarakat NTT.
Menurut Pemimpin Umum
Harian Victory News Kupang itu, kendati baru setahun menjadi gubernur NTT,
namun beberapa kebijakan yang dilakukan justru telah mendorong percepatan
pembangunan di NTT seperti pembangunan industri garam dan pengembangan sektor
pariwisata.
Namun, mantan wartawan
Harian Umum Suara Pembaruan itu tidak menjelaskan secara rinci mengenai tingkat
kesejahteraan rakyat yang diperoleh dari sumber industri garam dan pariwisata.
Ia pun mengatakan warga
NTT harus berbangga karena industri garam ada di daerah ini. Dalam
kepemimpinan Viktor BungtiluLaiskodat industri garam bisa dibangun. Lahan garam yang sebelumnya
tidak dimanfaatkan dapat dikelola secara baik sehingga NTT ikut berkontribusi
dalam memenuhi kebutuhan garam nasional.
Industri garam di
wilayah Kabupaten Kupang, Malaka, Sabu Raijua dan Flores itu dibangun sejak masa
pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya yang berkuasa selama dua periode, yakni
dari 2008 - 2018.
Selain itu, kata dia,
bidang pariwisata juga mengalami kemajuan yang pesat karena pengelolaan kawasan
wisata Taman Nasional Komodo yang sebelumnya dikendalikan pemerintah pusat bisa
dikelola secara bersama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur.
Namun, pengelolaan
bersama atas Taman Nasional Komodo (TNK) di ujung barat Pulau Flores itu, baru
akan berlangsung pada 2020.
NTT, ;lanjut dia, akan
mendapat pemasukan yang besar dari pengelolaan bersama Taman Nasional Komodo
setelah diberlakukannya sistem membership card terhadap wisatawan yang
berkunjung ke Pulau Komodo pada 2020. Hanya Gubernur Viktor Bungtilu
Laiskodat yang mampu melakukan hal seperti itu.
Politisi dari Partai
NasDem ini merasa yakin dan optimistis dalam tangan Viktor Bungtilu
Laiskodat dan Wakil Gubernur, Josef A Nae Soi pembangunan di provinsi
berbasis kepulauan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.***