 |
| SMAN 11 Kota Kupang luncurkan program makan siang gratis bagi siswa. (Foto: Liputan6.com/Ola Keda) |
Peluncuran program
makan siang gratis itu dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT,
Linus Lusi pada Senin kemarin (4/3/2024).
Program makan siang
gratis bagi siswa yang menggunakan dana BOS itu pun
dikritisi Ombudsman Perwakilan NTT.
Kepala Ombudsman
Perwakilan NTT Darius Beda Daton mengatakan, program makan siang gratis ini
menggunakan dana BOS maka perlu dilihat lagi juknis BOS 2024.
"Apakah juknis
dana BOS membolehkan belanja makan siang menggunakan dana BOS? Itu yang perlu
dilihat," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (5/3/2024).
Darius mengatakan,
program makan siang gratis adalah program salah satu capres yang saat ini masih
dalam proses rekapitulasi suara di KPU dan belum ditetapkan KPU sebagai
pemenang pilpres. Karena itu, menurut dia, menjadi tidak etis melaksanakan
program capres yang belum ditetapkan KPU.
Jika pun program ini
menjadi program pemerintah pemenang pilpres, kata dia, perlu harmonisasi
berbagai peraturan perundangan dan alokasi anggaran agar dapat dijalankan
dengan benar dan bermanfaat.
"Jangan
melaksanakan program yang tidak dianggarkan sebelumnya agar tidak berdampak
hukum dan merugikan sekolah. Jangan langsung melaksanakan program untuk sekedar
dibilang kita berani pasang badan dan dianggap mampu menterjemahkan program
pusat," tandasnya.
Kata Kadisdik NTT
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi mengklaim, terobosan yang dilakukan SMA Negeri
11 Kota Kupang sangat tepat lantaran angka stunting dan kemiskinan ekstrem di
Provinsi NTT masih sangat tinggi.
“Makanan tambahan harus
memiliki nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan siswa-siswi. Sekolah mau menunjukkan
bahwa peduli kepada siswa-siswi, " ujarnya.
Ia mengatakan,
pemberian makan siang gratis harus terus dilaksanakan untuk menjadi role model
bagi sekolah lain di Kota Kupang.
"Saya mendukung
penuh langkah kolaborasi dalam acara makan siang gratis untuk pencegahan
kemiskinan ekstrem, dan stunting," jelasnya.
Menurut Linus, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan NTT memiliki 450 ribu siswa yang tersebar di seluruh
NTT. Karena itu, butuh kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan
ekstrem dan stunting.
Ia berharap Plt Kepala
SMA Negeri 11 Kota Kupang terus komitmen melaksanakan program itu dengan penuh
tanggungjawab. *** liputan6.com