Dari Pelosok Naibone, untuk Pendidikan Indonesia yang Lebih Berkeadilan
Dari tempat kami mengajar, persoalan pendidikan
tidak berhenti pada kualitas buku. Ada anak-anak yang datang ke sekolah dengan
kondisi dan fasilitas belajar yang sangat terbatas. Ada guru yang harus
mengajar dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana. Ada persoalan akses
jalan, jaringan internet, listrik, perangkat pembelajaran, perpustakaan, dan
berbagai kebutuhan dasar lainnya. Dalam situasi seperti itu, buku yang bagus tentu
sangat diperlukan, tetapi buku yang bagus tidak akan bekerja sendirian. Buku
membutuhkan guru yang kompeten, sekolah yang layak, fasilitas yang mendukung,
dan lingkungan belajar yang memungkinkan anak berkembang.
Pemerintah memang memiliki alasan kuat untuk
melakukan pembaruan. Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan siswa
Indonesia dalam matematika, membaca, dan sains masih menghadapi tantangan besar
dibandingkan rata-rata OECD. Data tersebut harus menjadi alarm bagi kita semua.
Namun, angka PISA jangan hanya dibaca sebagai kegagalan anak atau kegagalan
buku. Kita harus melihat persoalan pendidikan secara lebih luas. Anak yang
belajar dengan fasilitas lengkap tentu memulai perlombaan dari garis yang
berbeda dengan anak yang belajar dalam keterbatasan. Karena itu, memperbaiki
buku adalah langkah penting, tetapi memperbaiki ekosistem pendidikan jauh lebih
penting.
Saya juga tidak keberatan pemerintah membandingkan
buku Indonesia dengan buku dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei,
Kamboja, maupun Timor-Leste. Belajar dari negara lain adalah hal yang baik.
Tetapi jangan hanya membandingkan isi dan tampilan bukunya. Bandingkan pula
kondisi sekolah, kualitas guru, fasilitas, akses internet, dukungan keluarga,
sistem pelatihan guru, serta lingkungan belajar yang membuat buku tersebut
mampu bekerja secara efektif. Jangan sampai kita mengambil buku terbaik dari
negara lain, tetapi lupa bahwa Indonesia memiliki ribuan wajah pendidikan yang
berbeda.
Indonesia bukan hanya Jakarta. Indonesia bukan hanya
sekolah yang berdiri di tengah kota dengan laboratorium lengkap dan internet
cepat. Indonesia juga adalah Naibone, Malaka, Nusa Tenggara Timur, pulau-pulau
kecil, daerah pegunungan, wilayah perbatasan, dan kampung-kampung yang jauh
dari pusat pemerintahan. Anak-anak di pelosok bukan anak-anak Indonesia kelas
dua. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan guru yang berkualitas,
fasilitas yang layak, buku yang baik, teknologi yang dapat digunakan, dan
kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.
Karena itu, ketika pemerintah ingin memperkuat
nasionalisme melalui buku, saya berharap nasionalisme tidak hanya diterjemahkan
dalam bentuk hafalan nama pahlawan, tanggal sejarah, dan simbol-simbol negara. Nasionalisme
juga harus hadir dalam bentuk keadilan pendidikan. Apa arti mengajarkan cinta
Indonesia kepada anak jika negara belum sepenuhnya mampu memberikan kesempatan
pendidikan yang setara kepada semua anak Indonesia? Bagi kami, nasionalisme
adalah ketika negara tidak lupa kepada sekolah-sekolah yang jauh dari pusat
kota. Nasionalisme adalah ketika anak desa merasa bahwa negara juga hadir dalam
kehidupan mereka.
Begitu pula dengan matematika dan Bahasa Inggris.
Kami mendukung penguatan keduanya karena anak-anak desa juga harus mampu
bersaing di dunia yang semakin terbuka. Tetapi jangan lupa bahwa sebelum
seorang anak mampu bersaing secara global, ia harus terlebih dahulu memiliki
kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, memahami lingkungan,
berkomunikasi, dan berpikir kritis. Jangan memaksa anak berlari menuju
kompetisi global ketika sebagian dari mereka masih berjuang menemukan pijakan
pertama.
Pemerintah juga berbicara tentang buku digital yang
dapat dipindai, diunduh, dan dihubungkan dengan interactive flat panel. Sebagai
guru, saya tidak menolak teknologi. Teknologi justru bisa menjadi jembatan bagi
sekolah-sekolah terpencil untuk membuka akses terhadap sumber belajar yang
lebih luas. Tetapi pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi tidak
berhenti pada pembagian perangkat. Teknologi tanpa listrik, jaringan, pelatihan
guru, pemeliharaan perangkat, dan pendampingan hanya akan menjadi benda mahal
yang tersimpan di ruang sekolah. Transformasi digital harus benar-benar
membantu guru dan siswa, bukan sekadar terlihat modern.
Maka, kalau pemerintah sungguh-sungguh ingin meramu
ulang pendidikan Indonesia, saya berharap jangan hanya duduk di ruang rapat dan
membaca buku dari negara lain. Datanglah ke sekolah-sekolah pelosok. Duduklah
bersama guru. Berbicaralah dengan anak-anak. Dengarkan orang tua. Lihat kondisi
ruang kelas. Rasakan akses menuju sekolah. Periksa jaringan internet. Lihat
perpustakaan dan fasilitas belajar kami. Dari sanalah pemerintah akan menemukan
bahwa persoalan pendidikan Indonesia jauh lebih luas daripada sekadar halaman
buku.
Kami tidak menolak buku baru. Kami tidak menolak
matematika. Kami tidak menolak Bahasa Inggris. Kami tidak menolak teknologi.
Kami juga tidak menolak semangat membangun nasionalisme. Kami hanya meminta
agar perubahan pendidikan tidak berhenti di atas kertas. Jangan hanya membuat
buku yang lebih bagus, tetapi bangun juga sekolah yang lebih baik. Jangan hanya
memperbaiki isi buku, tetapi perbaiki pula kualitas dan kesejahteraan guru.
Jangan hanya mengirim perangkat digital, tetapi pastikan sekolah memiliki
kemampuan untuk menggunakannya.
Sebab yang sedang kita bangun sebenarnya bukan buku.
Yang sedang kita bangun adalah manusia. Dan manusia Indonesia tidak semuanya
tumbuh di kota. Ada yang tumbuh di balik bukit, di pinggir sungai, di jalan-jalan
desa, di sekolah kecil dengan fasilitas terbatas, tetapi membawa mimpi yang
sama besarnya dengan anak-anak di kota.
Dari Naibone, kami tidak meminta dikasihani. Kami
hanya meminta jangan dilupakan. Jangan ukur masa depan seorang anak dari alamat
sekolahnya. Jangan menganggap keterbatasan tempat lahir sebagai keterbatasan
kemampuan. Bisa jadi, di ruang kelas sederhana yang jauh dari pusat kota,
sedang duduk seorang anak yang kelak menjadi guru, dokter, ilmuwan, pemimpin,
atau orang yang mengubah masa depan Indonesia.
Karena itu, silakan pemerintah meramu ulang buku
pelajaran. Tetapi bersamaan dengan itu, ramu ulang juga ketimpangan, pemerataan
fasilitas, kompetensi guru, akses teknologi, dan keberpihakan terhadap
sekolah-sekolah di daerah terpencil. Sebab pendidikan yang adil bukan sekadar
ketika semua anak menerima buku yang sama, tetapi ketika semua anak memperoleh
kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, bermimpi, dan menentukan masa
depannya.
Dari sebuah sekolah kecil di Naibone, kami percaya:
masa depan Indonesia tidak hanya tumbuh di gedung-gedung sekolah yang megah. Ia
juga tumbuh di ruang kelas sederhana, di pelosok desa, di tempat jaringan
kadang hilang—tetapi harapan tidak pernah padam.