Namun, sampai hari ini, anak-anak di SDK Naibone
belum merasakan program MBG tersebut.
Kami tidak sedang mengeluh. Kami juga tidak sedang
menolak programnya. Justru sebaliknya, kami ingin bertanya dengan suara yang
sederhana dari pelosok: kapan anak-anak kami mendapatkan hak yang sama?
Sebab ketika negara berbicara tentang pemerataan,
maka pemerataan seharusnya tidak berhenti di sekolah-sekolah yang mudah
dijangkau. Anak-anak di kampung juga adalah bagian dari generasi Indonesia.
Mereka mungkin belajar di ruang kelas sederhana, melewati jalan yang tidak
selalu mudah, dan tumbuh jauh dari pusat pemerintahan, tetapi hak mereka tetap
sama.
Pada saat yang sama, kita juga membaca berbagai
pemberitaan tentang munculnya kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan
MBG di sejumlah daerah. Dalam situasi seperti itu, saya merasa perlu
menyampaikan satu hal sebagai seorang guru:
Jangan ketika terjadi masalah, guru langsung menjadi
kambing hitam.
Guru memang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi
anak-anak di sekolah. Tetapi guru bukan satu-satunya mata rantai dalam
penyelenggaraan MBG. Ada proses pengadaan bahan pangan, pengolahan, sanitasi,
penyimpanan, pemorsian, pengangkutan, distribusi, hingga makanan sampai ke
tangan peserta didik.
Karena itu, apabila terjadi dugaan keracunan, jangan
berhenti pada pertanyaan, “Mengapa guru tidak mengawasi?”
Periksalah seluruh prosesnya.
Apakah bahan pangannya aman?
Apakah proses pengolahannya memenuhi standar?
Apakah dapurnya memenuhi ketentuan sanitasi?
Bagaimana makanan disimpan?
Bagaimana makanan dibawa menuju sekolah?
Apakah SOP benar-benar dijalankan?
Dan berdasarkan pemeriksaan yang objektif, di mana sebenarnya sumber
persoalannya?
Guru boleh dievaluasi apabila lalai. Tetapi guru
tidak boleh disalahkan sebelum fakta ditemukan.
Saya mengatakan ini bukan untuk membela guru dari
tanggung jawab. Saya mengatakan ini karena guru di daerah terpencil sering
berada pada posisi yang unik: paling dekat dengan anak, tetapi tidak selalu
memiliki kewenangan terhadap seluruh sistem yang menentukan apa yang masuk ke
dalam piring anak.
Maka jangan sampai sebuah persoalan sistem berubah
menjadi persoalan individu.
Jangan sampai guru yang hanya menerima makanan untuk
dibagikan kepada murid justru menjadi pihak pertama yang dituding ketika
sesuatu yang tidak diharapkan terjadi.
Di sisi lain, fakta bahwa SDK Naibone sampai sekarang
belum mendapatkan MBG juga harus menjadi bahan refleksi. Kalau tujuan MBG
adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi, maka
sekolah-sekolah terpencil harus menjadi bagian penting dari perhatian.
Kami tidak meminta perlakuan istimewa.
Kami hanya ingin anak-anak Naibone tidak dilupakan.
Kami ingin ketika negara mengatakan Makan Bergizi
Gratis untuk anak Indonesia, kata “Indonesia” itu benar-benar mencakup
anak-anak yang belajar di pelosok.
Tetapi ketika suatu hari MBG benar-benar hadir di
SDK Naibone, kami juga berharap kehadirannya bukan sekadar makanan yang sampai
di sekolah.
Kami berharap ada jaminan keamanan, kualitas,
transparansi, pengawasan, dan tanggung jawab yang jelas.
Sebab bagi kami, makanan bergizi harus memenuhi dua
kata penting:
bergizi dan aman.
Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari kelemahan
koordinasi. Guru tidak boleh menjadi kambing hitam dari kesalahan sistem. Dan
program sebesar MBG tidak boleh hanya kuat dalam slogan, tetapi harus kuat
sampai ke pelosok negeri.
Dari sebuah sekolah kecil bernama SDK Naibone, kami
menaruh harapan sederhana:
Kami ingin merasakan pemerataan, tetapi kami juga
ingin pemerataan yang aman.
Sebab anak-anak di pelosok tidak meminta lebih.
Mereka hanya meminta hak yang sama.
Dan ketika hak itu akhirnya sampai ke sekolah kami,
semoga yang datang bukan hanya satu kotak makanan, tetapi juga hadir bersama tanggung
jawab negara untuk memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan anak
benar-benar layak, aman, dan bermartabat.