Mantan pegawai honorer dari NTT bercerita kepada
Presiden Joko Widodo soal pengalaman tak digaji selama bekerja (ANTARA
FOTO/Hafidz Mubarak A)
|
Perempuan yang disapa Dea itu mengaku tak mendapat
upah saat bekerja di salah satu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Oleh
karena itu, ia mulai mencoba ikut program Kartu Prakerja.
"Saya mengikuti pelatihan Prakerja waktu masih
honorer di puskesmas. Kami di NTT kalau honorer tidak digaji," kata Dea
pada Temu Raya Kartu Prakerja di Sentul, Bogor,Jumat (17/6).
Dea mengaku mendaftar sejak gelombang pertama Kartu
Prakerja. Ia baru diterima pada gelombang ke-13.
Saat ini, Dea telah bekerja di sebuah bandara kecil
di Sabu Raijua. Dia berharap program Kartu Prakerja tetap berlanjut meski
Jokowi tak lagi menjabat presiden.
Dalam kesempatan itu, Jokowi tak langsung merespons
tentang honorer yang tak digaji. Dia baru bicara mengenai persoalan itu saat
menjumpai awak media massa.
"Ya tanya saja sama pemda. Itu urusan
pemerintah daerah," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus tenaga
honorer pada semua instansi pemerintahan. Rencana itu pun ditegaskan lewat
angka a Surat Menteri PAN-RB Nomor B/165/M.SM.02.03/2022.
Pemerintah akan resmi menghapus tenaga honorer mulai
28 November 2023. Orang-orang yang masih berstatus tenaga honorer akan diberi
kesempatan untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). *** cnn indonesia