 |
Kepala Badan Keuangan Daerah, Zakarias Moruk |
Pembayaran TPP
itu berlaku untuk satu bulan. Sedangkan sisanya sedang diproses untuk
pembayaran.
"Kemarin sore kita
sudah proses secara administrasinya, persyaratan teknis dan kriteria kita sudah
berproses. Dalam pekan ini bisa kita tindaklanjuti dengan sisi keuangan,"
katanya, Rabu 21 September 2022.
Pembayaran itu
dilakukan bagi 7 ribuan ASN
guru untuk bulan Januari. Sedangkan sisa bulan akan dikejar menyamakan dengan
instansi lainnya. Meski masuk akhir tahun, Linus mengaku anggaran yang ada
tetap dibayarkan bagi ASN tanpa pemotongan sepeserpun.
Dia berpesan, khususnya
guru-guru di Manggarai Timur, Alor, yang terkadang terlambat mengirim
persyaratan sehingga berimbas pada sisi pembayaran.
Tiap sekolah memasukkan
semua dokumen berbasis E-kinerja yang diterima oleh Disdikbud dan selanjutnya
diteruskan ke Badan Keuangan untuk diproses.
Terkait keterlambatan
yang dialami oleh sejumlah sekolah, Linus menyebut, hal itu disebabkan pada
akses internet yag minim hingga informasi yang diterima juga terlambat.
Kepala Badan Keuangan,
Zakarias Moruk, mengatakan setelah pembayaran untuk dua bulan itu, maka
selanjutnya Badan Keuangan melakukan pembayaran untuk bulan yang belum
tersalurkan.
"Kita berharap
setelah bulan Februari maka kita akan melakukan pembayaran untuk sisa bulan
yang belum tersalurkan," sebut Zakarias, Senin 19 September 2022.
Untuk pembayaran, Pemprov NTT menganggarkan sekitar 230-an miliar untuk TPP
para pegawai hingga bulan Desember. Saat ini, masih tersisa pembayaran untuk 10
bulan.
Zakarias mengaku,
pihaknya menunggu usulan dari tiap instansi. Sebab, tiap instansi akan
melakukan evaluasi para pegawai melalui sistem E-Kinerja. Hasil evaluasi itu
diserahkan ke Badan Keuangan agar dilakukan proses pencarian pembayaran
TPP.
Total anggaran
demikian, kata dia, untuk pembayaran bagi 6 ribuan pegawai dan 8 ribuan
guru-guru yang ada di wilayah kerja Pemprov NTT.
Sekretaris daerah
(Sekda) NTT, Domu Warandoy menambahkan, saat ini pihaknya terus berproses untuk
membayar TPP. Kendalanya saat ini masih dilakukan evaluasi oleh tiap instansi
melalui E-Kinerja.
Ia mengaku, anggaran
sendiri memang sangat tersedia. Namun, proses evaluasi ini harus dilakukan
sebelum pembayaran.
"Kalau saya
sendiri, ini sama seperti mereka menabung saja namanya. Supaya dapat satu kali,
uangnya ada kok. Mereka sendiri yang lambat proses," sebut Domu
terpisah.
Domu menegaskan, tiap
pimpinan OPD juga telah disampaikan untuk melakukan proses agar segera dibayar.
Namun, paling penting adalah kewajiban mengikuti tiap tahapan agar bisa
dihitung kinerja pegawai untuk disesuaikan dengan pembayaran.
Meski menjelang akhir
tahun, Domu optimis pembayaran TPP bisa diselesaikan sebelum tutup tahun. Hal
ini juga sama seperti yang terjadi di tahun sebelumnya.*** tribunnews.com