.png)
Aksi demo di gedung DPR
RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek)
pada Senin (7/11) kemarin ada sedikit titik terang.
Itu setelah mereka
bertemu Plt Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk
Suryani.
Ketua forum Guru Lulus
Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Iswadi
mengatakan awalnya saat aksi pada Senin (7/11), mereka berharap bisa bertemu
Mendikbudristek Nadiem Makarim.
"Sayangnya
lagi-lagi Mas Menteri Nadiem tidak ada di kantor Kemendikbudristek. Kami
diterima Plt Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani pukul 16.30 WIB," kata Iswadi
kepada JPNN.com, Selasa (8/11).
Dalam pertemuan
tersebut, Iswadi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi detail dari
Nunuk.
Namun, mereka lega
karena ada berita positif yang mereka dapat dalam pertemuan
tersebut.
Setidaknya ada delapan
informasi penting yang diberikan Profesor Nunuk, yaitu:
1. Untuk penuntasan
prioritas satu (P1) ada sekitar 54 ribu yang tidak bisa ditempatkan, tetapi
dari 54 ribu itu ada sekitar 13 ribuan dari P1 yang bisa dipioritaskan untuk
ditempatkan.
2. Untuk P1 yang turun
pioritas nilai P1-nya tersimpan di database pusat dan bisa digunakan untuk
perekrutan PPPK tahun selanjutnya.
3. Untuk mapel-mapel
gemuk akan dilakukan linieritas mapel serumpun, kecuali untuk mapel bahasa
Inggris disetujui untuk dilinieritaskan ke SD pada perekrutan PPPK
selanjutnya.
4. Untuk yang tidak
bisa melanjutkan pendaftaran ketika turun pioritas itu disebabkan karena tidak
sinkronnya Dapodik dengan mapel ijazah.
5. Untuk P1 yang belum
bisa ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan PPPK selanjutnya di tahun
2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021.
6. Kuota tahun 2022 sudah
final.
7. Kemendikbudristek
akan membuat Permendikbudristek mengenai mata pelajaran bahasa Inggris di
SD.
8. Kemendikbudristek
akan melobi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk membuka formasi
sebanyak-banyaknya. (esy/jpnn)
Sumber
: https://www.jpnn.com