"Perekrutan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bertujuan meningkatkan
kesejahteraan guru honorer, walaupun dalam pelaksanaannya ada berbagai
kekurangan," kata Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
(Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada puncak peringatan HUT ke-77 PGRI dan HGN
di Kota Semarang, Sabtu (3/12).
Dia menyadari dua tahun
pelaksanaan seleksi PPPK guru, berbagai masalah timbul. Salah satunya adanya
kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi.
Oleh karena itu Nadiem
mengimbau agar pemda mengajukan formasi PPPK 2023 untuk para guru honorer agar
seluruhnya bisa terakomodir.
Di samping meminta
kerja sama Pemda, Nadiem mengungkapkan ada tiga kebijakan yang sudah disiapkan
pemerintah. Tiga kebijakan tersebut hasil kolaborasi Kemendikbudristek,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Satu hal lagi
yang perlu saya sampaikan kepada seluruh guru honorer, tiga kebijakan yang kami
tempuh pada seleksi PPPK 2023, sudah direstui Presiden Jokowi,"
ujarnya.
Secara khusus Nadiem
menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Presiden Jokowi karena komitmennya yang
kuat menuntaskan masalah honorer pada 2023. Adapun tiga kebijakan yang akan
ditempuh pada seleksi PPPK 2023 adalah:
1. Jika pada Maret
2023, pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat
yang akan melengkapi formasi tersebut.
2. Kemendikbudristek
sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan
guru ASN PPPK tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan
untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran PPPK hanya untuk guru PPPK
tahun depan.
3. Anggaran PPPK akan
ditransfer kepada pemda setelah guru honorernya diangkat.
"Itu kebijakan
yang akan ditempuh dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan guru
honorer," tegas Nadiem Makarim.
Di sisi lain, Ketum
Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti
Kustrianingsih berharap kebijakan tersebut bisa terealisasi. Jangan sampai
rencana tersebut hanya seperti permen karet. Manis di awal, pahit di akhir
sampai akhirnya harus dibuang dan tidak bisa ditelan.
"Kami ingin
193.954 P1 terakomodir seluruhnya tanpa terkecuali. Tolong berikan hak-hak
kami," pungkas Heti Kustrianingsih. (esy/jpnn)
Sumber :
https://www.jpnn.com