 |
Pengajar Prodi Akuntansi FEB Undana Kupang, Dr. Anthon S.Y. Kerihi. SE. MSi. |
"Sebenarnya
sebagai seorang pemimpin dia mampu memberi kenyamanan terhadap masyarakat. Ini
kebijakan tanpa melalui kajian akademis. Tidak bisa kita mimpi malam, besok
pagi kita laksanakan. Ini akhirnya jadi tertawaan," kata ketua Ikatan
Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) NTT, Dr. Anthon S.Y Kerihi, Kamis 2 Maret
2023.
Menurut Anthoni,
inflasi itu disebabkan karena keterbatasan stok barang, sehingga tidak
ada kaitannya sama sekali dengan orang jalan kaki. Ia menyarankan
agar seriap kebijakan yang dikeluarkan dilandasi dengan kajian akademis agar
memberi efek baik terhadap kebijakan yang dimaksud.
Dikatakannya, secara
eoritis tidak dikatakan jalan kaki mampu mengendalikan inflasi. Anthon menduga
kalau kebijakan itu dikeluarkan hanya mengikuti trend dan pada akhirnya akan
hilang. Kebijakan yang kontradiktif ini akhirnya membuat orang memberikan
pandangan tidak baik.
Apalagi, kepemimpinan
saat ini akan berakhi pada tahun ini. Semestinya program yang belum terlaksana
selama ini bisa di evaluasi sehingga meninggalkan sebuah hal baik.
"Kalau begini kan
seolah-olah, apa tanggapan nasional melihat ini. Sepertinya kok NTT ini lemah
sekali pendidikannya. Padahal kita banyak Professor dan doktor," kata
dosen Prodi FEB Undana Kupang ini.
Indikator jalan kaki
sebagai pengendali inflasi, menurut dia, tidak ada korelasinya. Meski
sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang inflasi, Anthon mengatakan
kebijakan ini tidak akan memberi dampak.
Karena, ujar dia,
sektor transportasi yang memberi kontribusi inflasi hanya pada sarana
transportasi besar seperti angkutan udara.
"Kalau kemarin
saya kira tidak terlalu. Justru sebenarnya para pejabat yang punya mobil mewah
itu mereka bisa mengendalikan lah," kata dia.
Sekalipun transportasi
memberi efek inflasi, namun hanya sebagian kecil. Paling besar penyumbang
inflasi berasal dari sektor pertanian seperti palawija hingga cabai dan telur
yang pasokannya terbatas.
"Kalau untuk
dilokal sendiri, saya kira transportasi udara tidak berpengaruh besar ke
inflasi. Kebijakan jalan kaki ini tidak berpengaruh. Perlu ada kajian
akademis," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya,
Pemprov NTT bakal mengeluarkan aturan baru. Aturan itu berisikan tentang wajib
jalan kaki demi pengendalian inflasi di NTT.
"Untuk
pengendalian inflasi daerah, diimbau ke masyarakat NTT untuk berjalan kaki.
Menggunakan sepeda atau kendaraan umum," kata kepala Biro Ekonomi Setda
NTT, Dr. Lerry Lupidara, Selasa 28 Februari 2023.
Lerry mengatakan
imbauan ini sebagaimana tercermin dalam surat edaran yang dikeluarkan pada
tanggal 7 November 2022. Surat itu menurut dia mengimbau warga ada bisa jalan
kaki untuk mengendalikan inflasi.
Dia menyebut tujuan ini
adalah untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, adanya penghematan penggunaan
bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga keramahan dan kesehatan lingkungan.
Ia menyampaikan
kebijakan itu akan diterapkan di seluruh NTT. Lery tidak menyebutkan jarak
jalan kaki yang harus ditempuh tiap warga.
"Kalau kau jalan
itu, hemat BBM walaupun sudah kaya tapi simpan uang untuk lain lah," kata
dia.
Kendaraan ramah
lingkungan itu menurut dia sebagai upaya untuk menjaga lingkungan. Selain itu
jalan kaki juga diklaim bisa membantu kesehatan. Dalam aturan baru ini,
menurut dia memang tidak ada saksi, namun hanya untuk menggugah
kesadaran.
"Sanksinya di
akhirat. Namanya juga imbauan saja. Orang Indonesia itu malas berjalan
kaki," kata dia.
Dia mengklaim juga
telah mengelilingi beberapa tokoh agama. Lery lalu menyebut bahwa ada yang ke
rumah ibadah dengan jarak 200 meter saja harus menggunakan kendaraan.
"Saya ke paradoks
jalan kaki. Saya rumah depan Polda. Saya ke kantor jalan kaki," sebut dia.
Penjabat Wali Kota
Kupang, George Hadjoh ditempat terpisah mengaku mendukung penerapan wajib jalan
kaki bagi semua orang, dalam rangka pengendalian inflasi. Menurut dia,
kebijakan itu sangat bagus. Tidak ada yang salah dalan penerapan kebijakan yang
dimaksud.
"Justru itu baik.
Olahraga yang paling sehat adalah jalan kaki. Pasti sangat mendukung (kebijakan
wajib jalan kaki)," katanya, Selasa 28 Februari 2023.
Dia menjelaskan maksud
Pemerintah adalah untuk mengendalikan inflasi. Menurut dia, inflasi di Kota
Kupang berada di posisi 7 persen. Dengan pola kerja sama dari semua pihak maka
inflasi ini bisa dikendalikan.
Arahan dari Presiden
Jokowi diberbagai kesempatan hingga pesan dari Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian, semata ingin agar pemerintah daerah bisa menemukan cara untuk menekan
inflasi.
George mencontohkan,
salah satu cara yang dilakukan di Kota Kupang adalah pola pertanian perkotaan.
Menurut dia, semua lahan harus dibedakan termaksud instansi yang ada.
"Masa cabai merah
kita tidak bisa tanam, kan tidak mungkin. Ini bisa. Salah satu juga adalah
kenaikan harga BBM. Tapi kenaikan harga BBM di September 2022 itu saja yang
mengalami lonjakan akibat kenaikan BBM, tapi setelah itu sudah normal. Tidak
ada masalah kira," ujarnya. * flores.tribunnews.com