Buntut dari Naiknya Harga Beras, DPRD NTT: Harus Diantisipasi dengan Stok Bulog

Buntut dari Naiknya Harga Beras, DPRD NTT: Harus Diantisipasi dengan Stok Bulog

Yohanes Rumat, anggota Komisi l DPRD NTT.



Setapak Rai Numbei (Dalan Inuk) Menanggapi melonjaknya harga beras di pasar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT menegaskan agar diantisipasi dengan stok bulog yang cukup.

"Sebagai pemerintah tentu harus diantisipasi dengan stok bulog yang cukup dan operasi pasar harus dijalankan," kata Yohanes Rumat, anggota Komisi ll DPRD NTT saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Kamis 14 September 2023.

Menurut Yohanes Rumat, naiknya harga beras di pasar memang dikarena keadaan cuaca ekstrem, sehingga banyak yang gagal panen.

"Itu juga sebenarnya suatu keadaan bagi para petani bisa mendapatkan keuntungan. Jadi memang di sisi lain, kita dorong membiarkan itu kewenangan pasar bebas," katanya.

Yohanes mengatakan, terkait kenaikan itu memang wajar karena stok beras kurang
akibat gagal panen sedangkan permintaan masyarakat tinggi.

Selain itu, Yohanes menambahkan, terkait dengan faktor lain seperti "kenakanal" dari distributor memang belum terlihat.

"Tetapi yang ada memang kondisinya karena keadaan alam," katanya.

Lebih lanjut, Yohanes mengatakan, kenaikan harga beras itu juga dikarenakan bendungan-bendungan raksasa yang sudah dibuka oleh Pemerintah Pusat tidak dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Sehingga lahan-lahan sawah tidak dioptimalkan.

"Sayang sekali Pemerintah Pusat sudah memberikan bendungan yang sifatnya bisa membuka lahan besar-besaran. Namun sekarang belum dioptimalkan," ujarnya.

"Entah itu karena masalahnya dipembebasan lahan atau pemerintah Daerahnya kurang proaktif melakukan perluasan lahan sawah. Karena bendungan sudah ada di mana-mana," tambahnya.

Di sisi lain, kata Yohanes, sawah-sawah yang sifatnya skala kecil berubah fungsi. Dimana, ada yang membangun gedung atau pun rumah.

"Memang ini belum ada pertimbangan yang diatur oleh Pemerintah. Sebenarnya Pemerintah harus perhatikan itu," ujarnya.

Yohanes menegaskan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten jangan hanya mengharapkan bantuan dari Pusat saja, tetapi harus berkolaborasi.

"Entah bisa dari APBD 1 atau APBD 2 untuk perluasan lahan menjadi tugas wajib pemerintah setempat atau dengan membuka jaringan-jaringan saluran bendungan raksasa untuk bisa dibangun lahan-lahan yang tidur," ujarnya.

Yohanes menambahkan, terkait dengan harga sembilan bahan pokok (sembako) lainnya, masih stabil dan belum ada gejolak yang menonjol sekali.

"Sembako lain sangat tergantung dari pusat terkait bagaimana penerapan tata niaga sembilan bahan pokoknya itu seperti apa," ungkapnya.

menurut Yohanes, harga itu akan berpengaruh pada waktunya seiring dengan isu kenaikan gaji PNS.

"Kalau Pemerintah Pusat tidak bisa membendung isu kenaikan dan sembako naik, saya kira pemerintah gagal dalam menentukan regulasi," tutupnya.

Hal senada disampaikan Hironimus Banafanu, Sekretaris Komisi l DPRD NTT yang mengatakan, kenaikan harga beras di Pasaran memang dikarenakan musim yang kurang baik. Sehingga dari hal tersebut Pemerintah perlu adanya stok bulog yang cukup.

"Sebenarnya memang karena saat ini sedang musim kemarau, sehingga adanya gagal panen. Hal ini tentu perlu adanya stok bulog yang cukup," ujarnya.





 

Suara Numbei

Setapak Rai Numbei adalah sebuah situs online yang berisi berita, artikel dan opini. Menciptakan perusahaan media massa yang profesional dan terpercaya untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan bijaksana dalam memahami dan menyikapi segala bentuk informasi dan perkembangan teknologi.

Posting Komentar

Silahkan berkomentar hindari isu SARA

Lebih baru Lebih lama