Bawaslu NTT sendiri
tengah memetakan lagi potensi kerawanan pemilu untuk bisa menguatkan langkah
pencegahan. Pemetaan yang ada pun berdasarkan pilkada periode lalu dan atas
evaluasi terhadap pilpres dan pileg awal 2024 ini.
Komisioner Bawaslu
Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan, mengatakan evaluasi di tingkat nasional
sudah dua kali dilakukan. Evaluasi ini pada tahap pungut hitung, rekapitulasi,
maupun kampanye. Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota juga
sementara mengevaluasi semua tahapan.
Sementara menurutnya
daerah yang perlu menjadi sorotan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu di NTT
adalah Malaka, Alor dan Sumba.
“Misalkan Malaka, Alor,
ada Sumba. Sumba itu kan potensinya konflik sosial, hampir seluruh Sumba, dan potensi
konflik di kontestasinya juga banyak. Misalnya ada gesekan itu sering terjadi,”
jelasnya Sabtu 23 Maret 2024.
NTT sendiri rata-rata
masih rawan terjadi hoax, politisasi SARA dan berbagai konflik maupun
pelanggaran lainnya.
“Lembata juga rawan
dengan isu etnis. Hampir seluruh di kabupaten dan kota di NTT hal yang sama
karena kita terdiri dari berbagai suku dan etnis jadi rentan dimanfaatkan,”
tukasnya.
IKP 2024 ini, kata dia,
sementara disusun untuk menguatkan strategi pencegahan agar menghindari konflik
serupa di pemilu berikutnya.
“Kami lagi menyusun kembali indeks kerawanan
konflik kita berdasarkan pemilu 2024 kita. Berdasarkan pemilu kemarin paling
tidak kita sudah petakan, dari sekian banyak potensi ini bagian mana saja yang
perlu diantisipasi,” jelas dia lagi.
Bawaslu NTT juga mengingatkan
soal pelanggaran pemilu sejak tahapan pendaftaran. Misalnya di Timor Tengah
Selatan (TTS) pernah ditemukan dokumen palsu yang digunakan oleh calonnya.
“Itu juga menjadi
kerawanan bagi kita,” tambahnya. *** katongntt.com