Beberapa modus yang
diduga digunakan untuk menipu masyarakat yakni oknum aparat desa mendatangi rumah
warga untuk melakukan pemotretan rumah penduduk dan pemiliknya yang menurut
informasi akan digunakan sebagai data untuk mendapatkan bantuan perumahan.
Selain itu ada juga
oknum-oknum yang mendatangi rumah warga melakukan pendataan bagi para pencari kerja
yang menurut warga untuk perekrutan Teda/P3K dan CPNS.
Beberapa desa yang
sudah terdeteksi melakukan pemotretan rumah penduduk diantaranya desa Lakekun
Barat di Kecamatan Kobalima, Desa Lasaen dan Desa Umalor di Kecamatan Malaka
Barat.
Warga Desa Lakekun
Barat, Hendrik Hendrik Seran, Selasa (18/9-2024) kepada wartawan mengatakan
dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat di Dusun Aimalae bahwa Kepala Dusun
setempat mendatangi beberapa pemilik rumah disana melakukan pemotretan rumah,
tanda tangan daftar nama calon penerima yang sudah disiapkan untuk
ditandatangani calon penerima.
Warga Dusun Aimalae,
Anisia Fouk kepada wartawan membenarkan pendataan dan photo rumah dan calon
penerima rumah yang dilakukan kepala dusun.
“Saya didatangi Kepala
Dusun Aimalae, Maria Anjelina Rika melakukan pemotretan rumah dan photo saya
sebagai calon penerima rumah. Kata ibu dusun kami mau terima bantuan perumahan.
Saya juga agak heran karena rumah saya permanen tetapi tetap diambil data dan
diphoto. Setahu saya beberapa tetangga saya juga ikut di photo rumah dan
diambil datanya”, tambahnya.
Penjabat desa Lakekun
Barat, Serafim Pires dikonfirmasi wartawan belum merespon dan belum memberikan
konfirmasi terkait hal itu.
Fukun Bere Bria di Desa
Lasaen – Kecamatan Malaka Barat kepada wartawan, Selasa ( 18/9-2024) mengatakan
hal senada.
“Keluarga kami
didatangi petugas yang mengaku dari desa melakukan pendataan dan pemotretan
rumah. Kata petugas untuk mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Saya
juga heran karena saat ini sudah akhir tahun anggaran sehingga patut
dipertanyakan sumber bantuannya dari dinas mana. Saya kawatir ini musim pilkada
sehingga dimanfaatkan oknnum-oknum tertentu untuk tipu rakyat”, ujarnya.
“Saya juga tambah
curiga karena keluarga saya didatangi untuk didata agar menjadi teda, P3K dan
bisa CPNS. Saya tahu ini sudah akhir tahun sehingga tidak mungkin ada
perekrutan teda karena sudah mau tutup tahun anggaran. Kalau P3K dan CPNS harus
test sehingga para peserta harus berjuang untuk berhasil dalam test. Tentu ini
trik-trik licik yang harus diwaspadai karena beraroma penipuan jelang pilkada
Malaka”, ujarnya.
Tokoh Masyarakat Desa
Umalor, Paulus Tolan mengatakan dirinya barusan mendapatkan informasi dari
keluarga bahwa ada oknum petugas yang mendatangi rumah warga melakukan
pemotretan rumah dan calon penerima rumah bantuan perumahan.
“Kita minta supaya para
pengambil data harus menunjukkan surat tugas dari instansi teknis terkait yang
dikoordinasikan dengan Camat dan Kades supaya tidak membingungkan masyarakat. Ini
khan sudah akhir tahun jadi dana mau ambil dari mana untuk bangun rumah
masyarakat yang dipotret dan didata?? Kita harus waspada karena ini musim
pilkada sehingga harus dilakukan secara terbuka, transparan supaya tidak
membingungkan masyarakat”, harapnya.
Kades Lasaen dan Kades
Umalor hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi dan berharap
ada klarifikasi yang terbuka agar tidak membingungkan masyarakat.
Camat Malaka Barat,
Remigius Bria mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi terkait rencana
pembangunan rumah bagi warga di Malaka Barat.
“Dalam Daftar Sebaran
Proyek tahun 2024 tidak ada rencana pembangunan rumah di desa-desa. Kalau toh
ada, informasinya pasti disampaikan ke Camat sebagai tembusan untuk diketahui”,
ujarnya.
Kadis Sosial Kabupaten
Malaka ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan dalam tahun 2024 pihaknya tidak
ada program bantuan perumahan bagi warga dari pemerintah.
“Kami di Dinsos tahun
2024 hanya ada program untuk mengatasi kemiskinan ekstrim bagi 180 KPM yang
bersumber dari Dinsos Provinsi NTT dan Program yang bersumber dari APBD
Insentif Fiskal berupa makanan untuk lansia dan disabilitas”, ujarnya.
Kalak BPBD Kabupaten
Malaka, Stefanus Nahak kepada wartawan mengatakan di dinas teknisnya tidak ada
program bantuan perumahan bagi rakyat pada TA 2024.
“Kami hanya mengurusi
hal-hal yang berkaitan dengan urusan bencana tetapi tidak ada program bantuan
perumahan bagi rakyat”, paparnya.
Kadis PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka, Paul B. Miki kepada wartawan mengatakan pada TA 2024 di dinas PUPR tidak ada program perumahan bagi rakyat. *** analisnews.co.id