 |
| Suasana audiensi Tenaga Non ASN dengan anggota DPRD Malaka, Kamis (10/10/2024). (Cyriakus Kiik/Timorline.com) |
Merespon penjelasan
Romanus, anggota DPRD dari Partai Golkar Marius Boko meminta Pemkab Malaka
melalui BKPSDM Kabupaten Malaka memperjuangkan nasib para Tenaga Non ASN
Kabupaten Malaka yang sedang mengikuti seleksi PPPK.
Untuk perjuangan itu,
Marius mendesak Romanus selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Malaka meminta pihak
Kemen PAN-RB meninjau kembali regulasi yang ada sehingga anak-anak Malaka bisa
mengikuti seleksi penerimaan PPPK.
Marius memberi alasan
bahwa Kabupaten Malaka ini daerah perbatasan, dan kondisi politiknya beda
dengan daerah lain.
Anggota DPRD Kabupaten
Malaka lainnya dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yanuarius Nahak meminta Pemkab
dan pimpinan DPRD Kabupaten Malaka memberi kemudahan kesempatan kepada anak
Malaka mengikuti tes PPPK
"Jangan biarkan
anak-anak Malaka menangis di tanah kelahirannya sendiri. Mari kita sama-sama
mencarikan solusi terbaik untuk anak-anak kita, anak Malaka", tandas
Yanuarius.
Ketua DPRD Kabupaten
Malaka Adrianus Bria Seran meminta Tenaga Non ASN yang mengikuti seleksi PPPK
untuk tetap melakukan pendaftaran dengan meminta Surat Keterangan Pengalaman
Kerja, dan Surat Keterangan Aktif Kerja dari pimpinan tempat kerja selama ini.
"Kalau ada Kepala
Dinas/Badan/Kantor menolak memberikan surat keterangan yang dibutuhkan, nanti
saya minta Pak Sekda untuk buat surat itu", tandas Adrianus. *** timorline.com