 |
| Agusthinus Nitbani,
guru honorer yang mengajar di kelas 3 SD Negeri Batu Esa, Desa Sumlili,
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)
(KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE) |
Tak
ada seragam baru. Tak ada sepatu mengilap. Yang terlihat hanya tas lusuh, wajah
letih, dan semangat yang tak sepenuhnya padam. Selama 23 tahun, Agusthinus
berdiri di depan papan tulis sebagai guru honorer—puluhan tahun mengabdi tanpa
kepastian status.
Puluhan
tahun pula Maria setia mendampingi. Namun kesetiaan itu kerap diuji rasa tak
adil.
“Kadang saya bertanya dalam hati,” kata Maria pelan, suaranya nyaris bergetar.
“Kenapa di negara ini keadilan terasa begitu jauh untuk orang seperti kami?”
Pertanyaan
itu bukan lahir dari iri, melainkan dari luka yang lama dipendam. Maria melihat
sendiri bagaimana guru-guru honorer yang baru mengabdi justru mendapat peluang
lebih cepat. Sementara suaminya, yang telah mengorbankan usia dan hidupnya,
tetap tertahan di barisan paling belakang.
“Suami
saya tidak pernah malas, tidak pernah absen. Tapi sampai sekarang belum juga
diangkat jadi PPPK atau PNS,” ujarnya.
Beberapa
waktu lalu, harapan kembali runtuh. Agusthinus gagal bukan karena nilai,
melainkan karena persoalan administrasi dalam seleksi PPPK tahap kedua. Harapan
yang sempat tumbuh, patah sebelum sempat berdiri.
Di
titik itu, Maria menyerah.
“Saya bilang ke dia, sudahlah, berhenti saja mengajar,” katanya.
Ucapan
itu bukan karena ia tak menghargai pengabdian suaminya, melainkan karena tak
tega melihat Agusthinus terus dipukul oleh sistem yang sama. Keluarga dan
kerabat pun menyarankan hal serupa. Untuk apa bertahan dengan gaji Rp 223.000
per bulan? Untuk apa mengorbankan waktu, tenaga, dan harga diri jika negara
seolah menutup mata?
Namun
setiap kali hampir yakin, Maria teringat perjalanan panjang mereka. Mereka
menikah dalam keterbatasan. Saat itu, Agusthinus belum sarjana. Setelah
menikah, barulah ia kuliah. Honor kecil dibagi ketat: sebagian untuk makan,
sebagian untuk biaya kuliah.
“Kami
hidup sangat irit. Tapi saya pikir, honor itu setidaknya bisa mengganti biaya
kuliah yang sudah dikeluarkan,” katanya.
Itulah
sebabnya ia bertahan.
“Biar orang mau bilang apa, tetap saya dan suami yang jalani hidup ini,”
ucapnya sambil terisak.
Di
rumah itu, doa menjadi satu-satunya kemewahan. Maria percaya, jika bukan
negara, Tuhan pasti melihat. Namun keyakinan itu tak sepenuhnya menghapus
kekhawatiran, terutama saat ia memandang dua anak mereka—satu duduk di bangku
SD, satu lagi SMP.
Sering
kali Maria terjaga di malam hari.
“Dengan umur suami saya yang sudah tidak muda, apakah anak-anak bisa kuliah?”
katanya lirih.
Ia
tak menyembunyikan kenyataan pahit itu dari anak-anaknya. Ia ingin mereka
belajar dari hidup sang ayah.
“Saya bilang, lihat pengalaman bapa. Sudah tua, tapi nasibnya tidak menentu.
Kalian harus belajar sungguh-sungguh supaya hidup lebih baik.”
Beberapa
hari lalu, kisah Agusthinus viral di media sosial. Simpati mengalir. Namun bagi
anak sulung mereka, viralitas itu justru meninggalkan luka kecil.
“Dia bilang malu. Takut orang menganggap keluarga kami tidak bisa apa-apa,”
ujar Maria.
Ia
lalu memeluk anaknya erat.
“Saya bilang, bapa viral bukan karena kita miskin, tapi karena bapa sudah
puluhan tahun mengabdi sebagai guru honorer.”
Malam
itu, anaknya menyampaikan keinginan sederhana: ingin kuliah dengan beasiswa.
“Saya bilang, kita berdoa. Mama yakin Tuhan akan buka jalan.”
Untuk
bertahan hidup, Maria dan Agusthinus mengerjakan apa saja. Membantu panen
bawang warga, memelihara ternak sistem bagi hasil, hingga membersihkan kebun
tetangga dengan upah Rp 20.000 sekali kerja. Sering pulang dalam keadaan letih.
Namun keesokan paginya, Agusthinus tetap berangkat mengajar.
“Kalau
lihat televisi, saya sering menangis. Pemerintah bicara kesejahteraan guru,
tapi kenapa guru seperti suami saya tidak pernah diperhatikan?” katanya.
Bagi
Agusthinus, SD Negeri Batu Esa bukan sekadar tempat kerja. Sekolah itu adalah
saksi hidup. Wilayah tersebut dulu nyaris tak tersentuh pendidikan. Ketika
sekolah akan dibuka pada 2009, tak ada guru PNS yang bersedia datang karena
akses sulit dan kondisi sosial yang berat.
“Saya
bilang ke kepala sekolah, saya berani buka,” kenangnya.
Keberanian
itu dibayar dengan 23 tahun pengabdian tanpa kepastian. Ia memulai sebagai
relawan pada 2002. Dua tahun tanpa gaji tetap. Pernah hanya menerima Rp 25.000
per bulan. SK pertama memberinya Rp 50.000. Pada 2014, ia lulus sarjana PGSD.
Namun ijazah itu tak mengubah nasibnya.
Gaji
tertinggi yang pernah diterimanya hanya Rp 600.000 per bulan. Kini, setelah
pemotongan, tinggal Rp 223.000.
“Tidak cukup,” katanya singkat.
Banyak
yang menyarankan ia berhenti. Namun baginya, meninggalkan sekolah sama dengan
meninggalkan tanggung jawab moral.
“Ini sekolah yang saya buka. Kalau saya tinggalkan, saya berdosa,” ujarnya
menahan air mata.
Setiap
pagi ia tiba sekitar pukul 06.30 Wita, kadang menumpang truk, kadang berjalan
kaki. Ia mengajar 68 siswa bersama guru-guru lain yang bernasib sama—mengajar
dengan sarana terbatas, kesejahteraan minim, dan masa depan yang tak jelas.
Agusthinus
sempat lulus PPPK pada 2023 dan berstatus prioritas. Namun hingga kini tak ada
pengangkatan. Ia satu dari 1.117 guru honorer di Kabupaten Kupang yang menunggu
dalam diam.
“Nama saya bahkan tidak ada di BKN,” katanya.
Meski
demikian, ia tak pergi.
“Saya akan tetap mengajar sampai tidak diizinkan lagi karena usia pensiun.”
Di
rumah kecil itu, Maria tetap bertahan—bukan karena negara hadir, tetapi karena
tak punya pilihan selain percaya. Setiap pagi, Agusthinus mengajarkan
murid-muridnya tentang cita-cita dan masa depan. Namun negara yang ia ajarkan
untuk dihormati, tak pernah memberinya kepastian.
Dengan
gaji Rp 223.000 per bulan, ia diminta setia.
Dengan pengabdian 23 tahun, ia diminta sabar. *** kompas.com