Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk
mendukung kelancaran akses masyarakat maupun aktivitas pemerintahan di kawasan
pusat pemerintahan baru.
Hal itu dilakukan karena kantor Bupati Baru yang
telah dibangun menggunakan anggaran negara senilai Rp94 miliar lebih dan telah
diresmikan itu hingga kini masih belum digunakan.
Hal itu karena akses infrastruktur jalan dianggap
tidak memadai sehingga menjadi alasan belum digunakannya kantor pusat
pemerintahan baru tersebut.
 |
| RAPAT PARIPURNA - DPRD Kabupaten Malaka menggelar rapat paripurna tanggapan pemerintah atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Malaka pada Kamis (27/8/2026). (POS-KUPANG.COM/KRISTOFORUS BOTA) |
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malaka, Kamis (27/8/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa
pembangunan akses menuju kantor Bupati Malaka yang baru akan segera
ditindaklanjuti secara bertahap.
Sebelumnya, pemerintah telah mempertimbangkan tiga
pilihan alternatif untuk membuka akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan
tersebut. Setelah melihat berbagai pertimbangan, pemerintah menilai jalur yang
melewati samping Kantor Dinas PUPR Kabupaten Malaka menjadi pilihan yang lebih
efektif untuk direalisasikan.
Pilihan tersebut diharapkan dapat memberikan akses
yang lebih strategis menuju pusat pemerintahan baru sekaligus mendukung
penataan kawasan di sekitarnya.
Pembukaan jalan itu juga menjadi bagian dari upaya
pemerintah memastikan pembangunan pusat pemerintahan tidak hanya berdiri
sebagai kawasan perkantoran, tetapi terhubung dengan infrastruktur dasar yang
memadai.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II
DPRD Kabupaten Malaka, Lambertus Bria. Ia memimpin jalannya persidangan karena
Ketua dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka tidak hadir dalam rapat tersebut.
Dari unsur Pemerintah Kabupaten Malaka, hadir Wakil
Bupati, Henri Melki Simu, Sekretaris Daerah, Ferdinandus Un Muti, para pimpinan
organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah staf.
Sementara dari lembaga legislatif, sejumlah anggota
DPRD Kabupaten Malaka hadir untuk mendengarkan secara langsung tanggapan
pemerintah terhadap pandangan umum yang sebelumnya disampaikan masing-masing
fraksi.
Rapat berlangsung cukup alot. Setelah seluruh
tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dibacakan, sejumlah
anggota DPRD kembali memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah.
Mereka mendorong agar berbagai aspirasi dan masukan
yang telah memperoleh respons positif dari pemerintah tidak berhenti sebatas
pembahasan dalam ruang sidang, tetapi segera diterjemahkan dalam
langkah-langkah nyata.
Tanggapan pemerintah menjadi penting karena
menunjukkan adanya ruang komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam
mengawal berbagai kebutuhan pembangunan. Berbagai pandangan fraksi pada
dasarnya diarahkan untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan dapat
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malaka.
Wakil Bupati, Henri Melki Simu menyampaikan
apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten
Malaka yang telah memberikan perhatian, apresiasi, sekaligus dorongan kepada
pemerintah untuk terus menjalankan berbagai program pembangunan demi
kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti
berbagai hasil pembahasan dalam rapat tersebut secara bertahap. Menurutnya,
setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah pada akhirnya harus
bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malaka,
Lambertus Bria, mewakili lembaga legislatif turut menyampaikan apresiasi dan
terima kasih kepada pemerintah atas respons serta tanggapan yang diberikan
terhadap seluruh pandangan umum fraksi-fraksi. (ito) *** poskupang.com