Ada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan
tetapi belum menerima upah. Ada penyedia barang dan jasa yang harus membayar
karyawannya. Ada pelaku usaha kecil yang modalnya tertahan. Ada keluarga yang
telah merencanakan kebutuhan berdasarkan pembayaran yang seharusnya diterima.
Bagi mereka, keterlambatan bukan sekadar persoalan administrasi. Keterlambatan
adalah kehidupan yang dipaksa menunggu.
Di sinilah kita perlu melihat tunda bayar bukan
hanya sebagai persoalan keuangan, tetapi sebagai persoalan kepercayaan publik.
Sebab ketika seseorang telah bekerja, memenuhi
kewajibannya, menyerahkan barang, menyelesaikan pekerjaan, atau memberikan
pelayanan, maka muncul sebuah harapan yang sangat sederhana: haknya akan
dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan waktu yang semestinya.
Ketika harapan itu tertunda, pertanyaan masyarakat
bukan hanya, “Kapan saya dibayar?” Mereka juga mulai bertanya, “Apakah saya
masih dianggap penting?”, “Apakah ada kepastian?”, dan “Mengapa saya harus
menanggung akibat dari persoalan yang bukan saya buat?”
Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang perlahan
menentukan apakah sebuah institusi masih dipercaya atau mulai dijauhi.
Secara ilmiah, kepercayaan terhadap institusi publik
tidak hanya dibentuk oleh hasil akhir, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat
menilai reliabilitas, responsivitas, integritas, keterbukaan, dan keadilan sebuah
institusi. OECD menempatkan faktor-faktor tersebut sebagai unsur penting dalam
membentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Karena itu, ketika pembayaran mengalami
keterlambatan, hal pertama yang harus dijaga bukan hanya kas, tetapi komunikasi.
Masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang
terjadi.
Jika terdapat kendala administrasi, jelaskan
kendalanya. Jika proses pembayaran membutuhkan tahapan tertentu, jelaskan
tahapannya. Jika masih menunggu verifikasi, sampaikan secara terbuka. Jika
belum ada kepastian mengenai tanggal pembayaran, jangan menciptakan kepastian
palsu hanya untuk meredam pertanyaan.
Lebih baik mengatakan “belum dapat memastikan”
daripada memberikan janji yang kemudian kembali mengecewakan.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa
ketidakpastian sering kali lebih menyakitkan daripada keterlambatan itu
sendiri. Orang masih dapat memahami bahwa sebuah proses membutuhkan waktu.
Tetapi ketika informasi tidak tersedia, telepon tidak dijawab, pertanyaan tidak
memperoleh kepastian, dan masyarakat hanya diminta untuk bersabar, maka ruang
kosong itu akan diisi oleh prasangka.
Di situlah persoalan mulai berubah.
Tunda bayar dapat berubah menjadi krisis
kepercayaan.
Padahal, meminta masyarakat untuk bersabar bukanlah
sesuatu yang salah. Yang menjadi masalah adalah ketika kesabaran masyarakat
dianggap tidak memiliki batas, sementara institusi tidak memberikan
perkembangan informasi yang jelas.
Kesabaran harus dihormati dengan kepastian proses.
Tidak selalu harus berupa tanggal pembayaran yang
pasti. Setidaknya masyarakat perlu mengetahui siapa yang menangani persoalan,
apa yang sedang dikerjakan, kendala apa yang masih ada, dan kapan informasi
berikutnya akan disampaikan.
Dengan demikian, masyarakat tidak merasa sedang
ditinggalkan di tengah ketidakpastian.
Di sisi lain, kita juga perlu memahami realitas
institusi. Tidak semua keterlambatan lahir dari niat buruk. Ada persoalan
perencanaan anggaran, perubahan kebijakan, kelengkapan dokumen, proses
verifikasi, keterbatasan kas, mekanisme pencairan, ataupun persoalan
administratif lainnya.
Namun, memahami alasan keterlambatan bukan berarti
membenarkan buruknya komunikasi.
Masalah administrasi dapat dijelaskan. Keterbatasan
anggaran dapat diterangkan. Proses pencairan dapat diinformasikan. Tetapi
mengabaikan orang yang sedang menunggu haknya adalah persoalan yang berbeda.
Di sinilah integritas sebuah institusi diuji.
Institusi yang baik bukan institusi yang tidak
pernah menghadapi masalah. Hampir setiap organisasi dapat mengalami kesalahan
perencanaan, keterlambatan, atau hambatan teknis. Institusi yang baik adalah
institusi yang mau mengakui masalah, menjelaskan masalah, dan memperbaiki
sistem agar masalah yang sama tidak terus berulang.
Sebab penyelesaian tunda bayar seharusnya tidak
berhenti pada pertanyaan, “Kapan tunggakan dibayarkan?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Mengapa tunggakan itu terjadi, dan apa yang akan
dilakukan agar tidak terjadi lagi?”
Jika persoalan hanya diselesaikan dengan membayar
utang, maka masalah selesai secara administratif. Tetapi jika setelah itu
dilakukan evaluasi terhadap perencanaan, penganggaran, pengawasan, mekanisme
kontrak, pengendalian pekerjaan, dan komunikasi kepada penerima hak, maka tunda
bayar dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki tata kelola.
Di sinilah sebuah krisis dapat berubah menjadi
kesempatan.
Sebuah institusi dapat mengatakan kepada publik:
“Kami mengalami masalah. Kami tidak menutupinya.
Kami sedang memperbaikinya. Dan kami akan memastikan sistemnya menjadi lebih
baik.”
Kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana.
Tetapi dalam kehidupan publik, keberanian mengakui kekurangan justru dapat
menjadi sumber kekuatan.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan institusi yang
berpura-pura sempurna.
Masyarakat membutuhkan institusi yang dapat
dipercaya ketika keadaan tidak sempurna.
Ada pula dimensi keadilan yang tidak boleh
dilupakan.
Tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang
sama untuk menunggu. Bagi sebuah perusahaan besar, keterlambatan pembayaran
mungkin dapat diserap sementara. Tetapi bagi pekerja harian, pelaku usaha
kecil, tukang, penyedia lokal, atau keluarga dengan pendapatan terbatas,
keterlambatan beberapa minggu atau beberapa bulan dapat berarti tertundanya
biaya sekolah, kebutuhan rumah tangga, pembayaran utang, atau kebutuhan dasar
lainnya.
Karena itu, dalam mengelola tunda bayar, pertanyaan
mengenai siapa yang paling terdampak harus menjadi bagian dari pertimbangan
kebijakan.
Angka dalam laporan boleh sama.
Tetapi penderitaan di balik angka tidak pernah sama.
Inilah mengapa keadilan bukan sekadar membayar
sesuai daftar. Keadilan juga berarti memahami dampak sosial dari keterlambatan
tersebut.
Pada akhirnya, uang memang penting. Tetapi ada
sesuatu yang lebih penting dari uang dalam hubungan antara institusi dan
masyarakat: rasa percaya bahwa hak seseorang akan dihormati.
Ketika pembayaran akhirnya dilakukan, sebenarnya
yang dibayarkan bukan hanya kewajiban finansial. Ada penghormatan terhadap
pekerjaan. Ada pengakuan terhadap hak. Ada pemulihan terhadap sebuah janji.
Sebaliknya, ketika pembayaran tertunda tanpa
komunikasi dan tanpa kepastian, yang terkikis bukan hanya kemampuan ekonomi
seseorang.
Yang terkikis adalah keyakinan bahwa sistem bekerja
secara adil.
Karena itu, mengubah tunda bayar menjadi kepercayaan
publik membutuhkan setidaknya lima hal: jujur dalam menjelaskan keadaan,
terbuka dalam proses, responsif terhadap pertanyaan, adil dalam menentukan
prioritas, dan konsisten dalam memenuhi janji.
Kelima hal itu mungkin tidak langsung mendatangkan
uang.
Tetapi kelima hal itu dapat menjaga sesuatu yang
jauh lebih sulit dikembalikan ketika sudah hilang: kepercayaan.
Sebab kepercayaan tidak dibangun ketika semuanya
mudah.
Kepercayaan dibangun ketika ada kesulitan, tetapi
institusi tetap hadir.
Ketika ada keterlambatan, tetapi komunikasi tidak
ikut terlambat.
Ketika ada masalah, tetapi tanggung jawab tidak
dilemparkan.
Ketika ada kesalahan, tetapi keberanian untuk
memperbaikinya tetap hidup.
Dan ketika seseorang sedang menunggu haknya, ia
tidak diperlakukan sebagai angka dalam sebuah daftar, melainkan sebagai manusia
yang memiliki martabat.
Mungkin pada akhirnya inilah filosofi paling
sederhana dari tata kelola yang baik:
Jangan hanya memastikan uang sampai kepada yang
berhak. Pastikan pula bahwa selama menunggu, mereka tetap merasa dihargai.
Sebab uang yang terlambat masih dapat dibayarkan.
Pekerjaan yang tertunda masih dapat diselesaikan.
Kesalahan masih dapat diperbaiki.
Tetapi kepercayaan yang telah hilang membutuhkan
waktu panjang untuk dibangun kembali.
Maka setiap tunda bayar seharusnya menjadi
pengingat:
jangan biarkan keterlambatan pembayaran berubah
menjadi keterlambatan tanggung jawab.
Karena pada akhirnya, yang diuji bukan hanya
kemampuan sebuah institusi membayar kewajiban.
Yang diuji adalah apakah institusi tersebut masih
mampu menjaga kepercayaan orang-orang yang telah mempercayakan pekerjaan,
waktu, tenaga, dan harapan mereka kepadanya.