 |
| Ilustrasi Guru mengajar |
Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri ( FGHBSN )
Nasional Rizki Safari Rakhmat mengatakan, pihaknya mempertanyakan formasi PPPK
Guru yang tidak mencapai target 1 juta orang. Kuota yang disediakan oleh
pemerintah pusat, hanya terserap sekitar 50%.
Hal ini terkendala karena pemerintah daerah tidak mengajukan kuota yang
sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan guru. Walaupun, dia tidak tahu apakah
masalah anggaran pusat atau daerah yang masih menjadi polemik hingga saat ini.
"Kami juga mendapatkan informasi dari BKD Provinsi Jawa Barat telah
mengajukan kuota sebesar 21.000 formasi untuk alokasi PPPK Guru tahun 2021,
namun yang ditetapkan oleh Menpan RB justru berkurang yaitu sebanyak 16.000
formasi guru PPPK," kata dia, Selasa (8/6/2021)
Selain itu, Prov Jambi juga mengajukan 10.483 orang, namun yang ditetapkan oleh
Menpan hanya 179 formasi PPPK Guru. Kemudian Kabupaten Garut mengusulkan
kebutuhan guru PPPK sebanyak 8.801 yang ditetapkan hanya 196 formasi PPPK Guru.
"Sampai saat ini, belum ada kepastian kapan pendaftaran seleksi PPPK Guru
akan dimulai, sampai pada akhir Mei 2021, BKN mengumumkan bahwa seleksi PPPK
Guru belum dibuka dan belum dapat memastikan lebih lanjut kapan seleksi itu
segera terealisasikan," katanya.
Aturan petunjuk teknis rekrutmen PPPK Guru tahun 2021 yang belum diterbitkan
dalam PermenpanRB hingga saat ini, sehingga para calon peserta PPPK masih
bingung bagaimana aturan teknisnya untuk mempersiapkan seleksi tersebut.
"Kami juga meminta
mas Mendikbudristek RI merealisasikan janjinya yang selalu disampaikan pada
rapat bersama Panja pengangkatan ASN Guru komisi X DPR RI bahwa Guru Honorer
dalam tes PPPK cukup bersaing dengan dirinya sendiri. Bagaimana ini dapat
direalisasikan jika formasi saja berkurang dari jumlah kebutuhan yang
seharusnya," beber Rizki.
Dia berharap, pemerintah pusat secara terbuka memberikan kepastian terkait permasalahan tersebut. Presiden RI juga diminta untuk buka suara memberikan arahan kepada Mendikbudristek, MenpanRb, dan Kepala BKN agar dapat merealisasikan rencana rekrutmen 1 juta PPPK Guru tahun 2021 dan tidak merugikan hak para guru untuk mengikuti seleksi. (mpw)***https://edukasi.sindonews.com