 |
| Seorang pria ditahan oleh polisi dalam protes anti-perang di Moskow, setelah Rusia mulai menginvasi Ukraina, Kamis 24 Februari, 2022. ( (Foto CNS / Evgenia Novozhenina, Reuters) |
"Doa untuk gencatan senjata segera dipanjatkan
di paroki - tetapi para imam tidak bisa lagi berbicara di depan umum,"
kata umat Katolik yang
tidak mau disebutkan namanya itu sebagaimana dirilis Catholicphilly.com, Jumat, 11 Maret 2022.
Ketakutan itu kian berkembang semenjak
Parlemen Rusia mengamandemen
KUHP menegaskan bahwa aksi militer ke Ukraian bukan perang atau invasi, tetapi
sebuah operasi khusus.
Amandemen KUHP, disahkan 4 Maret oleh Duma Rusia, memungkinkan denda berat
dan hukuman penjara hingga 15 tahun untuk “penyebaran kebohongan publik tentang
penggunaan angkatan bersenjata Rusia.”
“Kamikembali dalam situasi yang sangat mirip
dengan Uni Soviet yang ateis, ketika seorang pendeta harus menyalakan radio
atau TV agar tidak terdengar oleh layanan khusus. Mereka menjelaskan bahwa
mereka tidak ingin mengatakan apa pun yang dapat membahayakan komunitas Katolik, atau melihat mereka
dijebloskan ke penjara dengan gereja mereka ditutu,” katanya
kepada Kepada Catholic News Service (CNS) pada 10 Maret.
Dia mengatakan bahwa umat Katolik tidak lagi berani
berbicara soal perang Rusia melawan Ukraina, dan pemerintah Rusia menutup semua berita
dan informasi yang tidak melalui kanal resmi pemerintah, sementara media
terkemuka, termasuk situs web religius,Credo Press, sekarang
telah ditutup.
Profesor itu mengatakan banyak umat Katolik memiliki teman
dan anggota keluarga di Ukraina dan
tetap mendapat informasi yang baik tentang berbagai peristiwa, tetapi
menambahkan bahwa para imam dapat menghadapi penjara jika mereka menggunakan
kata-kata yang salah dalam homili.
"Meskipun umat Katolik terbagi atas
perang ini, dengan beberapa yang mendukungnya, sebagian besar memiliki
pemahaman yang cukup baik tentang ajaran sosial gereja untuk membedakan antara
perang yang adil dan agresif," kata Katolik itu kepada CNS.
"Banyak umat Katolik pemberani yang
mengkompensasi keengganan pastor mereka dengan secara bebas menyebut sesuatu
tentang perang dengan nama asli mereka, sehingga mereka kemudian
ditangap."
Umat Katolik awam mengatakan
para uskup Katolik Rusia telah melarang
publikasi pesan Angelus 6 Maret oleh paus, yang menggambarkan serangan itu
sebagai "bukan hanya operasi militer, tetapi perang yang menabur
kematian," untuk menghindari "kemungkinan bahaya, kerusakan dan
penganiayaan" di bawah pembatasan hukum yang baru.
Juru bicara konferensi lima uskup Rusia, Pastor Kirill Gorbunov,
mengatakan kepada CNS pada Selasa 08 Maret bahwa para uskup akan memperdebatkan
undang-undang baru tentang “penyebaran kebohongan ke publik” pada pleno 15
Maret nanti.
Profesor itu mengatakan tindakan keras informasi
"dengan mudah dielakkan" oleh sumber berita terenkripsi dan jaringan
pribadi virtual, tetapi kemungkinan akan tetap berlaku tanpa batas.
"Ruang publik Rusia saat ini didominasi
oleh logika kita dan mereka - dan mudah untuk mengidentifikasi umat Katolik ketika Anda
mencari musuh," kata profesor Katolik itu.
“Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang
menyalahkan para pastor karena tidak mengangkat suara mereka, seperti yang
dituntut oleh ajaran Katolik.
Generasi yang hidup melalui komunisme sangat memahami perlunya kehati-hatian.”
Umat Katolik awam itu mengatakan
banyak anggota gereja takut akan pengangguran dan kemiskinan akibat sanksi
Barat, sementara keuskupan dan ordo Katolik telah menghadapi
kesulitan menerima sumbangan dari luar negeri.
Profesor itu menambahkan bahwa banyak umat Katolik meninggalkan Rusia untuk menghindari
tindakan keras militer yang dikhawatirkan dan kemungkinan wajib militer,
sementara para imam misionaris yang berasa dari negara-negara NATO, seperti
Polandia dan Jerman, juga dapat menghadapi tekanan untuk kembali ke rumah.
“Banyak orang mengharapkan Tirai Besi baru
jatuh, menutup perbatasan kita dan memotong akses kita ke dunia. Meskipun
polisi sibuk dengan tugas lain sekarang, mereka bisa segera menyerang kita.
Gereja kita sekarang mungkin menghadapi era baru keheningan.” ***