 |
| Ketua Komisi III DPRD Malaka, Henri Melky Simu. Menurut Henri pernyataan jangan-jangan bupati Malaka masuk angin itu bukan kali ini saja tapi sudah ada beberapa kejadian-kejadian yang menurutnya bupati Malaka lambat mengambil langkah atau mengambil tindakan. |
Menurut Henri Melky Simu bahwa
pernyataannya itu bukan kali ini saja tapi sudah ada beberapa kejadian-kejadian
yang menurutnya bupati Malaka lambat mengambil langkah atau mengambil
tindakan.
Dalam keterangannya
kepada Pos Kupang di Betun, Jumat 7 Oktober 2022 sore, Henri Melky Simu membeberkan
alasan terkait pernyataanya itu.
Pertama, masalah tenaga
kontrak daerah (Teda) itu sesuai dengan pernyataan bupati Malaka akan direkrut
orang-orang yang berkualitas tapi dalam pelaksanaannya yang direkrut juga yang
dilihat sama saja.
"Proses perekrutan
waktu itu bilang melalui tes paling tidak lewat wawancara tapi kenyataannnya
proses perekrutan itu tidak melalui tahapan tersebut sebagaimana dijelaskan
oleh bupati Malaka. Kami sampaikan kalau bisa perekrutan Teda harus sesuai ini
tapi pelaksanaannya tidak sesuai, " ungkapnya.
Kedua, masalah program
bupati Malaka terkait swasembada pangan kenyataannya
sampai sekarang yang terlihat masyarakat lagi menjerit kelaparan.
"Kami minta supaya
kalau bisa tim pakarnya dihadirkan di DPR untuk presentasi tentang konsep
swasemda pangan itu seperti apa, maunya seperti apa dari pemerintah. Mengingat
ini program utama tapi sampai sekarang tidak ada itu, sudah RDP kita minta tapi
sampai dengan saat ini kami belum ada tim pakar yang datang untuk menjelaskan
ke kami program swasemda pangan itu seperti apa, " tandas Melki Simu.
Ketiga, janji Bupati Malaka dalam
kampaye untuk tidak akan mutasi ASN dari Fehan ke Foho (atau
dari dataran rendah ke dataran tinggi, Red) kasih pisah suami isteri tapi
dalam beberapa waktu lalu yang dilihat tidak seperti itu.
Ia mencontohkan,
ada mutasi dari
Aintasi (dataran rendah, Red) dia sampai di Rinhat (dataran tinggi, Red) dan
dari Rinhat datang sampai di Aintasi. Jadi semua yang dibuat ini tidak sesuai
dengan janji - janji kampaye atau programnya.
"Masih terkait dengan mutasi,
kemarin komisi ASN menyuruh untuk mengembalikan SK yang sudah dikeluarkan. Ini
satu perlakuan yang tidak bagus, memalukan, wibawa bupati Malaka tidak ada.
Kita mau kasih masukan supaya pejabat - pejabat yang ada berbuat sesuai aturan.
Kan kasian Bupati Malaka dipermalukan tapi
begitupun bupati Malaka masih diam saja, " tegasnya.
Selain itu di sidang
perubahan, lanjutnya karena baru- baru ini ada mutasi lagi,
misalnya, dari Plt. BKPSDM Yan Boko dia bergeser lagi menjadi Plt. Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.
"Plt. BKPSDM ini
dulunya Sekretaris merangkap Plt. BKPSDM, harusnya beliau tetap disitu kalau
memang mau Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Seketaris juga harus bergeser
supaya beliau menjadi Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus merangkap
Plt. Pendidikan dan Kebudayaan. Ini ada surat edarannya dari Badan Kepegawaian
Negara yakni surat edaran nomor 1 tahun 2021. Sehingga menurut saya pemerintah
asal buat saja tidak melihat atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, "
terangnya.
Keempat, terkait dengan
pembangunan Puskesmas Weliman ini dari awal
pihaknya sudah omong ulang-ulang sejak dari awal kepemimpinan Bupati Simon
Nahak. Dewan meminta supaya kontraktornya di PHK karena pekerjaan ini sudah
terlalu lama sehingga dewan menunggu adanya kebijakan. Namun, sampai bangunan
ini rubuh pun masih diam terus, pertanyaannya kenapa kontraktor ini tidak bisa
di PHK.
"Yah, kemarin
dalam pernyataan Bupati Malaka bilang sudah di PHK mungkin baru kemarin ini
tapi selama ini kenapa tidak ada langkah untuk di PHK. Kami minta juga coba
hitungkan besaran dendanya karena kita lihat Puskesmas Weliman ini sudah
mangkrak dari 2019 dendanya sudah berapa, sisa anggaran ini bisa tidak
kontraktor yang lain mau melanjutkan pekerjaan kita mau supaya cari solusinya
tapi pemerintah diam terus, " katanya.
Kelima, pembangunan
bantuan rumah seroja dimana semua sama-sama tahu bukan bupati Malaka tidak
tahu. Henri Melky Simu yakin
bupati Malaka juga tahu masalah yang terjadi di Lamudur, dan Wederok, seperti
apa bupati Malaka tahu itu tapi dirinya kesal kenapa bupati tidak memanggil
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Malaka,
Gabriel Seran untuk bertanya kejelasannya.
"Di laporan komisi
juga jelas kami sampaikan untuk pengawasannya lebih ketat lagi dari BPBD tapi
yang kita lihat seperti apa malah kami DPR yang dituding diam. Padahal kami
sudah memanggil Kepala BPBD Gabriel Seran untuk menyampaikan pengaduan dari
masyarakat, " ujarnya.
Berdasarkan beberapa
alasan di atas Henri Melky Simu mengambil
kesimpulan kalau Bupati Malaka jangan-jangan lagi masuk
angin. Dia lagi sakit. Makanya ia tidak bisa berkonsentrasi, ia tidak bisa
cepat mengambil keputusan untuk memperbaiki apa yang pihaknya sampaikan
ini.
"Dan, sesuai
dengan pernyataan bupati Malaka bahwa ia lagi baik-baik saja. Kontraktor
di Puskesmas Weliman sudah di PHK.
Okey, kami setuju kalau bapak bupati Malaka baik-baik saja saya terima kasih
dan kalau sudah PHK saya juga terima kasih. Ini yang kami mau dan kami mau
seperti itu, apa yang kami sampaikan kita sama-sama ke lapangan dan kita lihat
karena kita harus secepat ambil tindakan bukan diam dan biarkan terus kalau
dibiarkan terus maka saya akan beranggapan bahwa bupati Malaka masih sakit
terus," tambahnya.
Kalau memang masih
sakit terus atau masuk angin Henri Melky Simu menganjurkan
untuk minum tolak angin supaya jangan masuk angin.
Mengapa sampai
pernyataan bupati Malaka jangan-jangan masuk angin ini karena tidak ada respon
yang baik dari pemerintah dalam hal ini dari bupati Malaka dan sama
sekali tidak ada, mulai dari Teda, Swasemda Pangan, Mutasi,
Diulanginya lagi,
terkait mutasi juga Ia minta supaya kalau bisa jangan mutasi lagi atau jangan
asal kasih pindah. Ini tidak ada pemetaan yang baik.
"Kemarin
kita mau RDP juga dengan Baperjakat supaya meminta proses mutasi yang
terjadi ini berdasarkan apa pertimbangannya, ini harus dijelaskan kenapa orang
Bidan bisa jadi Camat orang Sarjana Perikanan jadi Plt. Kadis Pertanian padahal
waktu kampaye kita omong, kita harus tempatkan orang sesuai basic ilmu
tapi kenyataan tidak seperti itu jadi kami masih beranggapan mungkin bupati
Malaka masih sakit jadi kondisi kesehatannya masih terganggu jadi belum terlalu
serius untuk memikirkan pembangunan di Malaka ini," ucapnya.
Tapi karena pernyataan
beliau bilang sudah sehat- sehat ia terima kasih dan dirinya salut kalau memang
sudah sehat. Selanjutnya kata Henri Melky Simu dirinya
meminta agar dilihat kembali apa yang sudah dsampaikan ini untuk ditindaklanjuti
jangan dibiarkan terus.
Terkait kuasa
hukum Bupati Malaka akan melaporkannya
ke pihak kepolisian ia siap untuk menghadapi kalau niatnya seperti itu.
"Saya menunggu
panggilan polisi. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat
hukum dan saya akan datangi untuk menjelaskan. Walaupun batas waktu yang diberi
kuasa hukum bupati Malaka 1x 24 jam saya belum terima suratnya tapi kalau
memang ada surat saya siap memberikan klarifikasi," tegas Politisi Partai Golkar ini.
Baginya, kalau bupati
Malaka itu bijak panggil dan diskusikan bukan sedikit-sedikit lapor polisi.
Jangan anti kritik.
"Masa masalah
masuk angin saja kok jadi masalah. Padahal kemarin sudah buat pernyataan lagi
sehat-sehat. Terus satu hari kemudian mau lapor polisi. Kalau memang bupati
Malaka elegan panggil untuk kita dialog bisa, atau nanti kami panggil untuk RDP
yang penting beliau bersedia. Saya bersedia bupati Malaka panggil untuk kita
klarifikasi di mana saja. Karena Komisi III yang mitra dengan Dinas PU.
Pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai harus disampaikan dan laporan itu ada dari
fraksi-fraksi dan komisi semua itu ada. Hanya tindaklanjut dari pemerintah
lambat," kritik Melky Simu.
"Contoh sekarang
saja MCK yang di Wederok dan Raimataus tidak selesai. Ini kami sudah omong
ulang-ulang PHK tapi pemerintah diam saja kenapa sich tidak berani PHK,
pertanyaan saya kenapa sich tidak berani untuk PHK kontraktornya. Orang kerja
sampai ulang tahun. Ada apa sampai tidak berani PHK? " tanyanya
tegas.
Menurutnya, pekerjaan
di Wederok itu tidak sesuai dimana semua besi tidak sesuai dengan spek dan itu
sudah dituangkan dalam pansus. Tindaklanjut dari pemerintah seperti apa tidak
ada diam saja.
"Jadi pekerjaan
mana kontraknya kita mau lihat dulu. Pekerjaan ini ada jangka waktunya atau
tidak. Kalau pekerjaan ini ada jangka waktunya kita lihat isi kontraknya kapan
dia di PHK. Tapi sekarang kan tidak ada dia kerja sampai berapa tahun dan
sampai selesai juga tidak apa-apa. Kan lucu itu. Masih baik saya bilang beliau
masih sakit atau jangan-jangan masuk angin makanya tidak bisa konsentrasi
penuh, kondisi kesehatannya lagi terganggu. Tapi beliau bilang lagi sehat-sehat
iya terima kasih kalau lagi sehat-sehat," tutup Melky Simu yang juga Ketua
Fraksi Golkar DPRD Malaka ini.(*) poskupang.com