Butuh waktu dua tahun
untuk mengangkat 193.954 guru lulus PG menjadi pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja (PPPK).
"Pengangkatan PPPK
dari guru lulus PG dimulai tahun ini hingga 2023," kata Nunuk, Kamis
(6/10).
Dia mengungkapkan pada
seleksi PPPK 2021, pemerintah sudah berhasil meluluskan 293 ribu lebih guru dan
mendapatkan formasi.
Sayangnya seleksi tahun
lalu menyisakan pekerjaan rumah, yaitu 193.954 guru lulus PG, tetapi tidak
mendapatkan formasi.
"Inilah PR
pemerintah yang harus diselesaikan tahun ini dan tahun depan. Insyaallah,"
ujarnya
Dia menyebutkan 97%
guru PPPK 2021 telah mendapatkan NIP. Namun, masih ada 3% atau 8 ribuan yang
belum mendapatkan NIP PPPK.
Nunuk mengimbau seluruh
daerah untuk segera menyelesaikan proses penerbitan NIP PPPK-nya dan tentu
dilanjutkan dengan proses pengajiannya.
Nunuk mengaku
mengetahui masih banyak guru PPPK yang mengeluh belum mendapatkan gajinya. Itu
sebabnya dia mengeluarkan surat edaran.
"Mohon segera
ditindaklanjuti untuk semua kepala daerah di seluruh Indonesia," imbaunya.
Lanjut dikatakan
kebutuhan guru tahun 2022/2023 sebanyak 2.407.784. Kebutuhan itu sudah bisa
dipenuhi dengan tersedianya guru ASN sekarang ada 1,3 juta orang.
Sayangnya dari jumlah tersebut hanya 1,2 juta saja yang memenuhi beban kerja.
"Ini ada kelebihan
guru yang menumpuk di satuan-satuan pendidikan tertentu," cetusnya.
Itu pula, kata Nunuk,
yang membuat pemerintah melakukan redistribusi untuk kelebihan guru ASN.
Kondisi serupa juga
terjadi untuk guru honorer. Dari 724 ribu lebih, masih ada kelebihan guru
yang menumpuk di satuan pendidikan tersebut.
Tercatat hanya 490 ribu
yang memenuhi beban kerja dan masih ada kekosongan guru berdasarkan data yang
tersebut.
"Meskipun ada
kelebihan guru, tetapi ada kekosongan guru karena banyak yang harus
diredistribusi. Nah, kekosongan itu jumlahnya adalah 679.279," terangnya.
(esy/jpnn)
Sumber
: jpnn.com