Penempatan di luar
daerah sebenarnya menjadi salah satu solusi Kementerian Pendidikan Kebudayaan
Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar 193.954 guru lulus PG bisa
terangkat seluruhnya tahun ini.
Skema itu pun sempat
menimbulkan pro-kontra di kalangan guru lulus PG. Banyak yang menolak, tidak
sedikit mau menerima dengan alasan enggan menunggu antrian.
"Kalau Komisi X
DPR RI meminta kami mencarikan skema agar P1 atau guru lulus PG terangkat seluruhnya
sudah kami lakukan. Sayangnya, ada banyak kendala di lapangan," kata
Pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek
Nunuk Suryani dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI, Kamis
(3/11).
Dia mengungkapkan sebanyak
53.241guru lulus PG tidak bisa diangkat PPPK tahun ini, karena formasinya tidak
tersedia.
Awalnya, kata Nunuk,
Kemendikbudristek mendesain skema penempatan bagi guru lulus PG yang tidak
dapat formasi, salah satunya menempatkan di luar daerah (antarkabupaten, kota,
dan provinsi).
Pasalnya, di wilayah 3T
cukup banyak formasi yang tersedia dan belum ada pelamarnya.
Sayangnya, ungkap
Nunuk, skema itu mendapat penolakan dari pemda. Pemda tidak ingin formasi yang
disiapkan diisi oleh guru lulus PG dari daerah lain.
"Jadi, ini
pembahasannya alot sekali. Mau ditempatkan ke daerah lain, pemdanya enggak mau
menerima," ucap Nunuk.
Lebih lanjut dikatakan
dari 193.954 guru lulus PG yang aman karena sudah tersedia formasi adalah
127.186 guru.
Selain itu, terdapat
potensi 11.349 formasi yang bisa diisi guru lulus PG sebagai prioritas satu
(P1) ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mapel jabatan
lainnya.
Diharapkan P1 turun
prioritas ini bisa mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan
lainnya seusai linieritas. (esy/jpnn)
Sumber
: https://www.jpnn.com