 |
Foto: Tumpukan kayu bakar
yang dibawa salah seorang warga peserta aksi di depan Kantor Gubernur NTT Kamis
(8/12/2022). (Yufen Bria/detikBali) |
Mereka demo menuntut
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menunjukkan sertifikat
kepemilikan tanah dan batas-batas wilayah. Menurut warga, Pemprov NTT mengklaim
sepihak tanpa ada kesepakatan.
"Mereka sudah
gusur rumah kami, kami mau ke mana lagi. Yang jelas kami harus nginap di
sini," kata seorang orator beberapa waktu lalu.
Mereka membangun tenda
darurat dengan terpal berukuran sekitar 4×6 meter di depan kantor Gubernur NTT
sebagai bentuk perlawanan.
Tenda terpal yang
dibangun layaknya sebuah acara pesta, warga membawa kayu api, peralatan dapur,
makanan, tikar, peralatan mandi dan tidur. Tampak ibu-ibu menggendong anak-anak
untuk menyusui. Anak-anak balita juga ikut dibawa.
Mereka tampak sibuk
menyalakan api untuk memasak. Ada juga sedang asyik makan ketupat yang sudah
disiapkan dari TTS.
"Rumah warga
Besipae sudah digusur dan tempat tinggal jauh dari kata layak. Pemerintah wajib
menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat Besipae karena ini persoalan
kemanusian yang dibiarkan larut oleh Pemprov NTT," ujar seorang orator.
Kapolresta Kupang Kota
Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan 150 personel dikerahkan untuk
mengamankan jalannya aksi warga.
"Ada 150 personel
gabungan dari Polsek dan Polresta diturunkan untuk mengamankan aksi ini
sehingga kegiatan mereka bisa berjalan dengan baik, aman dan tertib," ujar
Kombes Krisna.
Ia menjelaskan tenda
terpal yang dibangun itu diberikan ruang untuk agar tidak mengganggu aktivitas
masyarakat yang melintasi jalan raya.
"Kita berikan
ruang untuk bangun tenda dan selalu mengawal mereka sepanjang aksi
berjalan," pungkasnya. *** detik.com