Ketua Bawaslu Rahmad
Bagja menyebut laporan terkait kampanye tidak dapat diterima karena saat ini
belum ada capres dan belum masuk masa kampanye.
"Berkaitan dengan
tadi laporan pengaduan terkait Pak AB secara materil tidak kami terima walaupun
ada penambahan alat bukti, sehingga kita menilai laporan ini tidak
ditindaklanjuti," ucap Rahmad di Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/12).
"Karena saat ini capres, bukan capres sih, bakal calon pun belum sepertinya. Jadi kami harapkan baik oleh mana pun, baik capres ke depan yang akan dideklarasikan kita harapkan tidak dilakukan,"
- Bagja.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya saat di Fisipol UGM, Senin (10/10/2022). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan |
Kata NasDem soal Tudingan Anies Curi Start
Ketua DPP NasDem Willy
Aditya mengapresiasi keputusan Bawaslu. Ia heran mengapa Anies dinilai mencuri start
kampanye. Willy menerangkan safari Anies dilakukan dalam rangka perkenalan.
"Kita apresiasi
apa yang menjadi hasil dari Bawaslu. Karena memang yang dilakukan oleh Anies
dan NasDem selama ini bukan kampanye. Kita hanya melakukan perkenalan
saja," kata Willy kepada wartawan, Jumat (16/12).
"Indonesia sangat
luas, kalau perkenalan hanya dilakukan dalam jangka waktu pendek, kita kembali
membeli kucing dalam karung, tidak memiliki informasi yang memadai tentang
siapa yang akan memimpin kita," imbuh dia.
Ia pun mengingatkan
belum ada penetapan resmi capres-cawapres oleh KPU. Sehingga menurut dia, Anies
tak bisa dikatakan mencuri start kampanye.
"Start-nya belum
ada. Apanya yang dicuri? Ibarat kata nih, kick off aja belum, gimana ada
pelanggaran? Jadi yang dilakukan ini adalah pendidikan politik oleh NasDem
kepada publik, di mana dalam setiap silaturahmi Mas Anies dan NasDem melakukan
dialog dengan banyak orang," paparnya.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Anies Baswedan pada Puncak Perayaan HUT ke-11 NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (11/11/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan |
Bukan Curi Start Kampanye, Tapi Start Duluan
Senada dengan Willy,
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan tidak ada yang salah dengan
safari politik Anies di sejumlah daerah.
"NasDem itu tidak
mencuri start, tapi start duluan," kata Ali saat dihubungi melalui
sambungan telepon.
Ali mempertanyakan di
mana letak pelanggaran Anies. Menurutnya, Anies tidak melanggar aturan apa pun.
"Mencuri start
apa? Apa yang dicuri start-nya? Emang sudah diatur apa? Aturan apa yang
dilanggar oleh Anies hari ini?" ucapnya.
Lebih lanjut, Ali
menjelaskan safari politik yang dilakukan oleh Anies bukan bagian dari
kampanye. Melainkan sebagai bentuk sosialisasi terhadap figur Anies.
"[Safari politik
Anies] sosialisasi terhadap figur Anies dan ini kita harapkan juga figur-figur
lain. Figur-figur lain melakukan hal yang sama supaya ada memasuki tahapan
bahwa pilpres itu, kita masyarakat sudah memahami secara komprehensif terhadap
calon-calon yang ada," tandas Ali.
Silaturahmi akbar Anies Baswedan dan masyarakat Aceh di lapangan sepak bolak Desa Pango, Banda Aceh, Sabtu (3/12/2022). Foto: Zuhri Noviandi/kumparan |
Anggota Bawaslu RI Sebut Secara Etika Anies Curi
Start Kampanye, PKS Protes
Bawaslu RI secara resmi
menyatakan tidak bisa memproses dugaan pelanggaran kampanye bakal calon
presiden Anies Baswedan di Aceh, karena saat ini belum ada yang disebut capres
dan belum masuk kampanye.
Namun, anggota Bawaslu
RI Puadi menyebut dari sisi etika, Anies disebut mencuri start kampanye.
"Bahwa walaupun
laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil, namun ditinjau dari sisi etika
politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang
sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung
dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden
dalam Pemilihan Presiden 2024," ucap Puadi di Bawaslu.
Menurutnya, publik
telah mengetahui bahwa Anies merupakan bakal calon presiden yang akan diusung
oleh gabungan partai tertentu. Sehingga aktivitas safari politiknya dapat
dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan
dirinya sebagai bakal capres.
"Hal tersebut
jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang
hendak berkontestasi dalam pemilu," tuturnya.
"Safari politik
hakikatnya memang bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang
akan diusung. Para calon menyosialisasikan dirinya sah-sah saja, asalkan
ditempuh melalui cara-cara yang dikehendaki UU Pemilu sebagai regulasi yang
mengatur tentang pemilihan umum," imbuh Puadi.
Ketua Departemen
Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi memprotes pernyataan Puadi tersebut.
Menurutnya, Anies tidak mencuri start karena masih berstatus bakal capres.
"Terkait hal
tersebut, kami menilai bahwa pernyataan Bawaslu RI tersebut justru aneh dan
kontraproduktif. Bawaslu perlu jelas membedakan mana sosialisasi dan mana
kampanye," kritik dia.
Menurutnya, Bawaslu
salah kaprah dan tendensius kalau menduga pihak-pihak tertentu yang sedang
mensosialisasikan diri atau parpolnya sebagai bentuk curi start kampanye.
PKS menilai seharusnya
Bawaslu mendorong semua pihak untuk ikut proaktif mensosialisasikan hajatan
Pemilu 2024 mendatang. Terlebih kepada para elite politik, tokoh nasional serta
parpol peserta Pemilu 2024. *** kumparan.com