Anggota DPR RI, Melki Laka Lena,dan dr.Tridia Sudirga Mboi putri (Alm) Dr.Ben Mboi di RSUP Kupang, Kamis, 22 Desember 2022. |
Sub Koordinator Promkes
dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, I Made Sumiarta
mengatakan wilayah yang tidak lagi melakukan BAB di sembarang tempat hanya ada
lima.
"Baru ada Flores
Timur, Alor, Manggarai, Belu dan Kota Kupang dinyatakan tidak membuang air
besar sembarangan," kata Made dalam sosialisasi peningkatan kualitas
kesehatan lingkungan STBM 5 pilar yang digelar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,
Melki Laka Lena dan Kemenkes RI, Minggu 2 April 2023.
Dari angka ini, kata
dia, masih ada masyarakat NTT yang membuang BAB di kali, pantai maupun di
hutan. Kondisi ini akan sangat berpengaruh pada aspek lingkungan terutama dalam
daerah sumber mata air.
Made juga menyebut
perlu ada gerakan masyarakat hidup sehat yang menyasar pada cek kesehatan
rutin, makan sayur dan buah serta melakukan aktivitas fisik. Masyarakat juga
disarankan untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat menanam tanaman
buah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Sisi lain, kampanye
cuci tangan menggunakan sabun. Ketika pandemi Covid-19 menurut dia, kini telah
banyak tersedia tempat cuci tangan yang banyak hampir di semua tempat.
Wakil Ketua Komisi XI
DPR RI Melki Laka Lena, menyempatkan keliling ke beberapa wilayah di NTT
menemukan masih banyak warga yang belum menggunakan tempat BAB yang
layak.
Di Kota Kupang dulu,
sebelum masuknya program jambanisasi, masih banyak warga yang BAB disembarang
tempat. Intervensi program kemudian merubah itu semua.
Kemenkes dan PUPR,
menurut dia hingga kini masih menjalankan program itu. Dia berharap agar
program itu bisa menyasar ke warga yang ada di pelosok seperti NTT.
Sisi lain, Melki Laka
Lena mengkritisi anak muda yang menghamburkan uang hanya untuk membeli
rokok. Ia berpendapat uang itu jika memungkinkan bisa dimanfaatkan dalam
agenda gotong royong membuat program jambanisasi membantu warga yang
membutuhkan.
Jika program ini hanya
mengharapkan dari pemerintah maka akan berjalan lambat karena harus
menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Polisi Golkar itu mendorong agar program
ini bisa juga dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat.
Gusti Agung Ngurah dari
Dinkes Kota Kupang menambahkan, tanggungjawab kesehatan bukan saja dari
pemerintah melainkan tanggungjawab bersama.
Dia berujar masalah
kesehatan harus menjadi perhatian serius. Ia tidak ingin agar kesehatan bagi
masyarakat di nomor duakan. Pemeriksaan kesehatan rutin, kata dia, perlu
dilakukan. Hal itu agar gangguan kesehatan yang berpotensi terjadi bisa segera
teratasi.
Dalam perkembangan
terakhir, ia menyebut terjadi perubahan pola penyakit. Di tahun 2020, kini
penyakit tidak menular lebih banyak, yang memungkinkan akan menular jika tidak
diatasi sejak dini.
"Jantung, kangker
dan sebagainya. Penyakit ini di tahun sekarang, bukan saja orang yang punya
berduit saja, tapi hampir ke semua orang. Karena apa, pola perilaku kita,"
katanya. * flores.tribunnews.com