 |
| Kepala BPBD NTT Ambrosius Kodo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral untuk menentukan status NTT terkait ancaman kekeringan yang diakibatkan El Nino di ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT. (victorynews.id/Stef Kosat) |
Karena curah hujan yang
tidak menentu telah menimbulkan kecemasan bagi para petani dan masyarakat di
pedesaan.
BPBD Dinas Sosial,
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan instansi teknis terkait dari level
Provinsi hingga kabupaten/kota, juga terus berkoordinasi menemukan solusi agar
tidak terjadi bencana kelaparan.
Kabid Perlindungan dan
Jaminan Sosial NTT Daud Abihud Natun, saat diwawancarai VN usai rapat,
mengatakan bahwa pemerintah sudah cemas sejak tahun 2023 lalu. Karena status
siaga kekeringan tidak pernah berubah ke level darurat kekeringan.
"Kekeringan serta
kelaparan sudah di depan mata, itu fakta. Dinas Sosial NTT mendorong Dinsos
Kabupaten/kota untuk bersiap menggunakan cadangan beras pemerintah yang ada di
Bulog sebanyak 100 ton per kabupaten. Antisipasi agar begitu status naik,
intervensi sudah bisa jalan," kata Natun.
Ia mencontohkan,
Kabupaten Sikka sudah menggunakan sebanyak 99 ton (980 Kg) dan hanya
menyisahkan 2 Kg untuk kebutuhan kebencanaan.
Selain itu, Kabupaten
Sumba Barat Daya dan Nagekeo. Sedangkan kabupaten/kota belum menggunakan.
Daerah yang sama sekali
tidak memanfaatkan beras cadangan pemerintah di Perum Bulog adalah Kabupaten
Sabu Raijua, Rote Ndao, Kabupaten Kupang, TTS dan Ende, sedangkan
kabupaten/kota lain ambil walaupun stok tidak sebanyak Sikka.
"Beras sebanyak
100 ton di tiap kabupaten peruntukannya bisa bencana kekeringan, kebakaran,
longsor harus dikasih keluar. Karena beras tersebut juga ada di Dinsos NTT
sebanyak 200 ton, tetapi beras di provinsi akan digunakan apabila beras yang
ada di kabupaten/kota sudah habis terpakai sehingga daerah harus
proaktif," tambahnya.
Untuk itu, Pemerintah
Provinsi NTT bersama kabupaten/kota harus duduk bersama merumuskan status
darurat kekeringan. Agar Bulog tiap kabupaten/kota mempersiapkan sejak dini
beras 100 ton/kabupaten.
"Untuk saat ini
rujukan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 30 tahun 2012. Setelah status
naik, nanti Dinsos Provinsi lanjutkan ke Dinsos labupaten/kota agar secepat
mungkin bersiap mengeksekusi jatah beras 100 ton bagi masyarakat," jelas
Natun.
Terkait program jangka
pendek, Natun mengaku ada program Pemerintah Pusat berupa bantuan langsung
tunai bagi 23.000 lebih keluarga miskin ekstrem yang paling merasakan dari
dampak kekeringan. "Ada juga program bantuan pangan (PBP) dan untuk NTT,
tapi belum ada data yang pasti. Tetapi secara nasional sudah ada,"
pungkasnya.
Kepala BPBD NTT Ambrosius Kodo mengungkapkan,
Status Siaga Darurat Penanganan Kekeringan di Provinsi NTT sudah ditetapkan
tahun 2023 dan kelompok kerja penanganannya juga sudah berjalan.
Sedangkan soal
peningkatan status menjadi darurat dan strategi penanganan kekeringan di NTT,
lanjut Abrosius, bersumber dari pemerintah daerah semua tingkatan
(Provinsi/kabupaten/kota) dan Pemerintah pusat seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian Sosial.
"Nanti akan
ditetapkan status ancaman kekeringan terhadap pertanian sehingga ada intervensi
dari Pemerintah Pusat. Maka dari itu pemerintah daerah harus menyiapkan data
pasti kondisi di lapangan," pintanya.
"Nanti setelah
penetapan status tanggap darurat, maka penanganannya diikuti dengan kesiapan
cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog sebanyak 100 ton/kabupaten,"
sambungnya. *** victorynews.id