 |
| Bawaslu NTT bersama aparat penegak hukum siap melakukan pengawasan terhadap aksi politik uang dalam pleno perolehan suara yang saat ini sedang berlangsung. (Dok. Pusdatin VN) |
Menurut Ketua Bawaslu
NTT, Praktik politik uang dilakukan baik saat jelang pecoblosan, pengihitungan,
maupun rencana pleno kecamatan yang sangat berpotensi terjadi aksi pengalihan
suara kepada caleg dan parpol tertentu.
Meski Bawaslu mengalami
kesulitan lantaran kekurangan alat bukti. Akan tetapi pihaknya akan terus
melakukan pemantauan dan fokus pada pelaksanaan penghitungan atau pleno
rekapitulasi suara di kecamatan.
Ia mengklaim, Bawaslu
mampu mencegah praktik politik uang pada 48 titik di wilayah Kota Kupang.
Pencegahan dilakukan jelang H-2 dan H-1 Pemilu 14 Februari lalu.
"Kami waktu itu
melakukan patroli gabungan bersama tim Gakumdu, dan berhasil mencegah praktik
politik uang di 48 titik pada wilayah Kota Kupang. Dalam patroli gabungan itu,
saat kami datang mereka langsung membubarkan diri," ujar Sarmento kepada
victorynews.id.
Saat ini Bawaslu NTT
telah menangani empat kasus yang terindikasi merupakan praktik politik uang di
NTT.
Sedangkan dua kasus
praktik politik uang sudah berada pada tahapan vonis. Empat kasus yang
terindikasi korupsi itu ada di Kabupaten TTU, Sabu Raijua, Kabupaten Kupang,
dan Ngada.
"Kalau di Alor,
dan Kabupaten Flores Timur itu sudah memasuki tahapan vonis. Di Alor vonis
tujuh bulan penjara, dia sedang melakukan upaya banding," sebut Sarmento.
Ia menambahkan, Bawaslu
NTT sedang berkoordinasi dengan Bawaslu di 14 Kabupaten yang memiliki TPS
pemungutan suara ulang (PSU) agar memperketat pengawasan, dan mencegah praktik
politik uang.
"Kami terjunkan 20
anggota untuk membantu Bawaslu di 14 Kabupaten yang memiliki PSU. Kami
mengimbau masyarakat agar terlihat langsung dalam pengawasan. Jika ditemukan
praktik politik uang langsung dilaporkan kepada Bawaslu disertakan dengan alat
bukti minimal dua," pungkasnya.
Dikawal Aparat
Sementara itu, Kepala
Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polresta Kupang Kota, Ilda Florensi
Ibrahim Lapuisaly kepada wartawan menegaskan, personel Polresta Kupang Kota
Kupang kini fokus mengawasi ketat rapat pleno penghitungan suara tingkat
kecamatan di Kota Kupang.
Menurutnya, personel
Polresta Kupang Kota berkewajiban melakukan pengamanan, guna menjamin
pelaksanaan rapat pleno yang berlangsung aman, damai dan tertib.
"Personel yang
terlibat dalam pengamanan sebanyak 60 personel dan disebar di 6 kecamatan di
Kota Kupang. Personel Polresta Kupang Kota melakukan pengamanan selama 24
jam," katanya.
Selain polisi, hadir
juga petugas PLN Kupang memastikan aliran listrik di setiap PPK aman. Hadir
juga anggota Babinsa TNI AD yang membantu pengamanan selama pelaksanaan pleno
berlangsung.
Sebanyak 20 orang
personel lain dalam Satgas dan Sub Satgas Operasi Mantap Brata Turangga
2023-2024 Polresta Kupang Kota, melaksanakan tugas patroli ke setiap PPK yang
melaksanakan rapat pleno. Tujuannya untuk memantau pelaksanaan rekapitulasi.
Rapat pleno tingkat
kecamatan sudah dilaksanakan serentak, sejak Selasa (20/2/2024) lalu hingga 25
Februari mendatang.
Seluruh hasil perolehan
suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta calon anggota legislatif
(DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota) dari setiap TPS, direkap untuk
ditetapkan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebelum dilanjutkan
dengan rapat pleno di tingkat KPU Kota Kupang. **** victorynews.id