 |
| Presiden Joko Widodo (kanan) membagikan kaus kepada warga saat bersilaturahmi dengan nasabah program Mekaar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A |
Hal itu tentu menjadi
sorotan karena masyarakat mengaitkan dengan keberpihakan Jokowi kepada salah
satu paslon. Jokowi saat ini disebut condong mendukung paslon nomor urut 02
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pembagian bansos disebut akan
menguntungkan Prabowo-Gibran.
Merespons hal itu,
Jokowi menegaskan pembagian bansos khususnya bantuan langsung tunai (BLT) yang saat ini gencar dibagikan
pemerintah, sudah dilakukan sejak September 2023.
"Oh sudah dari
dulu. Ini, kan, sudah dari September," kata Jokowi usia hadiri Pembukaan
Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).
Dalam beberapa bulan
terakhir, Jokowi getol membagikan bansos untuk membantu masyarakat yang
terdampak El Nino. Kali ini, Jokowi akan menyalurkan BLT untuk bulan
Januari-Maret yang akan dibayarkan di bulan ini.
"Ya, itu yang
pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di
Indonesia," ungkapnya.
 |
| Presiden Joko Widodo (kanan) membagikan kaus kepada warga saat bersilaturahmi dengan nasabah program Mekaar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A |
Menurut Jokowi,
pembagian BLT untuk memperkuat daya beli masyarakat di bawah.
"Dan itu sudah
dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu
karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya
beli masyarakat, sehingga diperlukan," jelasnya.
Setiap Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan uang senilai Rp 200 ribu per bulan
untuk periode Januari-Maret, yang artinya total yang akan diterima di bulan ini
sebesar Rp 600 ribu.
Jokowi menegaskan, BLT
senilai Rp 11,25 triliun itu sudah melewati mekanisme persetujuan di DPR.
"Iya, itu semuanya
sekali lagi itu, kan, sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu.
Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme
kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," ujarnya. *** kumparan.com