 |
Sebuah video mengenai siswi SMA di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengaku dilarang ikut ujian sekolah karena SPP menunggak Rp50.000 beredar viral di media sosial. |
Peristiwa ini menimpa
Dian siswi SMAN
2 Maumere, Kabupaten Sikka, NTT.
Adapun, salah satu
videonya dibagikan oleh akun Instagram @ntt.update, beberapa waktu lalu.
"Tunggak uang
sekolah 50 ribu seorang anak tidak diijinkan masuk ke sekolah," tertulis
dalam narasi video itu.
Dalam video, terlihat
seorang siswi SMA bernama Dian itu duduk di depan sekolahnya.
"Duduk di luar
sini, kenapa?" tanya perekam video.
"Kendala uang
sekolah, Bu," jawab Dian tersebut.
Lantas, perekam video
pun bertanya bayaran uang sekolah yang harus dibayarkan.
"Uang sekolahnya
berapa?" kata perekam video.
"50 (ribu),"
jawab Dian.
Dian menjelaskan,
dirinya telah membicarakan hal tersebut kepada orang tuanya. Namun, orang
tuanya belum memiliki uang.
"Sudah (bilang)
tapi uangnya belum ada," katanya.
Dian mengatakan, orang
tuanya berharap dirinya bisa mengikuti ujian terlebih dahulu.
"Kalau bisa ikut
ujian saja dulu, nanti habis ujian besok atau lusa baru bisa kasih uang,"
tuturnya
Ia pun mengaku sudah
membicarakan kendala pembayaran SPP itu bersama pihak sekolah.
Tetapi, kata Dian,
pihak sekolah tetap ingin pembayaran diselesaikan sebelum ujian.
Selain Dian, ada
sekitar 20 orang murid lainnya yang dipulangkan karena SPP menunggak.
Hingga artikel ini
ditulis, Minggu (21/4/2024), video tersebut telah dilihat sebanyak 3,5 juta
kali.
Lantas seperti apa
tanggapan kepala sekolah atas peristiwa tersebut?
Kata Kepala SMAN 2 Maumere
 |
| Kepala Sekolah SMAN 2 Maumere Benyamin Edi Da Silva menanggapi kabar mengenai siswinya yang mengaku dilarang ikut ujian karena SPP menunggak sebanyak Rp50.000. (TRIBUNFLORES.COM/ARNOLDUS WELIANTO) |
Dilansir dari TribunFlores, Kepala SMAN 2 Maumere Benyamin Edi Da Silva
menjelaskan, pemulangan siswa itu merupakan bagian dari strategi sekolah.
Strategi itu bermaksud
agar orang tua siswa bisa datang ke sekolah dan mempertanggungjawabkan
tunggakan SPP yang bersangkutan.
Menurut Edi, hal
tersebut telah disampaikan kepada siswa agar menginformasikannya kepada orang
tua masing-masing.
Edi menambahkan, tidak
hanya perihal tunggakan SPP, tetapi banyak siswa yang belum menjelaskan karya
tulis ilmiah sebanyak salah satu penilaian ujian.
"Ujian hari
pertama itu banyak anak yang tidak mengikuti ujian karena terkendala
administrasi yang terdiri dari keuangan dan tugas-tugas lainnya," kata
Edi, Kamis (18/4/2024).
Edi mengaku,
permasalahan mengenai keuangan bukan saja terjadi kali ini. Tetapi, setiap
tahun ada saja siswa yang terkendala dengan keuangan.
Namun, kata Edi, pihak
sekolah tetap mengizinkan para siswanya untuk tetap mengikuti ujian sekolah.
Hal itu bisa dilakukan
setelah orang tua siswa datang ke sekolah mempertanggungjawabkan keuangan
sekolah.
"Hari kedua itu
banyak orang yang datang dan sampaikan sehingga ada solusi dan anak-anak bisa
ikut ujian,"ujarnya
Lebih lanjut, Edi
menyampaikan, siswa yang menunggak SPP sebesar Rp50.000 itu tidak menyampaikan
kepada pihak sekolah dan memilih berdiri di sekitar lingkungan sekolah.
"Ada yang tunggak
50 ribu, tapi tidak masuk ke sekolah, dan memilih berdiri di sekitar
sekolah," tutur Edi.
"Kalaupun dia
masuk ke sekolah pasti kita ada solusi, entah itu dibuat surat pernyataan atau
lain sebagainya agar bisa ikut ujian," tambahnya.
Edi menegaskan, pihak
sekolah tidak memiliki niat untuk merugikan murid-muridnya.
Pihak sekolah pun
menyelenggarakan ujian susulan pada Senin, 22 April 2024 untuk siswa yang tidak
mengikuti ujian pada hari pertama dan seterusnya.
Ia menambahkan, hingga
saat ini, seluruh siswa sementara mengikut ujian akhir semester di SMAN 2 Maumere.
Kata Dinas Pendidikan
Sementara itu, Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo juga membenarkan adanya
siswa dilarang ujian karena SPP menunggak tersebut.
"Saya sudah
perintahkan koordinator pengawas di Kabupaten Sikka untuk selesaikan dan anak
itu sudah kembali mengikuti ujian," kata Ambrosius, dikutip dari Kompas.com, Minggu (21/4/2024).
Terkait kejadian itu
lanjut, Ambrosius, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT akan segera menerbitkan
surat penegasan kepada seluruh kepala sekolah di NTT.
"Poin inti dari
surat yang akan kami keluarkan itu, agar kejadian seperti ini tidak boleh
terjadi lagi," tegas Ambrosius.