 |
| Kondisi gedung SDN Naet di Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, NTT. SDN Naet merupakan salah satu dari 17 sekolah di Kabupaten Kupang yang mangkrak sejak 2022. (Foto: Istimewa) |
Mangkraknya belasan
sekolah di Kabupaten Kupang itu sempat membuat anggota Komisi X DPR Fraksi
Demokrat Anita Jacoba Gah marah. Ia pun meluapkan amarahnya kepada Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim
hingga viral di media sosial.
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kupang Elyazer Teuf, membenarkan bangunan 17 sekolah
di NTT tersebut belum tuntas. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT
segera menyelesaikan gedung sekolah tersebut karena sebentar lagi memasuki
tahun ajaran baru.
"Ini sudah sejak 2022.
Hitung-hitung sudah dua tahun (pembangunan), tapi belum beres-beres juga,"
kata Elyazer kepada detikBali, Sabtu (8/6/2024).
Elyazer mengaku sudah
pernah menyampaikan persoalan itu kepada Pemprov NTT. Namun, ia belum
mengetahui alasan mangkraknya belasan sekolah yang dibangun menggunakan dana
dekonsentrasi tersebut.
"Penyebabnya, saya
belum tahu karena bukan tugas kami untuk mengawasi. Sebab, itu juga bukan dari
kabupaten yang kerjakan," pungkasnya.
Adapun 17 sekolah yang
belum rampung itu, antara lain SDN Tinis, SDN Kobe, SDN Merbaun, SDN Tunbaun 2,
SDI Buraen, SDN Naet, SDN Kuaneke, SDN Rium, SDN Rabe, SDN Bimous, SDN Oekaka.
Selanjutnya, SDN Oenoni, SDN Binoni, SDN Hukou, SDN Koates, dan SMPN 8 Amarasi
Barat.
Dilansir dari detikNews,
anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah meluapkan amarahnya ke
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim saat rapat anggaran. Bahkan, Anita sampai
menyinggung rekomendasi ke KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud
Ristek.
Momen itu terjadi dalam
rapat bersama Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Mulanya, Anita
menyoroti anggaran Rp 15 triliun di Kemendikbud Ristek.
"Itu banyak
anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah
dipergunakan dengan baik atau tidak?" kata Anita dalam rapat.
"Pak Menteri
berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi
anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah," imbuhnya.
Anita lantas
menyinggung masih ada guru PPPK yang belum mendapat SK meski sudah lulus. Dia
juga menyampaikan hasil pengawasannya di lapangan masih ada bangunan-bangunan
sekolah yang terbengkalai, termasuk di NTT.
"Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih
SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah
terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya," kata Anita.
"Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi, dana-dana PIP," imbuhnya. *** detik.com