Seperti dilansir
Kompas.com, penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial
(Bansos) Covid-19. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos
Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada
2019.
“(Geledah rumah HH)
kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos
Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi,
Selasa, 23 Juli 2024.
Tessa mengatakan,
penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Namun, ia enggan
menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik.
Ketika ditemui di
Gedung Merah Putih KPK Selasa sore, Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu
masih berlangsung.
“Seandainya nanti ada
hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau
barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa.
Juru bicara berlatar
belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan
kasus bansos Covid-19.
Proses hukum itu
bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya
penyidik. “Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik kembali,
saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur
Tessa.
“Perkara ini tetap
berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.
Dalam kasus ini, KPK
mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Saat
ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK.
Pertama, menyangkut
kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.
Kemudian, distribusi
bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program
Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
Lalu, pengadaan 6 juta
paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan
Jabodetabek.
Diketahui, Kompas.com
telah menghubungi Tim Kuasa Hukum PDI-P, sekaligus Ketua DPP PDI-P Bidang
Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy. Namun, hingga berita ini
ditulis ia belum merespons.*** ntthits.com