 |
| Situasi peserta Didik Kelas 1 SDK Naibone, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) |
Perubahan kebijakan ini
tentu membawa angin segar bagi koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran. Perubahan
kabinet yang diperkirakan “gemuk” di bawah pemerintahan Prabowo Subianto
menimbulkan berbagai pandangan terkait dampaknya pada sektor-sektor penting,
termasuk pendidikan. "Kabinet gemuk" di sini merujuk pada jumlah
menteri dan pejabat tinggi yang lebih besar dibandingkan pemerintahan
sebelumnya. Fenomena ini dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas anggaran dan
efektivitas kebijakan yang diterapkan.
Pemerintahan yang
memiliki jumlah menteri lebih banyak sering kali dianggap menambah beban
fiskal. Jumlah kementerian yang lebih besar, jika tidak dikelola secara
efisien, dapat meningkatkan pengeluaran negara. Salah satu dampaknya adalah
berkurangnya porsi anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dalam APBN 2023, pemerintah telah
mengalokasikan 20% dari total anggaran untuk pendidikan, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945. Namun, jika terjadi peningkatan pengeluaran di sektor
lain, termasuk birokrasi kabinet, hal ini bisa mempengaruhi kemampuan negara
dalam menjaga komitmen tersebut.
Menurut kajian teori John
Maynard Keynes tentang kebijakan fiskal, peningkatan pengeluaran negara tanpa
disertai dengan produktivitas yang memadai bisa memicu ketidakseimbangan
fiskal. Jika belanja pemerintah diarahkan secara tidak tepat, termasuk untuk
memperbesar birokrasi, potensi dampaknya adalah pengurangan investasi di
sektor-sektor produktif seperti pendidikan, infrastruktur, dan inovasi. Di
sini, risiko yang muncul adalah pengurangan anggaran pendidikan yang dapat
berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Meski ada potensi
risiko dari peningkatan jumlah menteri, Prabowo Subianto dalam kampanyenya
telah menekankan komitmen untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan. Dia
berjanji untuk memperbaiki kesejahteraan guru, memberikan beasiswa bagi pelajar
berprestasi, dan mendukung inovasi teknologi dalam pendidikan. Salah satu
rencana strategis yang diajukan adalah mengadopsi teknologi digital di sektor
pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan aksesibilitas.
Kebijakan ini sejalan
dengan teori human capital yang diajukan oleh Theodore W. Schultz, yang
menyatakan bahwa investasi pada pendidikan adalah salah satu langkah penting
untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di masa depan. Dengan alokasi anggaran
yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk
membiayai program beasiswa, meningkatkan pelatihan guru, dan mengembangkan
infrastruktur teknologi pendidikan.
Namun, dalam
implementasinya, peningkatan anggaran tidak selalu langsung berarti peningkatan
kualitas. Penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk
pendidikan dikelola dengan transparan dan tepat guna. Pengawasan anggaran
pendidikan harus diperkuat untuk menghindari penyelewengan yang dapat
mengurangi efektivitas kebijakan.
Jika komitmen Prabowo
untuk meningkatkan anggaran pendidikan terealisasi, dampaknya dapat memperkuat
kualitas pendidikan di Indonesia dalam jangka panjang. Salah satu sektor yang
paling ditunggu-tunggu adalah kesejahteraan guru. Meningkatkan kesejahteraan
guru dapat mendorong motivasi dan profesionalisme dalam mengajar. Hal ini
berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Selama
ini kesejahteraan guru belum merata. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok
antara guru-guru swasta, guru honorer dengan guru pegawa negeri (PNS).
Misalnya di Jakarta,
banyak guru-guru swasta dengan pengalaman mengajar cukup lama, rela resign dan
mendaftar PPPK karena total gaji dan tunjangan yang diterima tiap bulan jauh
lebih banyak dibandingkan yang ia terima di sekolah swasta. Guru PNS memiliki
jaminan sosial yang lebih baik, termasuk asuransi kesehatan dan pensiun. Mereka
juga memiliki kepastian kerja yang lebih tinggi karena status kepegawaian
mereka. Guru swasta, terutama yang berstatus honorer, sering kali tidak memiliki
jaminan sosial yang memadai dan menghadapi ketidakpastian kerja yang lebih
tinggi. Hal ini belum termasuk kesenjangan yang terjadi antara guru perkotaan
dengan daerah, antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau terjauh. Isu fasilitas,
infrastruktur, transportasi hingga kesenjangan kesejahteraan kembali muncul
sebagai penyebabnya.
Dengan investasi yang
memadai, pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengubah masa depan
Indonesia menjadi lebih baik. Alih-alih tergantung dengan pemerintah, institusi
pendidikan swasta perlu membuat sebuah rencana strategis sebagai bagian dari
investasi mengembangkan dunia pendidikan. Nelson Mandela pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which
you can use to change the world." Pendidikan tidak hanya berdampak
pada individu, tetapi juga pada kemajuan suatu bangsa.
Dalam upaya untuk
beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap relevan di pasar pendidikan
yang kompetitif, institusi swasta perlu memiliki rencana strategis yang kuat. Rencana
ini harus berdiri di atas landasan independensi, tanpa terlalu bergantung pada
kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah. Institusi pendidikan yang
memiliki rencana strategis yang matang lebih mampu beradaptasi terhadap
ketidakpastian lingkungan eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah.
Konsep institusi yang
memiliki rencana strategis sesuai dengan konsep dari Cynthia Hardy tentang
bagaimana organisasi perlu mengembangkan ketahanan dengan mengurangi
ketergantungan pada variabel eksternal. Hardy menekankan bahwa organisasi harus
mengembangkan kapasitas internal, menciptakan strategi diversifikasi, dan
membangun hubungan kolaboratif yang mendukung agar tidak terlalu bergantung
pada aktor atau variabel eksternal yang bisa saja berubah dan tidak dapat
diprediksi.
Daya saing dalam sektor
pendidikan di Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah institusi
swasta. Untuk bertahan dan tumbuh, mereka harus memiliki rencana jangka panjang
yang fokus pada pengelolaan sumber daya, pengembangan SDM, serta pencapaian
standar akademik yang unggul. Melalui rencana strategis yang jelas, institusi
dapat merancang strategi untuk menarik siswa, meningkatkan reputasi, serta
mengembangkan kerja sama dengan industri atau lembaga internasional.
"The
essence of strategy is choosing what not to do."