 |
| Gubernur Nusa
Tenggara Timur (NTT) terpilih, Emanuel Melkiades Laka Lena (Foto: Kurniawan
Fadilah/detikcom) |
"Ya kan sudah
disampaikan, biar untuk menunggu putusan dismissalnya MK dan pasti itu banyak
juga yang ternyata juga bisa memenuhi ketentuan untuk dilantik, tinggal nanti
melalui proses di KPUD masing-masing, DPRD dan gubernur dan bersurat ke Jakarta
ke Kemendagri dan gubernur dan bupati/walikota juga bisa banyak yang
dilantik," kata Melki kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu
(2/2/2025).
Melki menyebut akan
lebih bagus jika pelantikan dilakukan secara serentak. Meski pelantikan
diundur, dia memastikan sudah mulai berkomunikasi dengan Pemerintah NTT untuk
mengisi kekosongan jelang pelantikan.
"Makin banyak
serentak, makin bagus. Enggak ada masalah (mundur), toh kami juga yang sudah
terbentuk ini yang sudah terpilih ini yang bersih-bersih MK ini (tidak digugat
ke MK). Sementara menunggu pelantikan kita semua sudah kerja ini," ucap
Melki.
"Saya sudah ketemu
juga dengan pemerintahan provinsi NTT. Kemarin meresmikan Rumah Sakit Pratama
Amfoang di perbatasan negara. Jadi walaupun belum dilantik kita sudah
kerja," imbuhnya.
Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan tanggal pelantikan kepala daerah
nonsengketa dan kepala daerah hasil dari putusan dismissal MK antara 18, 19, 20
Februari 2025. Tito masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait
tanggal pasti pelantikan dari yang diusulkan.
"Jadi Presiden
yang menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18,
19, 20 (Februari) kira-kira gitu. Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang
mana, ya nanti saya masih menunggu," kata Tito di Kemendagri, Jakarta
Pusat, Jumat (31/1).
Tito mengatakan
kewenangan menentukan tanggal ada di Presiden. Hal itu, kata, diatur dalam UU
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Nanti saya akan
melakukan exercise ya, karena saya sudah menyampaikan tanggal-tanggal tersebut
kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden masih punya waktu untuk memutuskan
tanggal mana," ujarnya.
Tito mengatakan pemerintah bersama KPU dan Bawaslu juga akan menggelar rapat bersama Komisi II terlebih dulu. Rencananya rapat digelar Senin (3/2). *** detik.com