Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan di DPRD NTT

Baca Juga

Massa aksi saat melakukan aksi di depan Kantor DPRD NTT, Kamis (27/2/2025). (Foto: Simon Selly/detikBali)

Suara Numbei News - Massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Menolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan (Gemmppa) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (27/2/2025). Aksi ini menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga.

Koordinator Umum Gemmppa, Anggelina Tiara Mau, menyatakan ini merupakan aksi kedua yang dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.

"Kami Aliansi Gemmppa lakukan aksi kedua kami hari ini. Aksi kedua ini kami tidak bertemu dengan Anggota DPRD NTT, maka kami akan agendakan ulang untuk aksi ketiga," ujar Tiara.

Menurut Tiara, terdapat sejumlah persoalan yang harus dievaluasi ulang oleh pemerintah, termasuk kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan.

"Kami ada beberapa poin tuntutan yang akan kami sampaikan, baik itu tuntutan umum maupun khusus," tegasnya.

Ketua DPRD Bali Targetkan Bus TMD Beroperasi Lagi Maret 2025
Dalam aksi tersebut, massa membakar ban dan membawa spanduk bertuliskan 'Nasib Rakyat Kabut, DPRD Malah Lari' sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dan sikap DPRD NTT yang tidak menemui mereka.

Massa aksi menuntut pencabutan UU Inpres No. 1 Tahun 2025 dan penghentian pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil serta menolak militerisasi melalui pembangunan Kodam baru dan peningkatan anggaran militer-kepolisian yang berpotensi memperparah perampasan tanah rakyat.

Mereka juga menolak pembahasan RUU Sisdiknas yang dinilai merugikan dunia pendidikan serta mengkritisi transformasi PTN-BLU menjadi PTNBH. Selain itu, mahasiswa meminta pencabutan UU PT, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, serta regulasi lain yang dianggap melanggengkan liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menghentikan keterlibatan kampus dalam melegitimasi kebijakan yang dinilai berpihak kepada imperialisme dan borjuasi besar komprador.

Mahasiswa mendesak DPRD NTT untuk menyatakan sikap secara terbuka melalui media pers guna mencabut Inpres No. 1 Tahun 2025. Mereka juga menolak pemotongan tunjangan dosen non-PNS sebesar 25 persen yang mencapai Rp 676 miliar. Selain itu, mereka menuntut adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai merugikan dunia pendidikan.

Mahasiswa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun DPRD NTT. *** detik.com