Jalan Negara yang Rapuh di Hari-hari Pertama

Baca Juga

Warga Desa Kateri Soroti Kualitas Sub-Proyek Pekerjaan Pelebaran Jalan Sp. Balibo–Sp. Umasukaer

RUAS JALAN - Kepala Desa Kateri, Marselus Seran bersama Pelaksana Lapangan Pt. Bahagia Timor Mandiri, Gusti Nale saat memantau bagian-bagian yang rusak pada proyek pekerjaan ruas jalan Sp. Balibo-Sp.Umasukaer, Senin, (2/2/2026). 

Suara Numbei News - Di Desa Kateri, Malaka Tengah, sebuah jalan negara yang baru saja memasuki tahap Provisional Hand Over tidak sedang diuji oleh lalu lintas berat atau usia panjang. Ia diuji oleh waktu yang bahkan belum sebulan, oleh hujan yang lazim, dan oleh pandangan jujur warga yang setiap hari melintas di atasnya. Hasilnya menghadirkan ironi: proyek yang lahir dari harapan kolektif justru menampakkan retak sejak hari-hari pertama.

Kegelisahan publik yang muncul bukanlah reaksi emosional tanpa dasar. Ia lahir dari pengamatan langsung—rabat beton yang terkelupas, penahan berlubang, bagian konstruksi yang rubuh, serta material campuran yang tampak terlepas dan berserakan. Semua itu bukan kabar burung, melainkan fakta visual yang bisa disaksikan siapa pun yang turun ke lokasi. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: bagaimana mungkin infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah menunjukkan gejala kelelahan struktural sebelum benar-benar digunakan secara optimal?

Pemerintah kerap menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah wajah kehadiran negara di wilayah pinggiran. Di Malaka, jalan Simpang Balibo–Simpang Umasukaer memang diposisikan sebagai infrastruktur strategis—penghubung ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial. Karena itu, ketika kualitas subpekerjaan seperti rabat tepi dan penahan tampak rapuh, yang dipertaruhkan bukan hanya aspek teknis, melainkan kredibilitas kebijakan pembangunan itu sendiri.

Warga tidak menuntut kesempurnaan. Mereka memahami bahwa setiap proyek memiliki dinamika lapangan. Namun ada batas kewajaran yang tidak bisa dinegosiasikan. Hujan, misalnya, bukan variabel tak terduga di Nusa Tenggara Timur. Curah hujan dan kondisi tanah seharusnya menjadi asumsi dasar dalam perencanaan struktur, pemilihan material, serta mutu campuran beton. Ketika hujan justru membuka kelemahan konstruksi, publik wajar bertanya: apakah desain dan pelaksanaan benar-benar disesuaikan dengan konteks lokal, atau sekadar menyalin standar yang tidak sepenuhnya relevan?

Sorotan masyarakat juga mengarah pada bagian penahan yang berlubang dan mudah ditembus hingga memperlihatkan pasir di bagian dalam. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kepadatan dan homogenitas campuran material. Di sinilah kritik publik menemukan pijakannya: bukan pada tuduhan, melainkan pada anomali yang nyata. Jika bagian struktur yang seharusnya menopang justru rapuh, maka kekhawatiran terhadap ketahanan badan jalan dalam jangka menengah bukanlah paranoia, melainkan kalkulasi risiko.

Isu ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan mekanisme pengawasan. Proyek APBN dengan nilai lebih dari Rp20 miliar tidak berdiri sendiri. Ia berada dalam sistem yang melibatkan kontraktor, konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen, hingga balai teknis. PHO diberikan bukan sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai pernyataan bahwa pekerjaan telah memenuhi standar minimal. Maka ketika kerusakan muncul nyaris bersamaan dengan PHO, publik berhak mempertanyakan ketelitian proses tersebut.

Penjelasan kontraktor bahwa proyek masih berada dalam masa pemeliharaan patut dicatat, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mereduksi substansi kritik. Masa pemeliharaan adalah mekanisme koreksi, bukan ruang toleransi terhadap mutu awal yang lemah. Ia dirancang untuk mengantisipasi keausan wajar, bukan untuk menambal kekurangan mendasar yang seharusnya tidak terjadi sejak awal.

Kehadiran Kepala Desa Kateri di lokasi proyek, yang menunjukkan langsung kondisi penahan kepada wartawan, mencerminkan satu hal penting: masyarakat tidak ingin menjadi penonton pasif pembangunan. Mereka memilih bersuara sebelum kerusakan kecil menjelma masalah struktural yang lebih besar. Sikap ini semestinya dibaca sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat, bukan sebagai hambatan terhadap proyek pemerintah.

Lebih jauh, kritik ini mengandung pesan yang lebih luas. Selama ini, wilayah seperti Malaka kerap ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi jarang diberi ruang untuk menilai kualitasnya. Ketika warga mulai berani mengajukan pertanyaan kritis, itu menandakan meningkatnya kesadaran publik bahwa pembangunan bukan hanya soal realisasi anggaran, melainkan juga soal ketahanan, keberlanjutan, dan keadilan kualitas.

Jika kritik semacam ini diabaikan, risikonya bukan sekadar kerusakan jalan. Yang lebih berbahaya adalah tumbuhnya skeptisisme masyarakat terhadap program negara. Jalan yang retak terlalu dini bukan hanya persoalan teknis; ia bisa berubah menjadi simbol kegagalan mendengar suara warga.

Karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah langkah tegas dan terbuka: evaluasi teknis menyeluruh, perbaikan berbasis standar, serta komunikasi yang jujur kepada publik. Bukan sekadar pernyataan normatif, tetapi tindakan nyata yang bisa dilihat dan diawasi bersama.

Masyarakat Malaka tidak meminta kemewahan infrastruktur. Mereka hanya menuntut konsistensi: jika jalan ini disebut strategis, maka ia harus dibangun dengan keseriusan yang sama strategisnya. Negara tidak boleh hadir setengah hati—terlebih ketika harapan warga sudah diletakkan di atas beton yang kini mulai retak.