Pendidikan kita masih terjebak dalam logika
lama—mengisi kepala, bukan menyalakan akal. Sekolah menjadi pabrik angka, bukan
ruang dialog. Guru dikejar target kurikulum, siswa dikejar nilai rapor,
sementara kemampuan berpikir kritis justru tercecer di antara tumpukan administrasi
dan ujian.
Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Hasil Programme for International Student
Assessment (PISA) beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan
literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata
negara-negara OECD. Ini bukan sekadar soal “nilai rendah”, tetapi cermin dari
lemahnya kemampuan memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah—inti dari
berpikir itu sendiri.
Lebih jauh, budaya belajar kita masih didominasi
oleh rote learning—menghafal tanpa
memahami. Siswa dilatih untuk “menjawab benar”, bukan “berpikir benar”. Dalam
sistem seperti ini, kesalahan dianggap kegagalan, bukan proses belajar.
Akibatnya, siswa takut mencoba, takut berbeda, dan akhirnya memilih diam.
Padahal, berpikir justru lahir dari keberanian mempertanyakan.
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas
di lapangan: ketimpangan fasilitas, akses internet yang tidak merata, hingga
praktik pembelajaran yang terpaksa dilakukan seadanya. Di beberapa daerah,
ujian bahkan harus dilakukan di kebun atau tempat terbuka demi mendapatkan
sinyal. Ini bukan sekadar cerita pinggiran—ini adalah wajah nyata pendidikan
kita. Dalam kondisi seperti itu, berbicara tentang “berpikir kritis” sering
kali terdengar mewah, bahkan utopis.
Namun, masalahnya bukan hanya soal fasilitas. Ada
persoalan yang lebih mendasar: paradigma. Selama pendidikan masih dipahami
sebagai proses “mentransfer jawaban”, bukan “mencari makna”, maka sekolah akan
terus melahirkan lulusan yang patuh tetapi tidak reflektif.
Pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed relevan untuk membaca situasi ini. Ia
mengkritik apa yang disebut sebagai banking education—model pendidikan yang
memperlakukan siswa sebagai “rekening kosong” yang harus diisi. Dalam model
ini, siswa tidak diajak berdialog, melainkan hanya menerima. Hasilnya? Manusia
yang terdidik secara administratif, tetapi tidak merdeka secara intelektual.
Hal serupa juga diingatkan oleh John Dewey, yang
menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses pengalaman dan refleksi.
Belajar bukan tentang mengingat, tetapi tentang memahami dan menghubungkan
pengetahuan dengan kehidupan nyata. Tanpa itu, sekolah hanya menjadi ritual
tahunan yang kehilangan makna.
Hari ini, kita melihat paradoks yang menyakitkan: di
era informasi yang begitu terbuka, justru kemampuan berpikir kritis semakin
terancam. Hoaks mudah dipercaya, opini dangkal cepat menyebar, dan diskusi
publik sering kali miskin argumentasi. Ini bukan semata kesalahan individu,
tetapi hasil dari sistem pendidikan yang lama mengabaikan latihan berpikir.
Lalu, apa yang harus dilakukan?
Pertama, kita perlu menggeser orientasi pendidikan
dari hasil ke proses. Nilai penting, tetapi cara berpikir jauh lebih penting.
Kedua, guru perlu diberi ruang untuk menjadi fasilitator dialog, bukan sekadar
penyampai materi. Ketiga, kurikulum harus memberi tempat bagi pertanyaan, bukan
hanya jawaban.
Lebih dari itu, kita perlu keberanian untuk mengakui
bahwa ada yang salah. Tanpa kejujuran ini, perubahan hanya akan menjadi slogan.
Pada akhirnya, pendidikan bukan tentang siapa yang
paling cepat menjawab, tetapi siapa yang paling dalam memahami. Bukan tentang
siapa yang paling banyak hafal, tetapi siapa yang mampu berpikir.
Jika tidak, maka ironi itu akan terus hidup—dan kita
akan terus merayakan kelulusan yang kosong:
Selamat, Anda lulus sekolah… tanpa pernah belajar
berpikir.