Di negeri ini, kenyataan memang sering lebih
menakutkan daripada kebohongan.
Film karya Dandhy Dwi Laksono itu membuka luka yang
selama bertahun-tahun ditutup dengan jargon pembangunan. Ia berbicara tentang
Papua Selatan, tentang masyarakat adat yang tanahnya perlahan menyempit,
tentang hutan yang hilang, tentang investasi yang datang membawa janji kemajuan
tetapi meninggalkan kecemasan bagi warga lokal. Dan seperti biasa, ketika
suara-suara kecil mulai terdengar, negara atau kelompok tertentu segera merasa
tidak nyaman.
Kita perlu bertanya dengan jujur: mengapa sebuah
film dokumenter begitu ditakuti?
Apakah karena film itu bohong? Jika bohong,
bantahlah dengan data dan fakta. Jika tidak akurat, lawan dengan penelitian dan
dialog terbuka. Tetapi jika respons pertama justru pembubaran diskusi,
intimidasi, dan pelarangan pemutaran, publik berhak curiga bahwa ada sesuatu
yang memang ingin disembunyikan.
Bangsa yang sehat tidak takut pada kritik. Hanya
kekuasaan yang rapuh yang gemetar terhadap kamera dokumenter.
Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah cara
Indonesia memperlakukan Papua. Selama puluhan tahun, Papua selalu hadir dalam
dua wajah ekstrem: dieksploitasi sebagai surga sumber daya alam atau dicurigai
sebagai wilayah yang harus terus diawasi. Orang Papua sering dibicarakan,
tetapi jarang benar-benar didengar. Mereka dijadikan objek pembangunan, tetapi
tidak diberi ruang yang cukup untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Film “Pesta Babi” mencoba mengembalikan suara itu.
Ia menghadirkan Papua sebagai manusia, bukan sekadar proyek investasi atau
statistik pertumbuhan ekonomi. Tetapi di Indonesia hari ini, suara rakyat kecil
sering dianggap ancaman ketika bertabrakan dengan kepentingan besar.
Kita hidup dalam zaman ketika pembangunan
diperlakukan seperti agama baru. Jalan raya dibangun, perusahaan masuk, kawasan
industri diperluas, dan semua dipamerkan sebagai tanda kemajuan bangsa. Namun
tidak banyak yang mau bertanya: berapa harga yang harus dibayar rakyat kecil
untuk kemajuan itu?
Berapa
banyak hutan adat yang hilang?
Berapa banyak sungai yang tercemar?
Berapa banyak masyarakat lokal yang tersingkir dari tanah leluhur mereka
sendiri?
Dan lebih tragis lagi: berapa banyak tangisan yang
tidak pernah masuk laporan resmi negara?
Indonesia terlalu sering merayakan pembangunan dari
atas meja elite, tetapi lupa mendengar suara dari kampung-kampung yang
kehilangan ruang hidupnya. Kita sibuk menghitung angka pertumbuhan ekonomi,
tetapi gagal menghitung jumlah orang yang diam-diam kehilangan harapan.
Film ini menggugat sesuatu yang jauh lebih besar
daripada sekadar kebijakan proyek di Papua. Ia menggugat cara berpikir negara
yang sering memandang kritik sebagai ancaman, bukan sebagai alarm moral.
Padahal kritik adalah bentuk cinta paling jujur terhadap bangsa. Mereka yang
bersuara tentang ketidakadilan bukan berarti membenci Indonesia. Bisa jadi
mereka justru sedang berusaha menyelamatkan Indonesia dari kerakusan dan
ketulian kekuasaan.
Yang membuat situasi ini semakin memprihatinkan
adalah budaya anti-dialog yang perlahan tumbuh di ruang demokrasi kita. Diskusi
dibubarkan. Pemutaran film diawasi. Mahasiswa ditekan. Aktivis dicurigai.
Padahal universitas seharusnya menjadi tempat paling aman untuk berpikir
kritis, bukan tempat yang dipenuhi rasa takut.
Jika kampus saja mulai takut memutar film
dokumenter, maka kita sedang menuju masyarakat yang kehilangan keberanian
intelektual.
Kita harus jujur mengakui bahwa demokrasi Indonesia
hari ini sedang sakit. Kebebasan berekspresi memang masih ada di atas kertas,
tetapi dalam praktiknya sering dibatasi oleh tekanan sosial, kepentingan
politik, dan ketakutan kolektif terhadap perbedaan pandangan.
Dan yang paling berbahaya bukanlah ketika negara
melarang orang berbicara.
Tetapi ketika masyarakat mulai takut berpikir.
Film “Pesta Babi” sesungguhnya hanya sebuah cermin.
Masalahnya, Indonesia tampaknya belum siap melihat wajahnya sendiri di dalam
cermin itu. Kita ingin dikenal sebagai negara demokratis, tetapi masih mudah
panik terhadap kritik. Kita bangga dengan keberagaman, tetapi sering gagal
mendengar suara dari wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan.
Papua terlalu lama diperlakukan seperti halaman
belakang republik ini—kaya sumber daya, tetapi miskin perhatian kemanusiaan.
Ketika masyarakat adat bersuara, mereka dicurigai. Ketika aktivis membela
lingkungan, mereka dianggap mengganggu investasi. Ketika jurnalis membuat
dokumenter, mereka diperlakukan seperti musuh.
Padahal sejarah selalu membuktikan: bangsa yang
besar bukan bangsa yang berhasil membungkam kritik, melainkan bangsa yang
berani mendengarkan luka rakyatnya sendiri.
Hari ini mungkin sebuah film dibubarkan.
Besok mungkin sebuah buku dilarang.
Lusa mungkin diskusi dianggap berbahaya.
Dan tanpa sadar, demokrasi mati perlahan bukan
karena perang, tetapi karena ketakutan yang dipelihara terus-menerus.
Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang dialog,
bukan pembungkaman. Kita membutuhkan keberanian untuk mendengar suara-suara
yang tidak nyaman. Sebab dari sanalah demokrasi tumbuh. Dari perdebatan. Dari
kritik. Dari keberanian menatap kenyataan, seburuk apa pun itu.
“Pesta Babi” mungkin hanyalah sebuah film
dokumenter. Tetapi kegaduhan di sekitarnya telah membuka satu kenyataan pahit:
republik ini tampaknya masih terlalu mudah takut pada kebenaran.
Dan ketika sebuah film lebih ditakuti daripada
ketidakadilan itu sendiri, mungkin memang ada yang sedang salah dengan cara
kita mencintai Indonesia.