 |
ILUSTRASI - Dewan Keamanan PBB bertemu mengenai situasi di Timur
Tengah, di markas besar PBB di New York City pada 18 April 2024. |
"Iran menyerukan kepada negara-negara anggota
(DK PBB) agar bertindak berdasarkan logika dan keadilan serta prinsip, bukan
tekanan, untuk menolak rancangan tersebut dan tidak mendukung atau menjadi
pendukung bersama," kata perwakilan Iran dikutip via KBRN, Kamis
(7/5/2026).
Berakhirnya perang secara permanen, penghentian
blokade laut, dan pemulihan lalu lintas pelayaran adalah satu-satunya solusi
terhadap masalah di Selat Hormuz, ucap perwakilan Iran di PBB itu.
Menurut pihak Iran, Washington mendorong
rancangan resolusi yang bermuatan politis dengan dalih kebebasan pelayaran
untuk mendorong agenda politik dan melegitimasi tindakan tak sah, alih-alih
menyelesaikan krisis.
Adapun pada Selasa (5/5), Menteri Luar Negeri
Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan pihaknya telah menyerahkan rancangan
resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz untuk
mendesak Iran berhenti melakukan penyerangan, pemasangan ranjau, dan
pemungutan biaya lintas.
Rubio mengatakan Washington telah menyesuaikan
naskah rancangan resolusi agar bahasanya tidak terlalu rumit.
April lalu, DK PBB gagal mengadopsi
usulan resolusi terkait Selat Hormuz setelah ada veto dari dua
anggota tetap, yaitu Rusia dan China.
Wakil Tetap Rusia di PBB Vassily Nebenzia mengatakan
Moskow tidak dapat mendukung suatu dokumen yang akan menciptakan preseden
berbahaya dalam hukum internasional.
Menurut Nebenzia, usulan resolusi tersebut sarat
akan unsur-unsur yang timpang, tidak benar, dan konfrontatif; sementara bahasa
yang digunakan dapat ditafsirkan oleh negara-negara yang tidak bertanggung
jawab untuk melegitimasi penggunaan kekerasan. (*)