 |
| Upacara Bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 di SD Katolik Naibone Kabupaten Malaka |
Pemerintah kerap mengklaim keberhasilan lewat
angka—angka partisipasi sekolah, angka kelulusan, angka indeks pembangunan
manusia. Tapi angka-angka itu sering kali menjadi selimut yang menutupi
kenyataan: kualitas pendidikan masih timpang, arah kebijakan sering berubah
tanpa fondasi kuat, dan suara guru di lapangan kerap diabaikan. Pendidikan
seolah dikelola sebagai proyek, bukan sebagai tanggung jawab peradaban.
Kurikulum berganti, istilah diperbarui, program
diluncurkan—namun implementasi di lapangan sering kedodoran. Guru dituntut
inovatif, tapi dibebani administrasi yang menumpuk. Sekolah diminta adaptif
terhadap teknologi, tapi banyak yang bahkan belum memiliki akses internet
stabil. Ini bukan sekadar ironi—ini kegagalan perencanaan yang sistemik.
Lebih mengkhawatirkan, negara terlihat belum serius
menutup jurang ketimpangan. Di kota, siswa bicara soal kecerdasan buatan dan
globalisasi. Di banyak daerah, siswa masih berjuang dengan buku seadanya dan
ruang kelas yang tidak layak. Ketika kesenjangan ini dibiarkan, maka pendidikan
bukan lagi alat pemersatu—melainkan mesin yang memperlebar ketidakadilan.
Ada pula kecenderungan pemerintah menjadikan
pendidikan sebagai panggung pencitraan. Program diluncurkan dengan
gembar-gembor, tetapi evaluasi jujur jarang terdengar. Kritik dianggap
gangguan, bukan masukan. Padahal pendidikan tidak butuh slogan baru setiap
tahun—yang dibutuhkan adalah konsistensi, keberanian mengakui kegagalan, dan
keseriusan memperbaiki.
Hari Pendidikan Nasional semestinya menjadi momen
pemerintah untuk berhenti sejenak dari retorika dan mulai menjawab pertanyaan
mendasar:
Apakah pendidikan kita benar-benar memerdekakan?
Ataukah justru menyesuaikan anak-anak untuk bertahan dalam sistem yang belum
adil?
Warisan Ki Hajar Dewantara bukan sekadar kutipan
indah. Ia adalah kritik terhadap kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat.
Maka hari ini, kritik itu harus diarahkan kembali—kepada pemerintah yang
memegang kendali kebijakan.
Karena jika negara terus abai, maka yang
dipertaruhkan bukan hanya kualitas sekolah, tetapi masa depan generasi.
Dan sejarah tidak akan mengingat seberapa sering pemerintah berpidato tentang
pendidikan—
melainkan seberapa berani ia memperbaikinya.