 |
Presiden AS Donald Trump disebut frustasi soal perang Iran. |
Sejumlah pejabat AS tangan kanan Trump mengatakan
sang presiden kini lebih serius mempertimbangkan melancarkan operasi tempur
besar lagi dibanding mencari jalan keluar agar Iran mau menyepakati
proposal perundingan damai, menurut CNN.
Menurut laporan tersebut, terdapat perbedaan
pandangan di dalam kabinet Trump mengenai langkah selanjutnya menghadapi Iran.
Sebagian pejabat mendorong pendekatan yang lebih
agresif, termasuk serangan terarah untuk semakin melemahkan posisi Teheran.
Sementara itu, pejabat AS lainnya masih ingin memberikan kesempatan lebih besar
dalam memaksimalkan perundingan dan dialog.
Banyak orang dalam lingkaran dekat Trump juga
menginginkan upaya diplomasi lebih dimaksimalkan lagi, terutama meminta
mediator Pakistan lebih tegas dalam berkomunikasi dengan Iran.
Beberapa pejabat bahkan mempertanyakan apakah
Islamabad benar-benar menyampaikan ketidakpuasan Trump terhadap jalannya
perundingan secara agresif kepada Teheran.
Dua sumber mengatakan kepada CNN bahwa sebagian
pejabat pemerintahan percaya Pakistan telah menyampaikan versi posisi Iran yang
lebih positif kepada AS dibanding realitas sebenarnya.
Trump sendiri dalam beberapa pekan terakhir
cenderung memilih pendekatan diplomasi, dengan harapan kombinasi negosiasi
langsung dan tekanan ekonomi dapat membuat Iran menyetujui
kesepakatan. Akan tetapi, Teheran hampir tidak mengubah posisinya sejak Trump
mengumumkan gencatan senjata pada April lalu.
"Yah, saya melihatnya, dan kalau saya tidak
suka kalimat pertamanya, langsung saya buang," kata Trump kepada wartawan
di Air Force One pada Jumat ketika ditanya soal proposal terbaru Iran.
Namun karena Iran dinilai tidak
menunjukkan keinginan meninggalkan sikap kerasnya, Trump semakin kehilangan
kesabaran.
Menurut sumber-sumber CNN, Trump sangat terganggu
dengan situasi Selat Hormuz yang masih diblokade dan di bawah kendali Iran sepenuhnya.
Respons terbaru Iran terhadap proposal AS,
serta retorika Teheran dalam beberapa hari terakhir, juga membuat banyak
pejabat mempertanyakan keseriusan Iran untuk mencapai kesepakatan.
"Presiden Trump memiliki semua opsi yang
tersedia. Namun preferensinya selalu diplomasi," kata juru bicara Gedung
Putih Anna Kelly kepada CNN dalam sebuah pernyataan.
"Amerika Serikat memiliki daya tekan maksimal
terhadap rezim tersebut, dan Presiden hanya akan menerima kesepakatan yang
melindungi keamanan nasional negara kami."
Di lingkaran Trump juga muncul urgensi yang semakin
besar untuk segera mengakhiri konflik seiring mendekatnya pemilu sela. Perang
ini disebut telah berdampak signifikan terhadap tingkat kepuasan publik kepada
Trump karena para pemilih merasakan tekanan ekonomi, sementara Partai Republik
khawatir akan menanggung dampaknya pada November nanti.
Kunjungan ke China tak hasilkan terobosan soal Iran
Rasa frustrasi Trump juga semakin terasa ketika kunjungannya ke China, sekutu
dekat Iran, dan bertemu Presiden Xi Jinping tidak membuahkan hasil
signifikan terkait penanganan situasi di Timur Tengah, terutama terkait blokade
Teheran di Selat Hormuz.
Berbicara kepada wartawan dalam perjalanan kembali
ke Washington, Trump mengklaim Xi Jinping ingin Selat Hormuz kembali dibuka dan
sepakat bahwa Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir.
Namun, pernyataan tersebut sebenarnya sudah pernah
disampaikan China sebelumnya.
"Ia ingin melihat perang ini
berakhir. Ia ingin membantu. Jika ia ingin membantu, itu bagus. Tapi kami tidak
membutuhkan bantuan," kata Trump kepada Bret Baier dari Fox News dalam
wawancara yang ditayangkan Jumat (15/5).
Sejumlah pejabat pemerintahan mengatakan mereka
ingin melihat terlebih dahulu hasil pembicaraan antara Trump dan Xi sebelum
menentukan langkah selanjutnya terkait Iran.
Kini Trump harus memutuskan apakah melancarkan lebih
banyak serangan terhadap Iran merupakan pilihan terbaik untuk
mengakhiri konflik yang telah berlangsung jauh melampaui enam minggu yang
awalnya ia perkirakan.
Perang yang dipicu Trump ini juga bahkan meluas
hingga memicu kenaikan harga bahan bakar hingga krisis energi di berbagai
negara di dunia dan menurunkan tingkat persetujuan publik terhadap penanganan
ekonomi pemerintahannya. (*)