Meski kewenangan pengelolaan dan distribusi BBM
berada di luar pemerintah daerah, berbagai langkah koordinasi telah dilakukan
untuk menyampaikan kondisi riil yang sedang dihadapi masyarakat Malaka kepada
pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Malaka, Stefanus
Bria Seran, saat diwawancarai sejumlah awak media di Kantor DPRD Kabupaten
Malaka, Senin (15/6/2026), terkait sikap dan langkah Pemerintah Kabupaten
Malaka dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM yang hingga kini masih terjadi
di sejumlah wilayah.
Menurut bupati yang akrab disapa SBS itu, pemerintah
daerah tidak tinggal diam melihat kondisi masyarakat yang harus mengantre
berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Berbagai upaya koordinasi terus dilakukan
dengan pihak-pihak terkait guna mencari jalan keluar terhadap persoalan
tersebut.
"Kita lagi berkoordinasi, karena itu kan di
luar kewenangan pemerintah daerah. Tapi pemda menyampaikan tentang situasi
terkini bahwa kelangkaan BBM, rakyat antre dan sulit mendapatkan BBM itu sudah
kita sampaikan ke pemerintah tingkat atas," ujar SBS.
Ia menjelaskan, sejak munculnya persoalan kelangkaan
BBM, pemerintah daerah bersama berbagai unsur terkait telah melakukan
pemantauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi
di masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki
gambaran yang utuh mengenai situasi distribusi BBM di Kabupaten Malaka,
termasuk dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat terbatasnya pasokan bahan
bakar.
Menurut SBS, dalam beberapa minggu terakhir tim
lintas sektor telah diterjunkan ke sejumlah lokasi untuk melakukan pengecekan
serta pengumpulan data dan informasi terkait kondisi distribusi BBM di daerah.
Hasil dari pemantauan tersebut kemudian dibahas
bersama berbagai pihak terkait guna merumuskan langkah-langkah yang dapat
dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan yang terjadi.
"Beberapa minggu terakhir ini tim sudah turun
ke lapangan untuk mengecek bersama lintas sektor. Dan sudah dibuat rekomendasi
yang kami sudah teruskan ke pemerintah tingkat atas," jelasnya.
Bupati Malaka menegaskan rekomendasi yang telah
disampaikan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam
memperjuangkan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan pemerintah di tingkat
yang lebih tinggi mengetahui kondisi yang sedang terjadi di Kabupaten Malaka.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah
meningkatnya keresahan masyarakat akibat kelangkaan BBM yang menyebabkan
antrean panjang di sejumlah SPBU. Tidak hanya di SPBU Labarai, Desa Kamanasa,
antrean kendaraan juga terlihat mengular di SPBU Laran, Desa Wehali, dengan
ratusan kendaraan harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Selain sulit diperoleh di SPBU, kelangkaan pasokan juga berdampak pada tingkat pengecer. Harga BBM eceran mengalami kenaikan cukup signifikan, sehingga semakin menambah beban masyarakat yang bergantung pada bahan bakar untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. (ito) *** poskupang.com