 |
| Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti |
Aparatur Sipil Negara sebenarnya dibedakan menjadi
dua, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Maka dapat disimpulkan, ASN
belum berarti PNS, akan tetapi PNS sudah pasti merupakan ASN.
Keduanya sama sama berstatus yang merujuk pada
penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK.
Dalam pasal 1 disebutkan, PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Fungsi dari PNS sendiri adalah sebagai pembina kepegawaian
dan tujuannya untuk menempati posisi di pemerintahan yang sifatnya permanen.
Sementara, PPPK adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Dari pengertian kedua status tersebut, dapat
dibedakan berdasarkan jangka waktu jabatannya. Jika PNS memiliki status sebagai
pegawai tetap, sedangkan ASN PPPK memiliki batas waktu bekerja sesuai
perjanjian yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak.
Tidak hanya terdapat pada masa jabatan saja, ASN dan
PPPK juga memiliki perbedaan terkait manajemen. Bahkan diatur dalam Peraturan
Pemerintah yang berbeda pula.
Pada Manajemen PNS diatur dalam PP Nomor 17 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Sementara itu, manajemen PPPK diatur dalam PP Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Adapun poin-poin manajemen PNS yang tidak ada pada
manajemen ASN PPPK yang menjadi dasar perbedaan keduanya yaitu pangkat dan
jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, jaminan pensiun dan
jaminan hari tua.
Terkait jaminan pensiun dan hari tua hanya diberikan
kepada PNS, namun tidak diberikan kepada ASN PPPK, sebab PNS bekerja secara
permanen, sedangkan PPPK terbatas oleh waktu.
Lalu seperti apa contoh pekerjaan dari PNS ataupun PPPK. Contoh dari
pegawai PNS yaitu pegawai daerah, dosen, guru, camat, kepala dinas,
polisi, tentara, dan dokter. Untuk pekerjaan yang dapat berstatus sebagai PPPK,
salah satunya adalah pegawai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maka dari itu pegawai KPK tak akan mendapatkan promosi, mutasi, pengembangan karir,
apalagi jaminan di hari tua. Dan tentunya tak akan mendapatkan pencairan gaji
ke-13. ***https://nasional.tempo.co