Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang dilobi Forum
Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) menyatakan
siap mengajukan usulan formasi PPPK 2022.
Dukungan tersebut diperoleh setelah FGHNLPSI
mendekati masing-masing Pemda memohon agar ada formasi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.
"Alhamdulillah, teman-teman pengurus FGHNLPSI
di lebih dari 10 daerah yang maju.
Semuanya melaporkan didukung Pemda," kata Ketua
FGHNLPSI Heti Kustrianingsih kepada JPNN.com, Sabtu kemarin (18/6).
Heti mencontohkan Kota Cilegon.
Menurutnya, Pemda setempat memberikan respons
positif setelah pengurus FGHNLPSI mendekati Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan (BKPP) setempat.
Pejabat BKPP Kota Cilegon siap mengusulkan
formasi PPPK guru dan nakes sebanyak 450-500.
Selain itu, akan mengutamakan 218 guru lulus passing
grade PPPK 2021 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022.
"Sesuai arahan BKPP, kami harus mendekati Dinas
Pendidikan. Hasilnya juga positif," ujar Heti Kustrianingsih.
Menurut Heti, Dinas Pendidikan Kota Cilegon sangat
mendukung upaya penyelesaian masalah guru honorer lulus PG ini dan siap
mengajukan formasi PPPK 2022.
Heti menegaskan bahwa gebrakan yang dilakukan Pemkot Cilegon sangat menenangkan para guru honorer lulus PG.
Dia berharap langkah Cilegon, bisa diikuti Pemda
lainnya.
"Teman-teman guru honorer harus semangat. Ayo
dekati Pemda masing-masing," imbaunya kepada para guru honorer di daerah
lainnya.
Menurut Heti, meskipun sudah ada jaminan dari
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahwa
193.953 guru lulus PG diangkat, tetapi perlu ada pendekatan kepada Pemda.
Jangan sampai kuota yang disiapkan Kemendibudristek
tidak terpakai.
"Guru honorer harus mendekati Pemda
masing-masing agar ada formasi PPPK 2022," ucap Heti Kustrianingsih.
Dia mengimbau para guru honorer lulus PG
jangan hanya diam dan menunggu.
Kuncinya ada di daerah untuk usulan formasi.
Sebab, pemerintah pusat tetap menunggu usulan dari
daerah.
Jangan sampai, kata Heti, kuota yang disiapkan pusat
hanya jadi angka-angka.
Seluruh guru honorer lulus PG harus berusaha
mendapatkan formasi tahun ini.
Sebab, bisa saja perekrutan berikutnya akan lebih
sulit.
"Kemendikbudristek akan menerapkan tata kelola
guru profesional begitu masalah honorer diselesaikan.
Jadi, ini kesempatan yang baik untuk guru
honorer," terangnya. Yang menggembirakan, FGHNLPSI di daerah -daerah makin
banyak yang bergerak memperjuangkan nasibnya. (esy/jpnn)
Sumber : https://bali.jpnn.com/